Follow our news chanel

Investigasi SJPG temukan indikasi korupsi lahan gambut di Papua Barat

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Manokwari, Jubi – Larangan pembukaan lahan baru dan eksploitasi lahan gambut, belum dijalankan secara optimal di Papua Barat. Hal ini ditegaskan setelah Simpul Jaringan Pantau Gambut Papua (SJPG)  bersama tim menemukan bahwa salah satu pemegang konsesi di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni, yaitu PT. Rimbun Sawit Papua (PT.RSP), telah keliru dalam melaksanakan uji tanah, sehingga areal kerjanya dikeluarkan dari wilayah moratorium pembukaan dan eksploitasi lahan gambut.

Temuan SJPG Papua menunjukkan, PT. RSP untuk mendapatkan izin konsesi dengan menyertakan sampel tanah mineral. Namun, setelah tim gabungan melakukan investigasi lapangan dan melakukan uji laboratorium terhadap sampel tanah di areal PT.RSP, membuktikan bahwa sebagian areal konsesi PT.RSP berada di atas lahan gambut.

"Dalam uji tanah yang dilakukan berdasarkan uji laboratorium di Universitas Papua (Unipa) menunjukkan bahwa sebagian areal konsesi perusahaan tersebut berada diatas lahan gambut,” ujar kordinator SJPG Papua Barat, Yohanes Akwan di Manokwari, Senin (22/10/2018).

Sulfianto Alias, Direktur Panah Papua di Manokwari menambahkan, selain persoalan pemalsuan dokumen perizinan,  tim mereka juga menemukan adanya penolakan dari masyarakat adat Suku Irarutu terkait keberadaan perkebunan sawit tersebut, karena PT.RSP tidak melaksanakan proses PADIATAPA dan tidak melibatkan tiga kelompok marga pemilik hak ulayat pada sebagian areal PT.RSP.

Berdasarkan temuan-temuan diatas, tim Pantau gambut bersama panah Papua mendesak para pemangku kepentingan untuk mempercepat revisi RTRW Papua Barat yang mengakomodasi visi provinsi konservasi Papua Barat.

“Pemerintah perlu mencegah potensi korupsi dalam revisi PIPPIB, karena besar kemungkinan ada perusahaan lain diluar PT.RSP yang melakukan hal serupa,” ujar Sulfianto.

Loading...
;

Pihaknya juga meminta KPK untuk menindaklanjuti kasus ini. Hal ini mengingat KPK sudah kerjasama dengan Pemerintah Papua Barat untuk mengawasi sumberdaya alam di Papua Barat.

"Ini saatnya KPK tunjukan taringnya di Papua Barat, dari sisi kerja LSM akan selalu mendukung KPK dalam rangka penyelamatan sumber daya alam Papua Barat,” ujarnya.

Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) September lalu telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal pengawasan sumber daya alam di Papua Barat.

Hal itu menunjukkan keseriusan KPK dalam mengawasi berbagai praktek pelanggaran yang dilakukan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara ilegal dan masif.

Laode M.Syarif, wakil ketua KPK saat melakukan penandatangananan kerjasama pada 20 September lalu mengatakan, sumber daya alam Papua Barat rawan dikorupsi, oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan Pemerintah setempat untuk melakukan pengawasan sumber daya alam di sektor Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top