Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Ini ‘ladang’ korupsi di Papua Barat

kejati-papua-barat
Kajati Papua Barat, Yusuf, saat merilis hasil kerja Kejati PB dalam satu semester - Jubi/Hans Arnold Kapisa

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, JubiKejaksaan Tinggi Papua Barat dibawah pimpinan, Yusuf, mampu mengungkap ‘ladang’ tindak pidana korupsi yang kerab terjadi dan dilakukan oleh elit birokrasi di jajaran Pemerintahan Provinsi Papua Barat, hingga melibatkan pihak swasta.

Dikatakan Yusuf, transparansi informasi sebuah proses hukum akan mengedukasi masyarakat lebih peduli dan mampu mengawal jalannya sebuah pemerintahan yang bersih guna mewujudjkan cita-cita pembangunan dan capaian kesejahteraan masyarakat.

“Tak ada yang penting untuk ditutup-tutupi. Tujuan utama kita adalah pastikan negara tak dirugikan dan masyarakat sejahtera dalam pembangunan,” kata Yusuf, saat paparkan hasil kerja Kejati Papua Barat dalam satu semester (Januari-Juni 2020), di kantor Kejati Papua Barat, Kamis (15/7/2020).

Ini 'ladang' korupsi di Papua Barat 1 i Papua

Publik Papua Barat, kata Yusuf, perlu mengetahui bahwa ‘ladang’ korupsi di Papua Barat sering terjadi di beberapa bidang yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik atau masyarakat.

Salah satunya, pada anggaran hibah pemerintah, yang disalurkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan rumah ibadah. Sedangkan, fasilitas umum [publik] lainnya, seperti pelabuhan/dermaga, jalan, dan perumahan.

“Enam bulan berjalan, bidang tindak pidana khusus (tipidsus) telah melakukan penyelidikan terhadap lima dugaan tindak pidana korupsi. Tiga di antaranya telah ditingkatkan ke penyidikan, yaitu dugaan tipikor bantuan dana hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat, dugaan tipikor pembangunan kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, dan dugaan tipikor pembangunan tanki septic individual Dinas PU Raja Ampat di tahun anggaran 2018,” katanya.

Sementara penanganan dan penyelesaian perkara  di bidang tindak pidana umum (tipidum) oleh Kejati Papua Barat tertinggi adalah perkara penganiayaan, perkara kejahatan terhadap anak, dan perkara narkotika dengan total 330 perkara.

Loading...
;

Selanjutnya, perkara yang menarik perhatian, yaitu perkara yang terjadi akibat adanya rasisme di Surabaya yang disangkakan dengan tindak pidana makar, sebanyak 44 perkara.

“Untuk perkara [dampak rasisme] ini, tuntutan Kejati Papua Barat, jadi acuan seluruh Kejati di Indonesia dalam menurunkan rentut (rencana tuntutan) perkara-perkara yang berkaitan dengan rasial,” kata Yusuf. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top