Follow our news chanel

Previous
Next

Inspektorat bentuk Timsus indikasi tujuh desa fiktif di Papua Barat

Ilustrasi penerimaan dana desa - Jubi/Dok

 

Inspektorat bentuk Timsus indikasi tujuh desa fiktif di Papua Barat 1 i Papua
Ilustrasi penerimaan dana desa – Jubi/Dok

Indikasi tujuh kampung atau desa fiktif  atas pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan urusan Dana Desa (DD).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Inspektorat Provinsi Papua Barat siapkan tim khusus (timsus) untuk meninjau lapangan adanya indikasi tujuh desa fiktif di wilayah setempat. Indikasi tujuh kampung atau desa fiktif  atas pengaduan masyarakat ke sejumlah instansi yang bersentuhan langsung dengan urusan Dana Desa (DD).

“Kami sedang bentuk tim khusus internal untuk cek langsung kebenaran laporan itu ke lapangan,” kata Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat, Sugiyono, Jum’at, (22/11/2019).

Baca juga : Wagub Papua minta dugaan desa fiktif di Papua segera ditelusuri

Ini langkah Pemprov Papua mensikapi desa fiktif

Loading...
;

KPK Selidiki kasus desa fiktif di Konawe

Sugiyono menyatakan inspektorat punya kewenangan untuk menindak lanjuti laporan tersebut sesuai tugas dan fungsi pengawasan internal. “Dugaan 7 Desa fiktif itu berada dalam satu kabupaten di Papua Barat. Tapi kami belum bisa beberkan nama kabupatenya maupun tujuh desa itu,” kata Sugiyono menambahkan.

Ia memastikan tim internal bentukan Inspektorat Papua Barat tak hanya meninjau kabupaten yang dirindikasi, tapi juga meninjau langsung di kabupaten kota lainnya se Provinsi Papua Barat. Tim akan mengcek Surat Keterangan (SK) Desa/Kampung disetiap kabupaten dan kota sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi ke inspektorat tingkat daerah.

Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem, dalam siaran resmi menepis tudingan Desa fiktif di wilayahnya. Asem mengatakan, 216 kampung di kabupaten Tambrauw Papua Barat, merupakan kampung yang memiliki nomor registrasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan tata wilayah administrasi pemerintah kabupaten dan kota se- Provinsi Papua Barat.

Sedangkan anggota DPRD Kabupaten Tambrauw, Hugo Asrouw, mengatakan informasi tentang Desa fiktif di Tambrauw belum dapat dipastikan kebenaranya. Ia menyarankan Pemerintah kabupaten Tambrauw lebih perketat penyaluran DD ke Desa yang tidak berpenghuni tapi tetap disalurkan dan diterima oleh kepala Desa.

“Pemda perlu evalusi dan melakukan audit seluruh Desa penerima DD. Jika pencairan DD hanya dilakukan oleh Kades namun warganya tidak menetap di Desa tersebut, maka Pemda harus beri saksi tegas,” kata Asrouw. (*).

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top