Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Inilah beberapa poin kerjasama MRP dengan Peradi

Ketua MRP Timotius Murib didampingi para pimpinan MRP saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia yang diketuai Luhut MP Panggaribuan. - Dok. MRP
Inilah beberapa poin kerjasama MRP dengan Peradi 1 i Papua
Ketua MRP Timotius Murib didampingi para pimpinan MRP saat menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia yang diketuai Luhut MP Panggaribuan. – Dok. MRP

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pada pekan lalu, Majelis Rakyat Papua menandatangani perjanjian kerja sama dengan Dewan  Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia atau Peradi yang diketuai Luhut MP Panggaribuan di Jakarta. Perjanjian kerjasama itu ditandatangani pada Rabu (16/10/2019).

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib menyatakan kerjasama itu dilakukan untuk memperkuat upaya melindungi hak-hak masyarakat adat dan orang asli Papua.Murib menegakan kerjasama itu penting untuk menyelesaikan sejumlah persoalan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang dihadapi orang asli Papua.

Inilah beberapa poin kerjasama MRP dengan Peradi 2 i Papua

Demas Tokoro, Ketua Kelompok Kerja Adat MRP, membenarkan pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat adat yang mengalami konflik agraria. “Kebanyakan [pengaduan] itu [terkait] masalah tanah dan hutan,” ungkap Ondofolo yang juga Ketua Dewan Adat Suku Sentani itu.

Perjanjian itu termasuk kesepakatan kedua lembaga berkerjasama dalam advokasi bantuan hukum dan hak asasi manusia (HAM) untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua, khususnya bagi para mahasiswa Papua yang berada di Surabaya, Malang, Semarang, Jogjakarta, Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kerjasama itu termasuk pemberian bantuan hukum terkait kasus rasisme, persekusi serta pelanggaran HAM.

“Maksud perjanjian kerjasama ini adalah memberikan advokasi, bantuan hukum dan HAM bagi orang asli Papua, khususnya mahasiswa orang asli Papua, berkaitan dengan penetapan  tersangka dan penahanan terhadap sejumlah mahasiswa orang asli Papua di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Polda Papua, dan Polda lainnya di Indonesia, dengan harapan terwujudnya perlindungan hak orang asli,” demikian isi perjanjian itu.

Kedua bela pihak akan memberikan advokasi dan perlindungan hak mahasiswa orang asli Papua yang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, persidangan tingkat pertama sampai dengan tingkat terakhir, dengan berdasarkan asas peradilan pidana, sesuai peraturan perundang-undangan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Loading...
;

Kedua bela pihak juga akan bekerjasama melindungi hak orang asli Papua dalam kedudukannya sebagai korban kejahatan dan/atau kekerasan. Kerjasama itu meliputi pemberian advokasi bantuan hukum melalui upaya litigasi dan non litigasi atas pelanggaran HAM orang asli Papua, khususnya hak-hak mahasiswa orang asli Papua yang berada di Papua maupun di luar Papua.

MRP dan Peradi bersepakat hak dan kewajiban masing-masing lembaga akan saling mendukung dan menunjang. MRP sebagai pihak pertama mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan advokasi bantuan hukum dan perlindungan HAM dari Peradi, baik melalui upaya litigasi dan non litigasi terhadap hak-hak orang asli Papua, khususnya hak-hak mahasiswa orang asli Papua yang mengalami rasisme, persekusi, dan pelanggaran HAM di berbagai kota di Indonesia secara cuma-cuma.

Akan tetapil, MRP berkewajiban memfasilitasi pertemuan wakil Peradi dengan para orang asli Papua yang menghadapi masalah hukum, khususnya para mahasiswa orang asli Papua yang menjadi korban rasisme, persekusi, dan/atau pelanggaran HAM di berbagai kota di Indonesia, dan memfasilitasi pertemuan Peradi dengan pihak-pihak terkait lainnya.

“[MRP selaku] pihak pertama juga bersedia memfasilitasi dukungan sumber daya kepada [Peradi selaku] pihak kedua demi kelancaran pelaksanaan advokasi bantuan hukum dan HAM,” demikian isi perjanjian itu.

Dalam perjanjian itu, Peradi mempunyai hak untuk memfasilitasi pembentukan tim advokasi bantuan hukum dan HAM bersama lembaga lain untuk memberikan bantuan hukum dan HAM bagi orang asli Papua, khususnya mahasiswa orang asli Papua yang menjadi korban rasisme, persekusi, dan/atau pelanggaran HAM di berbagi kota di Indonesia.

Peradi juga mempunyai hak menerima bantuan sumber daya atas dukungan dari MRP, sesuai dengan perjanjian itu. Peradi berkewajiban untuk memberikan advokasi bantuan hukum dan HAM atas tindak rasisme, persekusi, dan pelanggaran HAM terhadap orang asli Papua, dan khususnya mahasiswa orang asli Papua di berbagai kota di Indonesia.  “Peradi  berkewajiban memberikan laporan berkala atas perkembangan pelaksanaan perjanjian ini setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada MRP,” demikian isi perjanjian itu.

MRP dan Peradi bersepakat kerjasama itu akan berlangsung pertemuan berkala setiap dua bulan sekali. Kerjasama itu akan berlangsung selama satu tahun, dan bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top