Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Istri: Buchtar Tabuni terancam pidana dengan dakwaan mengada-ada

Salah satu Tapol Papua, Ketua II Komite Legislatif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni -Jubi. Dok
Salah satu Tapol Papua, Ketua II Komite Legislatif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP), Buchtar Tabuni. -Jubi. Dok

 

Papua No.1 News Portal
Makassar, Jubi – Debora Awom, istri Buchtar Tabuni menyatakan suaminya terancam 17 tahun pidana penjara dengan dakwaan dan tuntutan yang dinilai mengada-ada dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Papua.

Buchtar Tabuni merupakan satu di antara tujuh tahanan politik atau Tapol asal Papua yang kini dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Balikpapan, Kalimantan Timur.

Istri: Buchtar Tabuni terancam pidana dengan dakwaan mengada-ada 1 i Papua

Buchtar dan enam Tapol lainnya didakwa pasal makar tetkait unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura, yang meluas menjadi rusuh pada 29 Agustus 2019.

Tujuh Tapol Papua yang ditangkap pascaunjuk rasa itu, dituntut JPU dengan hukuman lima tahun penjara hingga 17 tahun penjara.

Akan tetapi, Debora Awom mempertanyakan kesalahan apa yang dilakukan suaminya dan enam Tapol lain sehingga dituntut hukuman hingga belasan tahun penjara.

“Saya juga tidak habis pikir dan bertanya-tanya suami saya dan enam Tapol lainnya ini melakukan kasus apa, sehingga dituntut sampai belasan tahun pidana penjara oleh JPU?” kata Debora Wom melalui panggilan telepon, Sabtu malam (6/6/2020).

Loading...
;

Menurut Debora Awom, suaminya Buchtar Tabuni yang merupakan Wakil Ketua II Komite Legislatif United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) itu, sama sekali tak ada kaitannya dengan unjuk rasa mengecam ujaran rasisme di Kota Jayapura, 19 Agutus 2019 dan 29 Agustus 2019.

Ketika dua kali ribuan rakyat Papua turun jalan di Kota Jayapura mengecam ujaran rasisme, Buchtar Tabuni tak pernah ikut melakukan unjuk rasa apalagi memimpin atau mengkoordinir massa.

“Buchtar Tabuni tidak pernah menyuruh atau menggerakkan massa KNPB maupun mahasiswa menggelar demonstrasi menolak rasisme, dan tidak pernah ikut dalam aksi. Namun, dia ditangkap dan dituntut 17 tahun penjara. Ini yang saya rasa tidak adil,” ujarnya.

Debora Awom berharap, dalam putusannya nanti Majelis Hakim dapat bijaksana melihat semua fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi yang dihadirkan tim penasihat hukum tujuh terdakwa yang berbeda dengan dakwaan juga tuntutan JPU terhadap para Tapol Papua yang terkesan dipaksakan.

“Kami keluarga tujuh Tapol berharap, JPU dan [majelis] hakim membebaskan para Tapol ini dari dakwaan pasal-pasal yang mengada-ada, karena mereka bukan pelaku tapi korban,” ucapnya.

Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang memberikan pendampingan hukum kepada tujuh tahanan politik atau Tapol Papua menilai tingginya tuntutan terhadap para kliennya menggambarkan suburnya stigma separatis terhadap orang asli Papua (OAP), di lembaga penegak hukum terutama Kejaksaan.

Satu di antara penasihat hukum (PH) tujuh Tapol Papua, Emanuel Gobay mengatakan, tingginya tuntutan terhadap tujuh Tapol itu menunjukkan tebalnya stigma separatis terhadap orang Papua dalam tubuh aparat penegak hukum Indonesia.

“JPU hanya melihat dari aspek pasal makarnya. Ini bagian dari manifestasi stigma separatis terhadap orang Papua,” kata Emanuel Gobay, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, sejak awal PH menduga ada skenario mempidanakan para terdakwa. Dugaan itu mulai muncul ketika Kapolri ketika itu, Tito Karnavian menyatakan dalang aksi anti rasisme di Papua adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Buchtar Tabuni, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Aliansi Mahasis Papua (AMP).

Beberapa pekan setelahnya, terjadi penangkapan terhadap beberapa aktivis ULMWP, KNPB dan aktivis mahasiswa yang dituduh menggerakkan aksi anti rasisme di Kota Jayapura pada 19 Agustus 2020 dan 29 Agustus 2019.

Aktivis yang ditangkap tersebut langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal makar. Namun ada waktu beberapa bulan kemudian barulah kasus tujuh Tapol Papua itu dinyatakan P21.

Lamanya waktu penetapan kasus menjadi P21 diduga karena penyidik kesulitan mencari alat bukti memberatkan.
“Pasal makar yang disangkakan kepada Tapol dipaksakan, karena faktanya para mereka ditangkap terkait unjuk rasa anti rasisme akan tetapi dijerat pasal makar. Rasisme dan makar ini dua hal berbeda,” ucapnya. (*)

Editor: Syam Terrajana

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top