HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Ini pokok audensi Pansus Papua DPD RI dengan Menkopolhukam

Pansus Papua DPD RI bersama Menkopolhukam, Mahfud MD. – Jubi/Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Panitia Khusus (Pansus) untuk Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah menggelar audensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD, di Jakarta, pada Senin (25/11/2019).

Ketua Pansus untuk Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, geopolitik nasional, internasional, dan regional dalam persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu diseriusi oleh semua pihak.

Menurutnya, persoalan di Papua saat ini sebagai bagian dari akumulasi sejumlah persoalan mendasar, yang sampai sekarang belum ada langkah-langkah strategis dari pemerintah, yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut walaupun telah ada riset dan kajian, baik yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan maupun oleh lembaga sosial masyarakat.

“Walaupun demikian sampai dengan saat ini belum ada kebijakan pemerintah yang mampu menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua, bahkan sebaliknya kondisi sosial politik di Papua sampai saat ini masih dalam status rawan politik dan rawan keamanan. Oleh sebab itu, DPD RI sebagai lembaga negara dan dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, telah membentuk Panitia Khusus Papua yang terdiri dari 15 orang yang dipercayakan dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI, dalam rangka membantu negara untuk menyelesaikan persoalan bangsa khususnya di Papua,” ujar Filep Wamafma, melalui keterangannya kepada Jubi, Senin (25/11/2019).

Sesuai kesepakatan, kata Filep, pihaknya akan menghimpun semua data dari kelompok-kelompok, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa dan juga para intelektual Papua yang berkompeten dalam memberikan data, informasi dan konsep, dalam rangka menyelesaikan persoalan di Papua.

“Oleh sebab itu, Kemen Kopolhukam diharapkan dapat mendukung dan bersinergi dengan Pansus Papua, dalam menyelesaikan persoalan bangsa khususnya persoalan yang terjadi di Papua,” ucapnya, sambil menyatakan dalam kegiatan ini Pansus Papua mengambil tema “Keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua”.

Loading...
;

Lanjut dia, ada beberapa hal yang menjadi fokus dari Pansus Papua di antaranya persoalan HAM masa lalu Papua pasca-Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), yang sampai saat ini belum ada upaya pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Papua sehingga persoalan HAM selalu diserukan baik oleh rakyat Papua, lembaga-lembaga HAM, bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Persoalan HAM di masa sekarang khususnya di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah provinsi dan kabupaten/kota di Tanah Papua,” katanya.

Wamafma juga menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat beserta rakyatnya, belum menikmati dampak dari Otonomi Khusus tersebut, yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap komitmen membangun Papua, baik pembangunan sumber daya manusia maupun infrastruktur.

Baca juga  Kelola kawasan rumah semut menjadi lokasi wisata

“Stigma yang diperoleh Provinsi Papua dan Papua Barat pasca-Otsus, sebagaimana data BPS RI bahwa Papua sebagai provinsi termiskin penduduknya dari 34 provinsi di seluruh Indonesia,” katanya.

Dikatakan, kesenjangan ekonomi, politik, hukum, diskriminasi, perbedaan ideologi dan saling tidak percaya sehingga muncul konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban, baik dari kalangan masyarakat sipil maupun kalangan TNI dan Polri, akibat dari belum adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan di Papua, karena masing-masing saling mempertahankan sikap “NKRI harga mati” atau “Papua Merdeka harga mati”.

“Selain kami fokus terhadap empat isu besar tersebut juga terkait dengan persoalan keadilan dan kesejahteraan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya bagi masyarakat Papua juga menjadi skala prioritas yang dikembangkan dalam kerja-kerja Pansus Papua. Kami berharap Kemen Kopolhukam dan jajaran dapat menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan di Papua,” katanya.

Pihaknya juga berharap Kemen Kopolhukam dapat menjelaskan secara konkret peristiwa 19 Agustus 2019 dan soal pengungsi di Kabupaten Nduga, serta persoalan-persoaan HAM. Pasca-peristiwa rasisme yang berdampak pada kerusuhan di Papua maupun Papua Barat, merupakan akar masalah yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih tersirat dalam hati Orang Asli Papua (OAP).

“Kehidupan kerukunan hidup bersama yang telah terbangun dengan baik di Papua semakin hilang, dengan terciptanya rasa kebencian, bahkan permusuhan antaranak bangsa. Khusus untuk kasus Nduga dan Wamena kami berharap adanya ruang dan kenyamanan bagi warga Nduga khususnya para pengungsi, dan perlu tindakan-tindakan nyata agar masyarakat di Kabupaten Nduga tidak menjadi korban, serta dapat merayakan Natal dan Tahun Baru di kampung halamannya,” ujarnya.

Hal mendasar lainnya, kata dia, termarjinalnya OAP dalam persaingan politik pencalonan legislatif, bupati dan wali kota berdampak pada keinginan OAP untuk membentuk partai politik lokal sebagaimana yang telah berlangsung di Aceh.

Tambahnya, masyarakat adat Papua selalu menjadi korban terhadap kebijakan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya investasi perkebunan sawit, HPH dan juga tambang tanpa memperhatikan kompensasi hak-hak masyarakat adat Papua. Pengabaian ini justru memanipulasi persetujuan masyarakat adat, bahkan pendekatan provokatif oleh investor dengan melibatkan aparat keamanan berdampak terhadap iklim investasi yang tidak kondusif.

Baca juga  Ross Kogoya, bantu kakak berjualan es jeruk manis

Yorrys Raweyai, anggota Pansus mengatakan, persoalan rasisme, pelanggaran HAM di Papua, penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu (Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang berkas perkaranya telah dikembalikan pada 27 November 2018 lalu oleh mantan Jaksa Agung M. Prasetyo).

Tebai menjelaskan, soal implementasi amanat Pasal 46 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua dengan pengertian tugas dan fungsi yang berbeda dengan KKR yang UU-nya sudah dibatalkan oleh MK. Pun keinginan Presiden Jokowi yang hendak berdialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan Pemerintah RI di Papua, misalnya TPN-PB dan ULMWP.

“Pemerintah menciptakan isu-isu baru khususnya pemekaran yang berdampak pada timbulnya konflik suku, antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota, DPRP/MRP, kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok elite politik. Hal tersebut sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru menciptakan persoalan baru,” kata Raweyai.

“Persoalan di Papua seolah-olah pemerintah tidak dapat menciptakan konsep dan solusi. Sehingga yang menjadi korban dari konflik tersebut adalah rakyat yang tidak berdosa. Suatu kerinduan dan keinginan dari rakyat Papua dalam menciptakan Papua sebagai zona damai yang telah tertanam sejak dahulu. Kini stigma bagi Provinsi Papua dan Papua barat adalah sebagai wilayah konflik yang mengakibatkan penambahan pasukan yang begitu besar, berdampak pada timbulnya ketakutan masyarakat Papua, pembungkaman demokrasi, dan pelanggaran HAM di Papua,” tuturnya.

Yorrys mengemukakan, kebebasan dalam era demokrasi di negara ini tidak begitu dirasakan oleh mahasiswa Papua. Setiap kali menyampaikan aspirasi, mahasiswa selalu dihadapkan dengan intimidasi baik oleh pihak keamanan maupun oleh ormas reaksional.

“Bahkan stigma separatis dan makar selalu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum, dalam mengatasi aksi-aksi mahasiswa baik di ibu kota negara maupun di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Kamasan Surabaya. Peristiwa ini mendapat simpati oleh seluruh masyarakat Papua yang menolak sikap rasisme dalam kehidupan ke-bhinneka-an dan persatuan bangsa,” katanya.

Ia juga berharap Menkopolhukam dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangannya, untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua yang ditahan dan melakukan pendekatan dialogis, dalam rangka mendengar dan merangkul mahasiswa Papua sebagai bagian dari generasi masa depan NKRI.

Pihaknya juga menambahkan, pemerintah juga harus memperhatikan tuntutan para karyawan PT. Freeport Indonesia yang di-PHK karena memperjuangkan hak-haknya.

Selain itu, mengenai peringatan Hari Ulang Tahun TPN/OPM pada 1 Desember 2019, diharapkan agar dalam menyikapi persoalan tersebut dilakukan dengan pendekatan dialogis.  (*)

Editor: Kristianto Galuwo

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa