Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Isu UU kompensasi uji coba nuklir dan desakan Maohi agar Prancis meminta maaf

Pendeta Raymond Graffe membuka acara peringatan uji coba nuklir Prancis di Te Ao Maohi (Polinesia Prancis) dan Pasifik di Tahiti. - Inside Story/ Nic Maclellan

| Papua No.1 News Portal | Jubi

Oleh Nic Maclellan

Sementara peringatan ke-75 tahun pengeboman Hiroshima dan Nagasaki semakin mendekat, warisan uji coba senjata nuklir Prancis selama Perang Dingin masih bermasalah.

Isu UU kompensasi uji coba nuklir dan desakan Maohi agar Prancis meminta maaf 1 i Papua

Korban penyintas uji coba senjata dan bom nuklir di Polinesia Prancis mendesak pengubahan atas hukum yang mengatur kompensasi bagi orang-orang yang terpapar radiasi selama uji coba nuklir Prancis di Pasifik Selatan. Dalam satu dekade terkini sejak Undang-undang Morin diberlakukan, sebutan untuk kerangka hukum kompensasi tersebut, orang-orang di lima gugusan pulau di Polinesia Prancis terus menyuarakan tekad mereka bahwa diperlukan UU yang lebih adil dan konsisten dalam hal ini.

Prancis melakukan 193 uji coba nuklir di Polinesia Prancis dari Juli 1966 hingga Januari 1996. Dua setengah dekade setelah itu, banyak orang Maohi (masyarakat pribumi Polinesia Prancis) yang dipekerjakan di lokasi uji coba di atol Moruroa dan atol Fangataufa saat itu sekarang menderita kanker, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit lainnya.

Suatu program kompensasi kepada masyarakat sipil dan anggota militer yang terkena dampak paparan radioaktif, dinamai sesuai dengan Menteri Pertahanan Prancis Hervé Morin pada saat RUU itu diajukan, telah disahkan oleh Parlemen Prancis pada Januari 2010. UU Morin tersebut memandatkan dibentuknya suatu komisi khusus, Comité d’Indemnisation des Victimes des Essais Nucléaires (CIVEN), untuk mengevaluasi semua klaim kompensasi yang diajukan.

Namun, selama lima tahun pertama, CIVEN hanya mengabulkan 2% dari klaim yang diterima. Meskipun ada sebuah perubahan UU itu pada 2017 yang telah mempermudah proses kompensasi, pemimpin-pemimpin politik dan masyarakat di Polinesia Prancis melihat perubahan UU lainnya, yang baru-baru ini diresmikan, sebagai langkah mundur yang akan membatasi akses masyarakat pada kompensasi tersebut.

Loading...
;

Salah satu masyarakat sipil yang prihatin dengan perubahan UU terakhir ini adalah Pastor Auguste Uebe Carlson, seorang pastor Katolik dan presiden dari Association 193, organisasi yang bekerja untuk memobilisasi anggota-anggota gereja di Tahiti dalam memperjuangkan warisan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan masyarakat dari 193 uji coba nuklir. Menurutnya, masalah kesehatan di Polinesia Prancis melampaui ribuan pekerja dan tentara yang bekerja di lokasi-lokasi dimana uji coba nuklir dilakukan saat itu.

“Uji coba yang mencapai atmosfer berdampak pada seluruh Polinesia Prancis,” katanya. “Prancis sulit mengakui bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi tidak hanya berdampak pada pekerja di Atol Moruroa, tetapi seluruh populasi selama beberapa generasi.”

Dari dekade ke dekade, politisi-politisi Prancis berkeras bahwa pengujian dari era Perang Dingin tidak meninggalkan warisan dampak kesehatan atau lingkungan yang merugikan. Tetapi ada bukti jelas adanya jatuhan radioaktif akibat uji coba Prancis antara 1966 dan 1974 yang mencapai atmosfer. Peneliti di bidang kesehatan telah melaporkan adanya peningkatan yang signifikan untuk penyakit kanker tiroid, leukemia mieloid, dan penyakit lainnya diantara populasi Maohi di lima kepulauan di Polinesia Prancis.

Badan energi nuklir internasional, International Atomic Energy Agency (IAEA), pernah melaporkan bagaimana radioaktivitas dari uji coba nuklir di Polinesia Prancis telah memasuki lingkungan laut di terumbu karang di atol-atol yang rapuh antara 1975 dan 1996. Pada 1998, badan tersebut memperkirakan lima kilogram plutonium telah tersebar di sedimen di laguna di atol Moruroa.

Saat ini, banyak oknum yang dulunya mendukung pengujian nuklir mengakui dampaknya yang berbahaya. Dalam pernyataan yang mengejutkan di hadapan majelis lokal pada November 2018, Presiden Polinesia Prancis, Edouard Fritch, mengakui bahwa pemerintah telah berulang kali mengeluarkan pernyataan palsu tentang dampak kesehatan dan lingkungan itu. “Selama tiga puluh tahun kita telah berbohong kepada orang-orang ini, bahwa uji coba ini bersih,” katanya. “Kita yang telah berbohong dan saya adalah anggota kelompok ini! Dan apa alasan kita untuk berbohong? Karena pemimpin kita sendiri telah melihat bom meledak.”

Amendemen UU Morin yang disambut baik

Ketika UU Morin mulai diberlakukan, penyintas mengkritik fakta bahwa keputusan mengenai klaim kompensasi pada akhirnya ada di tangan Menteri Pertahanan Prancis, dan bukan pengambil keputusan yang independen. Mereka juga resah karena Pasal 4 dari UU tersebut menganggap ada ‘risiko yang dapat diabaikan’ atau ‘negligible risk’ dari kontaminasi radioaktif, mempersulit masyarakat yang mengajukan klaim untuk membuktikan bahwa penyakit mereka disebabkan oleh tingkat paparan radiasi yang signifikan.

Banyak pekerja asal Maohi yang tidak memiliki riwayat kesehatan atau dokumentasi apa-apa tentang pekerjaan mereka di lokasi uji coba nuklir, jadi ketentuan ini menciptakan beban pembuktian yang tidak mungkin dipenuhi oleh banyak orang. Data yang diterbitkan oleh CIVEN menunjukkan bahwa antara 5 Januari 2010 hingga 15 Maret 2015, hanya ada 17 klaim yang disetujui dari 862 yang ajukan, dimana penyintas berasal Prancis, Aljazair, dan Polinesia Prancis.

Sejak itu, protes dari kelompok-kelompok politik dan masyarakat di Tahiti dan Prancis telah membuahkan serangkaian perubahan. CIVEN telah diubah, dari suatu badan penasihat untuk menteri pertahanan, menjadi sebuah organisasi hukum independen dengan pemimpinnya sendiri.

Ketetapan tentang ‘risiko yang dapat diabaikan’ telah dihapus dari UU Morin pada bulan Februari 2017. Perubahan ini berhasil meningkatkan jumlah klaim yang disetujui. “Untuk klaim dari Polinesia Prancis,” menurut lapor CIVEN, “hanya 11 klaim yang diterima antara 2010 dan 2017, sementara 154 klaim diterima antara 1 Januari 2018 dan 22 Juni 2020.”

Kemunduran UU Morin akibat Amendemen Tetuanui

Terlepas dari kemajuan ini, UU tersebut diubah lagi pada bulan Desember 2018 melalui sebuah amandemen yang diajukan oleh Lana Tetuanui, perwakilan Polinesia Prancis di Senat Prancis di Paris. Tetuanui adalah anggota partai Tapura Huiraatira, partai Presiden Edouard Fritch.

Amendemen Tetuanui menetapkan pengukuran radiasi tahunan setidaknya satu milisievert, atau mSv, sebagai batas paparan minimum dalam pengajuan klaim yang valid. Meskipun ini adalah ambang batas yang rendah, ini kembali mengharuskan masyarakat untuk membuktikan tingkat paparan mereka – hal yang sangat sulit untuk dilakukan mengingat Pemerintah Prancis masih membatasi publikasi data radiasi di bawah UU keamanan nasionalnya.

Amendemen Tetuanui kembali memicu desakan agar ada mereformasi lagi pada UU Morin, dimana kritik ini dipimpin oleh kelompok Moruroa e Tatou. Asosiasi ini menyatukan ribuan pekerja Maohi, termasuk buruh, sopir truk, dan penyelam skuba, yang bekerja di atol Moruroa dan Fangataufa serat di pangkalan pembantu di atol Hao, selama periode uji coba nuklir.

Setelah kematian pemimpin lama Moruroa e Tatou, Roland Oldham pada Maret 2019 akibat kanker, presiden baru asosiasi itu adalah Hiro Tefaarere. Mantan inspektur polisi, pemimpin serikat pekerja, dan politisi itu telah lama mengkritik kolonialisme Prancis.

Berbicara dari kediamannya di Pulau Huahine di Kepulauan Leeward, Tefaarere juga mendesak politisi dan pemimpin gereja di Tahiti. “Amendemen Tetuanui adalah suatu masalah yang serius,” tegasnya. “Kita ingin amendemen ini ditarik, tetapi kita juga ingin cakupannya lebih dari itu. Bukan hanya pekerja di atol Moruroa. Menurut data resmi pemerintah, lebih dari 20.000 orang di Polinesia Prancis meninggal akibat kanker antara 1996 dan 2016.”

Tefaarere berkata dia telah bertemu dua kali dengan ketua CIVEN, Alain Christnacht “yang saya percaya adalah orang yang dapat dipegang kata-katanya. Kita ingin dia mempercepat kompensasi semua korban uji coba nuklir – untuk semua, anggota militer atau warga sipil atau orang-orang yang tinggal di pulau-pulau terdekat yang juga terkontaminasi.”

Pasca-reshuffle kabinet Prancis baru-baru ini

Pada 6 Juli, Presiden Prancis Emmanuel Macron merombak kabinetnya, menunjuk Jean Castex sebagai perdana menteri yang baru dan Sébastien Lecornu sebagai menteri luar negeri Prancis. Menurut Hiro Tefaarere, penting sekali bagi pemimpin-pemimpin baru Prancis untuk melibatkan penyintas uji coba nuklir di Pasifik Selatan.

“Sangat penting untuk Presiden Macron, perdana menteri dan pemerintahnya yang baru untuk bertemu dengan kita, untuk membahas semua kekhawatiran yang kita utarakan,” katanya. “Kita berharap Presiden Macron akan mengikuti jejak pendahulunya mantan Presiden François Hollande, tidak hanya untuk mengakui korban dan penyintas, tetapi untuk memberikan kompensasi kepada mereka.”

Moetai Brotherson, perwakilan Polinesia Prancis di Majelis Nasional di Paris, setuju bahwa ada keterbatasan dalam proses kompensasi. Ia membenarkan ini kepada saya dari Tahiti: “Sebelumnya, kalian hanya perlu bukti bahwa kalian berada di Polinesia Prancis selama periode waktu tertentu, dan kalian berhak mendapatkan kompensasi jika kalian terkena penyakit yang ada dalam daftar penyakit yang terkait dengan uji coba nuklir. Ketentuan ‘risiko yang dapat diabaikan’ juga sudah dikeluarkan dari UU Morin, dan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Jumlah klaim yang diterima meningkat.”

Brotherson tertegun Juni lalu, ketika komite bersama Senat Prancis dan Majelis Nasional Prancis memutuskan untuk kembali mendukung Amendemen Tetuanui atas UU Morin untuk tetap berlaku. “Hal yang paling mengejutkan dalam proses ini adalah bahwa keputusan ini diambil tanpa ada perwakilan atau senator Polinesia yang hadir di Paris akibat Covid,” ungkapnya.

Pernyataan dari CIVEN, tertanggal 30 Juni, sepanjang dua puluh halaman menjabarkan metodologinya, mengakui ketidakpastian yang disebabkan oleh Amendemen Tetuanui.

Brotherson meminta Pemerintah Prancis yang baru untuk segera menyelesaikan ketakkonsistenan dalam UU Morin akibat Amendemen Tetuanui. “Kesulitannya sekarang adalah bahwa sistem ini akan berjalan berdasarkan pertimbangan per kasus,” katanya.

Sementara itu di Tahiti, Pastor Carlson dari Association 193 setuju bahwa inkonsistensi dalam penerapan UU Morin masih ada, meskipun ada reformasi baru-baru ini. Dia menyinggung kasus dua saudara perempuan dari Kepulauan Austral, yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh UU Morin. “Satu diberikan kompensasi, yang satunya lagi ditolak,” katanya. “Kita tidak mengerti mengapa klaim kedua ditolak ketika kedua perempuan itu tinggal di tempat yang sama. Ketika kita bertanya kepada CIVEN, mereka berkata bahwa komisi itu diberikan wewenang untuk menentukan tingkat paparan oleh Amandemen Tetuanui.” Dengan kata lain, kata Pastor Carlson, “negara Prancis adalah hakim sekaligus terdakwa dalam setiap klaim.”

Kunjungan Presiden Macron

Presiden Macron sebenarnya akan mengunjungi Tahiti pada bulan April tahun ini untuk bertemu dengan pemerintah Polinesia Prancis dan memimpin KTT Prancis-Oseania dengan pemimpin-pemimpin Kepulauan Pasifik. Tetapi perjalanannya ditunda akibat virus corona (saat ini sudah ada 181.000 kasus Covid-19 dan hampir 31.000 kematian di Prancis).

Ketika presiden Prancis datang nanti, kemungkinan besar ia akan menghadapi protes publik, pemimpin gereja dan masyarakat mendesak ada perubahan bagi penyintas uji coba nuklir abad ke-20.

Pastor Carlson menegaskan bahwa Association 193 punya tiga tuntutan penting untuk Macron: “Pertama, menghapus Amendemen Tetuanui. Kedua, kita ingin ada studi independen atas penyakit-penyakit antargenerasi. Ketiga, jika Presiden Macron ingin mengunjungi Tahiti, kita ingin negara Prancis meminta maaf atas semua uji coba nuklir yang mengubah pulau-pulau surgawi kita menjadi neraka.” (The Inside Story)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top