HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ini kronologi kasus korupsi jalan Kemiri-Depapre

Foto ilustrasi. - pixabay.com
Foto ilustrasi. – pixabay.com

Pengajuan DAK itu menarik minat David Manibui mengerjakan proyek, pada Juni 2015 ia menemui Mikael Kambuaya Kepala Dinas  pekerjaan umum Papua dan menyatakan minat mengerjakan proyek jalan Kemiri-Depapre.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Kasus korupsi jalan Kemiri-Depapre Provinsi Papua telah menjerat Komisaris PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) sekaligus pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada, David Manibui. Pengusaha itu divonis tujuh tahun penjara dan membayar uang pengganti Rp39,59 miliar karena terbukti korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada pembangunan jalan sepanjang 24 kilometer tersebut.

Hasil persidangan di pengadilan Tipikor Jakarta menunjukkan kasus korupsi itu bermula saat Gubernur Papua Lukas Enembe memohon DAK tambahan dari APBN TA 2015 senilai Rp295 miliar ke badan anggaran DPR dan disetujui. Jumlah tersebut termasuk Rp200 miliar untuk pekerjaan jalan sedangkan peningkatan jalan Kemiri-Depapre senilai Rp50 miliar. Dengan penambahan jumlah tersebut nilai pekerjaan pun meningkat menjadi Rp90 miliar dari tadinya Rp40 miliar.

Pengajuan DAK itu menarik minat David Manibui mengerjakan proyek, pada Juni 2015 ia menemui Mikael Kambuaya Kepala Dinas  pekerjaan umum Papua dan menyatakan minat mengerjakan proyek jalan Kemiri-Depapre. Mikael menyetujui dan memberi jalan masuk pengerjaan proyek.  Mikael memerintahkan Edy Tupamahu dan Ferdinand selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Bina Teknik dan R. Kuheba selaku Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan untuk tetap melaksanakan pekerjaan melaksanakan proyek tersebut, meskipun hasil telaah teknik pekerjaan menyebutkan antara lain pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dalam tiga bulan.

Baca juga : Penggarap jalan Kemiri-Depapre Papua divonis kurungan tujuh tahun

Korupsi jalan Kemiri-Depapre, ini hukuman untuk Mantan Kepala Dinas PU Papua

Loading...
;

Kasus korupsi jangan hambat perbaikan jalan Kemiri-Depapre

Fatalnya, Mikael juga tidak menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pekerjaan PPK dilakukan oleh Edy Tupamahu. Sedangkan Edy tidak mengkalkulasi secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak didukung kertas kerja penyusunan HPS/OE, tidak berdasarkan survei harga pasar dan tidak berdasar analisis kebutuhan dan malah memerintahkan Ivan Petra Abel dan Melyanto Langi Paonganan selaku tenaga honorer membuat HPS/OE pekerjaan struktur dan tanah.

Hasilnya, HPS/OE struktur adalah senilai Rp42,207 miliar dan HPS/SOE pekerjaan tanah senilai Rp47,33 miliar sehingga totalnya mencapai Rp89,53 miliar termasuk PPN 10 persen.

Saat peninjauan ke ruas jalan, Mikael, David, Edy dan Ferdinand memperkirakan pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu 3 bulan namun Mikael dan David Manibui sepakat akan dilakukan adendum terhadap kontrak yang akan ditandatangani selain itu PT BEP juga hanya mampu untuk mengerjakan pekerjaan senilai Rp30 miliar sehingga meminta nilai HPS/OE pekerjaan tanah disesuaikan dengan kemampuan PT BEP sehingga HPS/OE pun disesuaikan dengan HPS/OE struktur senilai Rp42,2 miliar dan HPS/OE tanah senilai Rp28,094 miliar.

Mikael lalu memerintahkan Johanis Antonius Piet Taran selaku selaku Ketua Kelompok Kerja (Kapokja) 14 unit layanan pengadaan (ULP) memenangkan David Manibui dalam pelelangan pekerjaan jalan Kemiri-Depapre sehingga Pokja 14 memenangkan PT BEP milik David, meskipun tidak memenuhi syarat.

Meski Mikael mengetahui pekerjaan belum selesai namun untuk memenuhi syarat prosedural pada 7 Desember 2015, Mikael meminta Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang terdiri Edy Tupahamu selaku ketua, Hans Leonard selaku sekretaris, Ferry Manopo, Aswar Burhanuddin, Reza Bayu selaku anggota untuk seolah-olah melakukan proses pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima pertama pekerjaan atau “provisional hand over”.

Mikael juga memerintahkan Hans Leonard selaku sekretaris PPHP untuk membuat kelengkapan administrasi pemeriksaan dan penerimaan terakhir hasil pekerjaan jalan Kemiri-Depapre secara formalitas padahal sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Meski pekerjaan jalan Kemiri-Depapre belum diselesaikan seperti dalam kontrak, namun pembayaran kepada PT BEP sudah dilaksanakan yaitu pembayaran uang muka 20 persen sebesar Rp17,37 miliar, pembayaran angsuran 1, 2, 3 sebesar 80 persen sebesar Rp54,13 miliar dan pembayaran pelunasan sebesar Rp18 miliar.

Sekali lagi, Mikael memerintahkan Hans Leonard membuat kelengkapan administrasi secara formalitas (proforma) dimana kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam kelengkapan administrasi sebenarnya tidak pernah dilaksanakan.

Akibat perbuatan Mikael Kambuaya bersama-sama dengan David Manibui merugikan keuangan negara sebesar Rp40.931.277.179,64.

Rinciannya, selisih harga pengadaan material struktur jembatan sebesar Rp31,09 miliar; material bahan pilihan pada pekerjaan timbunan pilihan tidak dapat dibayarkan Rp2,629 miliar; kekurangan volume pekerjaan yaitu volume pekerjaan terpasang tidak sesuai dengan volume kontrak sebesar Rp5,88 miliar; dan kekurangan volume pekerjaan karena spesifikasi teknis pekerjaan struktur jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp1,324 miliar. (*)

Editor : Edi Faisol

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa