Follow our news chanel

Isu HAM PNG masih mandek di bawah kepemimpinan baru

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape berkata PNG akan memulai buku yang baru di bawah pimpinannya. - The Diplomat / Pixabay
Isu HAM PNG masih mandek di bawah kepemimpinan baru 1 i Papua
Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape berkata PNG akan memulai buku yang baru di bawah pimpinannya. – The Diplomat / Pixabay

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Joshua Mcdonald

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, mengambil alih pemerintahan tahun lalu dengan janji untuk memperbaiki persoalan yang lama meradang di negara itu, termasuk korupsi, salah urus ekonomi, dan pelanggaran HAM yang meluas, namun kemajuan tetap lambat, menurut laporan yang diluncurkan oleh Human Rights Watch minggu lalu.

Laporan tahunan organisasi tersebut menemukan minimnya akuntabilitas atas kekerasan yang dilakukan oleh polisi, lemahnya penegakan hukum tentang korupsi, dan salah satu tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak tertinggi di dunia, yang pada akhirnya terus memungkinkan budaya impunitas dan pelanggaran hukum.

“Meskipun PNG kaya akan SDA, hampir 40% populasinya hidup dalam kemiskinan, yang, bersama dengan perawatan kesehatan yang buruk, hambatan untuk mendapatkan pendidikan, korupsi, dan salah kelola ekonomi, menghambat kemajuan PNG,” menurut laporan itu.

Gejolak politik mengguncang parlemen PNG pada Mei 2019, mengakibatkan pengunduran diri Peter O’Neill setelah delapan tahun menjabat sebagai perdana menteri. Jatuhnya O‘Neill dimulai sebulan sebelumnya, ketika menteri keuangan saat itu, James Marape, mengundurkan diri karena perbedaan pendapat dengan O‘Neill dalam masalah partisipasi lokal dalam sektor ekstraksi SDA, dan undang-undang yang berkaitan dengan pembagian manfaat. Anggota-anggota parlemen dari daerah kaya SDA di seluruh negeri mendukung Marape dan mengundurkan diri, pada akhirnya meninggalkan O‘Neill dengan hanya satu pilihan, undur.

Sehari setelah O‘Neill mengundurkan diri, Marape terpilih sebagai perdana menteri, menang dengan 101 – 8 suara. Dalam pidato perdananya, dia menyatakan bahwa dia ingin PNG menjadi ‘negara Kristen kulit gelap terkaya’ di dunia dan berkomitmen untuk melakukan reformasi besar-besaran.

Loading...
;

Memberikan sambutan di Lowy Institute, Marape mengatakan “buku catatan PNG yang lama adalah milik 44 tahun kemarin dan hanya ada beberapa bab keberhasilan, dan lebih banyak kegagalan. Kita berharap untuk memulai buku kita yang baru untuk 44 tahun ke depan berdasarkan pelajaran yang didapatkan dari buku yang pertama.”

“Kita harus menciptakan lingkungan dimana layanan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas tersedia untuk semua kalangan, dan di mana semua orang Papua Nugini dapat mencapai potensi mereka yang sebenarnya, terlepas dari mana asal mereka atau di mana mereka tinggal sekarang,” katanya.

Laporan Human Rights Watch menemukan bahwa lebih dari dua pertiga perempuan di PNG terkena dampak KDRT, sementara lebih dari 75% anak-anak yang disurvei di beberapa daerah di PNG pernah mengalami kekerasan di rumah.

Sistem pelayanan kesehatan sangat minim pendanaan dan sulit diakses di daerah terpencil, di mana diperkirakan satu dari 13 anak meninggal setiap tahun akibat penyakit yang dapat dicegah.

PBB memprediksikan bahwa seperempat anak berusia sekolah dasar dan menengah di PNG tidak bersekolah, dan hanya 50% anak perempuan yang terdaftar di sekolah dasar melanjutkan transisi ke sekolah menengah.

Menurut laporan sejumlah media, antara September 2018 dan Januari 2019, 133 anggota kepolisian telah diinvestigasi dan 42 ditangkap, namun Human Rights Watch menemukan bahwa di luar Port Moresby hukuman terkait pelanggaran ini masih jarang dijatuhkan.

Hingga saat ini, tidak ada anggota polisi yang dituntut karena membunuh 17 narapidana yang melarikan pada 2017, dan empat narapidana yang lari dari Penjara Buimo di Lae pada 2018. Polisi yang membunuh delapan mahasiswa pengunjuk rasa di Port Moresby pada 2016 juga belum dihukum.

Korupsi juga meluas. Laporan dari Transparency International tahun lalu menemukan bahwa PNG masih sangat korup dan hanya sedikit kemajuan, atau tidak ada sama sekali, dalam melawan korupsi. Mantan perdana menteri O’Neill saat ini sedang melawan surat perintah penangkapan atas tuduhan korupsi.

Terlepas dari temuan laporan ini, pengacara HAM Dr. Carolyn Graydon, yang sudah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman dalam bidang HAM, hukum pencari suaka, reformasi sistem peradilan, dan pemberdayaan hukum adat, berkata konstitusi Papua Nugini adalah salah satu yang terbaik di dunia dalam hal penegakan HAM.

“Konstitusi PNG memiliki satu bagian dalam Deklarasi Hak-hak yang diperuntukkan bagi HAM,” katanya. “Yang paling penting, ada ketetapan dalam konstitusi yang mengatur penegakan hukum HAM.”

Graydon menyebutkan implementasi Mahkamah Nasional pada 2011, tentang suatu mekanisme dimana warga negara PNG dapat langsung mengajukan petisi ke Mahkamah Nasional, dengan melengkapi dokumen yang mudah diakses langsung, di mana setiap orang dapat menjabarkan keluhan mereka terkait HAM dan mengajukannya ke pengadilan. Seorang hakim kemudian diberikan 24 jam untuk meninjau keluhan itu dan menentukan apakah akan memprosesnya melalui jalur khusus keluhan HAM di pengadilan.

“Ini adalah mekanisme yang sangat langka, tetapi positif,” katanya. “Sebagian besar konstitusi lainnya di wilayah ini memiliki ketetapan mengenai HAM di dalamnya, tetapi belum tentu ada mekanisme penegakannya. Jadi saya benar-benar merasa bahwa PNG memiliki salah satu konstitusi terbaik, terutama menyangkut isu HAM, karena ia memiliki mekanisme untuk menegakkan HAM.”

Dengan lebih dari 800 bahasa digunakan oleh populasi yang terbagi menjadi sekitar 10.000 suku, PNG adalah salah satu negara paling beragam di dunia. Dan seperti di tempat lain di Pasifik, hukum adat sering kali ada di luar mekanisme negara, dan berbeda-beda untuk setiap kelompok etnis, sehingga sulit bagi pemerintah untuk memantaunya.

Selain itu, PNG ditutupi oleh hutan hujan yang lebat, gunung-gunung, dan transportasi umum yang terbatas, ini mengasingkan banyak penduduk terpencil di negara itu, yang sering tidak dapat mendatangi sekolah-sekolah, rumah sakit, atau kantor polisi, atau sumber daya lainnya yang sangat diperlukan.

Pengkritik Marape berpendapat bahwa ia telah terlalu menekankan reformasi ekonomi dan tidak cukup menekankan sejarah panjang pelanggaran HAM di negara itu. Tetapi Graydon menerangkan bahwa itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari upayanya untuk memperbaiki situasi bagi semua orang Papua Nugini dalam semua aspek kehidupan.

Saat berbicara di Lowy Institute, Marape mengumumkan rencananya untuk memberantas korupsi dan memulai kembali roda perekonomian dengan memanfaatkan SDA yang meluas bangsa itu.

“Sekarang adalah saat untuk mengambil langkah selanjutnya dimana kita benar-benar mencapai kemerdekaan ekonomi dan menentukan masa depan kita,” katanya. “Kita harus dan akan berinvestasi dalam teknologi dan menyambut inovasi.”

“Kita memiliki pekerja yang berkomitmen dan yang cakap. Sekarang adalah waktunya kita untuk memanfaatkan peluang itu, menciptakan pertumbuhan dan memungkinkan menciptakan kekayaan untuk semua. Singkatnya, kita harus mengambil kembali kendali negara kita, ekonomi kita, dan masa depan kita sendiri.”

Menurut Bank Dunia, ekonomi PNG tetap didominasi oleh dua sektor: sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan energi. Sejak mengambil alih pemerintahan, pemerintah Marape telah berusaha memprioritaskan pertumbuhan di sektor-sektor non-SDA, usaha kecil dan menengah, dan ekonomi informal.

Tetapi laporan Australian and New Zealand Banking Group yang diterbitkan bulan lalu mengimbau kalau ekonomi PNG masih sangat lemah, dan bahwa jika kontribusi industri ekstraksi SDA, berhenti maka ekonominya kemungkinan besar akan jatuh dalam resesi.

Marape juga paham bahwa untuk mendiversifikasi aset negara dengan efektif serta meningkatkan lapangan pekerjaan, diperlukan investasi. Listrik, telekomunikasi, jalan, dan infrastruktur transportasi lainnya masih penting untuk menyokong pertumbuhan yang dipimpin oleh sektor swasta.

Hal ini, ditambahkan dengan dinamika budaya rumit yang berakar dalam identitas suku dan etnik, institusi sosial tradisional, dan hubungan dengan tanah, berarti ‘buku’ Marape yang baru tentang PNG, dan bersamaan dengan itu penegakan HAM, memiliki risiko yang mencemaskan dan mungkin penundaan yang berpanjangan. (The Diplomat)

Joshua Mcdonald adalah jurnalis multimedia di Melbourne, Australia.

 

Editor: Kristianto Galuwo

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top