HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Isi RUU Minerba merugikan masyarakat adat di Papua

Ilustrasi pertambangan PT Freeport. -Ist
Isi RUU Minerba merugikan masyarakat adat di Papua 1 i Papua
Ilustrasi pertambangan PT Freeport. -Ist

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Daerah Pemilihan Papua Marthen Douw menyatakan berkeberatan dengan isi Rancangan Undang-undang atau RUU Pertambangan Mineral dan Batubara. Isi RUU itu dinilai  mengancam Marthen Douw kepentingan masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat di Tanah Papua.

Marthen Douw berharap RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak lagi dibahas. “Saya mengusulkan agar RUU tidak [disahkan menjadi] UU. Sebab, jika RUU Minerba itu diterapkan, [pengaturannya] akan merugikan masyarakat Papua,” katanya kepada Jubi melalui panggilan telepon pada Selasa (14/1/2020).

Isi RUU Minerba merugikan masyarakat adat di Papua 2 i Papua

Douw mengatakan pengaturan RUU Pertambangan Minerba cenderung menguntungkan investor dan pemodal, dan tidak melindungi keberadaan masyarakat adat. “Sudah cukup rakyat kecil menderita di atas Otonomi Khusus Papua dan [pertambangan] Freeport. Pemerintah harus mendorong masyarakat mengelola sendiri kekayaan alamnya,” katanya.

Douw mendesak pemerintah untuk merumuskan RUU yang mengatur tata cara pemerintah memfasilitasi kepentingan masyarakat adat untuk mengurus kekayaan alam dan penambangan di tanah ulayatnya. “Pemerintah juga harus memberikan izin pengelolaan hutan dan isinya kepada masyarakat [adat] sebagai pemilik hak ulayat, agar mereka merasakan manfaat hutan,” ujar Douw.

Jika pemerintah mau menjadikan masyarakat adat sebagai subyek utama pengelolaan sumber daya alam di Papua, Douw optimistis masyarakat Papua bisa mendapatkan manfaat dari sumber daya alam itu. “Peran ini yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah di seluruh Provinsi Papua. Agar masyarakat adat bisa kaya dari kekayaan alamnya sendiri,” katanya.

Advokat dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Yohanis Mambrasar mengatakan ada banyak fakta yang menunjukkan masyarakat adat kerap dikorbankan dalam investasi.

Loading...
;

“Ketika tanah atau hutan dijual atau menjadi lahan investasi pertambangan atau  perkebunan kelapa sawit, masyarakat disitu akan [kehilangan sumber penghidupan dan menjadi] tertinggal atas tanahnya.  Mereka menjadi korban investasi berkedok pembangunan,” kata Mambrasar.

Investasi perkebunan kelapa sawit di Keerom dan penambangan Freeport di Mimika merupakan contoh nyata bagaimana masyarakat adat dimarjinalisasi atas nama kepentingan investasi. Akibatnya, investasi di Papua justru memunculkan konflik antara masyarakat adat dan aparatur negara yang melindungi investor.

“Mereka diperhadapkan dengan konflik. Pengalaman investasi di Papua itu [menunjukkan investasi] hanya menguntungkan kaum elit dan pihak pemerintah. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan,” kata Mambrasar.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top