Inilah kesempatan Jokowi berikan keadilan sejati untuk kasus Paniai

Kasus Paniai Berdarah Papua
Makam empat siswa korban penembakan Paniai Berdarah 8 Desember 2014 di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai. Papua ÔÇô Jubi/Ist
Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pada tanggal 20 Mei 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) telah menerima pengembalian berkas penyelidikan projusticia peristiwa Pelanggaran HAM yang berat kasus Paniai 2014 untuk kedua kalinya dari Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengembalian berkas yang pertama dari Jaksa Agung RI yaitu pada 19 Maret 2020.

“Pengembalian berkas penyelidikan yang kedua ini disertai dengan argumentasi yang mirip dengan argumentasi pada saat pengembalian berkas yang pertama. Pengembalian berkas penyelidikan kasus Paniai ini merupakan pengembalian yang relatif cepat dibandingkan dengan pengembalian berkas penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat HAM lainnya,” ungkap Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM RI melalui siaran pers yang diterima Jubi, Kamis (4/6/2020).

Pengembalian berkas yang kedua dengan subtansi argumentasi yang mirip ini, lanjut Damanik, merupakan sinyalemen kuat bahwa kasus Paniai akan mengalami nasib yang sama dengan kasus pelanggaran berat HAM lainnya yang penyelidikannya telah selesai dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyelidikannya telah disampaikan kepada Jaksa Agung. Kasus-kasus tersebut telah bertahun-tahun mandek, berpotensi mengarah menjadi impunitas, dan menjadi hutang keadilan bagi Negara Hukum kita.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus segera memberikan keputusan politik hukum untuk memastikan kasus Paniai diproses sesuai dengan prinsip HAM. Terlebih lagi ini merupakan janji Presiden sendiri yang secara langsung disampaikan di depan masyarakat Papua pada Desember 2014, beberapa hari pasca peristiwa Paniai tersebut.

Hasil penyelidikan Komnas HAM RI atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat kasus Paniai 2014 sepatutnya dimaknai oleh Presiden sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan kasus tersebut secara adil sebagaimana dijanjikan oleh Presiden. Proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh Menkopolhukam RI, TNI, dan Kepolisian RI atas kasus Paniai terbukti tidak dapat menghadirkan keadilan sesuai dengan prinsip HAM.

“Oleh karena itu, proses hukum dalam skema pelanggaran berat HAM atas kasus Paniai 2014 merupakan kesempatan bagi Presiden untuk membuktikan janji keadilan bagi masyarakat Paniai khususnya dan masyarakat Papua umumnya,” kata Damanik.

Kesempatan bagi Presiden untuk menepati janji keadilan berdasarkan skema proses hukum pelanggaran HAM yang berat atas kasus Paniai ini sebetulnya merupakan tindakan yang masih terbuka dan dapat dilaksanakan oleh Presiden. (*)

Loading...
;

Editor : Victor Mambor

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top