Follow our news chanel

Ini titik rawan penyimpangan pajak rokok daerah

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Medan, Jubi  – Minimnya sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, terhadap penerapan pajak rokok dinilai rawan menimbulkan penyimpangan. Penerapan pajak rokok daerah sudah diatur dalam Permenkes nomor  40 tahun 2016 dan undang-undang nomor 28 Tahun 2009.

"Sehingga publik tidak tahu, apakah benar dana tersebut digunakan untuk layanan kesehatan atau tidak,” kata Koordinator Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia (YPI,  Syahputra Harianda, saat Seminar Hasil Penelitian Pemetaan Potensi dan Kendala Optimalisasi Pajak Rokok Daerah di Indonesia, Rabu, (31/10/2018).

Menurut Syahputra, hasil penelitian terhadap penggunaan pajak rokok daerah yang dilakukan YPI di lima kota di meliputi Medan, Jakarta, Bogor, Kulon Progo dan Denpasar, seharusnya menjadi peta masalah.

Apa lagi faktanya hasil penelitian itu menyimpulkan masih banyak petugas instansi daerah belum mengetahui dan memahami penerapan kebijakan pajak rokok, khususnya bagi pembangunan kesehatan masyarakat di daerah.

“Sehingga penggunaannya tidak sesuai peruntukan yang semestinya dan itu menjadi rawan penyimpangan dalam peruntukannya,” kata Syahputra menambahkan..

Selain untuk kesehatan, pajak rokok seharusnya digunakan oleh daerah untuk mengontrol konsumsi rokok dan mengatasi dampak negatif dari konsumsi rokok di masyarakat.

Loading...
;

Peneliti Utama Universitas Indonesia DR. Abdillah Ahsan, mengatakan pemerintah perlu melakukan sosialisasi Permenkes nomor  40 tahun 2016 pada instansi terkait di tingkat Provinsi,Kabupaten dan Kota. Selain itu sosialiasi juga dalam rangka menyusun program dan kegiatan yang memanfaatkan dana pajak rokok daerah.

 "Penggunaan dana pajak rokok daerah juga perlu melihat karakteristik daerah masing-masing," kata Abdilah .

Menurut Abdilah tingkat pemahaman keberadaan dan penggunaan Pajak Rokok Daerah dari satu kota ke kota lain beragam, hal itu yang menandakan sosialisasi belum merata. Banyak pihak yang ingin agar penggunaan dana bersifat fleksibel.

"Kita tentunya berharap agar provinsi, kabupaten dan kota untuk benar-benar mengoptimalisasi pengunaan pajak rokok daerah," katanya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top