Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Jadi, begini alur penanganan korupsi di Kabupaten Jayawijaya

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Wamena, Jubi – Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua, Polres dan Kejaksaan Negeri setempat telah melakukan MoU tentang pencegahan korupsi.

Terkait itu, digelar sosialisasi atas hasil MoU yang telah dilakukan 20 Agustus 2018 di Jayapura, kepada seluruh pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Jayawijaya. Sosialisas digelar pada Senin (3/9/2018) di aula kantor Bupati Jayawijaya

Jadi, begini alur penanganan korupsi di Kabupaten Jayawijaya 1 i Papua

“Dalam rangka pencegahan korupsi sesuai dengan MoU tanggal 20 Agustus 2018 di Jayapura, dengan pihak BPK provinsi Papua dan ini dilakukan sosialisasi, agar semua penyelenggara pemerintah di Jayawijaya bisa menyesuaikan dengan kerjasama yang sudah dilakukan,” kata Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo.

Menurutnya, ketika ada laporan pengaduan masyarakat yang selama ini ke aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian, jika itu hanya pelanggaran administrasi maka akan dikembalikan ke Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dalam hal ini pihak Inspektorat.

“Sedangkan jika sudah mengarah pada indikasi korupsi, maka akan dilimpahkan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Walilo, sejak dilakukan MoU maka seluruh aparatur pemerintahan tidak bisa main-main lagi, sehingga semua penyelenggara sudah harus laksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Loading...
;

Ia mengungkapkan jika sejauh ini laporan atau pengaduan yang diterima ada beberapa khususnya dari dana desa, dan sudah ditindaklanjuti.

“Kalau memang masuknya penyalahgunaan, namun sepanjang itu dipandang mampu dikembalikan maka akan diselesaikan, namun jika tidak bisa dan diindikasi korupsi maka akan dilimpahkan ke kejaksaan atau pun kepolisian,” ujarnya.

Kepala Inspektorat Jayawijaya, Edy Subiyanto laporan masyarakat sebenarnya sudah berjalan sejak dulu. Hanya saja sekarang ini lebih diatur dalam kaitannya pengaduan yang masuk. Apakah mengenai masalah administrasi atau memang ada kerugian negara atau daerah.

“Jika di suatu wilayah terjadi kerugian negara atau daerah, memang harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Namun jika hanya sebatas wilayah administrasi maka diselesaikan di APIP sendiri,” kata dia.

Ia menjelaskan, pengaduan yang akan disampaikan tidak mesti harus ke inspektorat, tetapi bisa juga disampaikan ke kepolisian dan kejaksaan.

“Hanya saja, ketika disampaikan ke kejaksaan atau kepolisian sebelum ditindaklanjuti laporan itu akan ditelaah terlebih dahulu, artinya kesalahan administrasi atau memang ada unsur kerugian,” katanya.

“Kalau menurut aparat penegak hukum laporan itu hanya administrasi, maka akan diserahkan ke inspektorat untuk melakukan pemeriksaan awal, dalam hal ini kita akan tindaklanjuti dengan investigasi, apa betul hanya administrasi saja, ada kerugian atau tidak,” sambungnya. (*)
 

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top