Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Izin disebut pintu masuk ilegal loging

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,

Jayapura, Jubi – Anggota Komisi IV DPR Papua, komisi yang membidangi pertambangan dan kehutanan, Decky Nawipa menyatakan, tumpang tindih izin dalam pemanfaatan hutan di Papua selama ini diduga menjadi pintu masuk ilegal loging.

Ia mengatakan, selama ini izin pemanfaatan hutan tidak melalui satu pintu. Ada izin yang dikeluarkan oleh kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Lantaran izin tidak satu pintu, terkadang ada perusahaan kayu yang mengantongi dua hingga tiga izin. Ada dari kabupaten, provinsi bahkan pusat.

Izin disebut pintu masuk ilegal loging 1 i Papua

"Perusahaan yang mengantongi izin lebih dari satu, memanfaatkan area hutan seluas mungkin untuk menebang kayu," kata Decky kepada Jubi akhir pekan lalu.

Ia mencontohkan, izin dari kabupaten perusahaan hanya diberi kewenangan satu hektar hutan, namun izin yang dikeluarkan provinsi atau pusat lebih dari itu. Setelah menebang kayu di area seluas satu hektar, tidak akan berhenti, karena luas pemanfaatan hutan sesuai izin provinsi atau pusat lebih dari itu.

Ketika pihak-pihak di kabupaten protes dan mengatakan perusahaan telah melakukan ilegal loging, perusahaan akan berkelit dengan alasan, izin provinsi atau pusat memberikan kewenangan lebih dari satu hektar.

"Ini memang rumit. Kalau mengacu pada izin kabupaten, sudah ilegal loging. Tapi kalau mengacu pada izin yang perusahaan dapat dari pihak lain, bukan ilegal loging karena luas area pemanfaatan hutan dalam izin lainnya lebih dari satu hektar," ujarnya.

Loading...
;

Katanya, salah satu solusi adalah dengan izin satu pintu. Apakah izin hanya dikeluarkan kabupaten, provinsi atau pusat. Jika memang izin harus dikeluarkan kabupaten, jangan lagi provinsi dan pusat memberikan izin, begitu juga sebaliknya.

"Masalahnya memang karena tumpang tindih izin. Izin jangan lagi dijadikan lahan bisnis. Harus jelas, izin dikeluarkan pihak mana, harus satu pintu," katanya.

Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan, kini pengurusan berbagai izin usaha, termasuk kehutanan pengurusannya di provinsi. Ini karena Pemprov Papua ingin melindungi 90 persen hutan Papua.

"Mulai kini para bupati tidak boleh lagi sembarang memberikan izin usaha, apalagi yang berkaitan langsung dengan hutan Papua. Jika disalahgunakan tidak akan memberi kontribusi positif dalam kehidupan masyarakat," kata Enembe belum lama ini.

Katanya, jangan memberikan izin jika berdampak pada kerusakan hutan. Ia mengaku telah menyurati Kementerian Kehutanan untuk menghentikan 13 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam (IUPHHK-HA) di Papua dari 25 IUPHHK-HA kini, dengan areal 2.083.091 hektar.

"Kini seluruh izin usaha ada di provinsi, kabupaten sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Jangan sampai keluarkan isin dan provinsi tidak tahu. Ini undang-undang sudah jelas, izinnya harus dikeluarkan provinsi," ujarnya. (*) 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top