Jadi saksi kasus merbau ilegal, anggota DPR Papua dicecar 17 pertanyaan 

Ilustrasi kayu olahan - Jubi. Dok
Jadi saksi kasus merbau ilegal, anggota DPR Papua dicecar 17 pertanyaan  1 i Papua
Ilustrasi kayu olahan – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John NR Gobay diperiksa penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai saksi dalam kasus 140 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua di Jakarta, Senin (1/4/2019). Gobay dicecar 17 pertanyaan terkait keabsahan kayu merbau yang disita penyidik di Surabaya dan Makassar pada 5 Desember 2018 dan 8 Januari 2019 itu.

Kepada penyidik, Gobay menjelaskan Perdasus Nomor 21 tahun 2008 tentang Pembangunan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus kehutanan) mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan yang berada di dalam wilayah hukum adatnya, termasuk dengan bermitra dengan pengusaha lainnya. “Kepada penyidik saya menyampaikan, masyarakat adat menebang kayu itu karena menganggap itu hutan adatnya yang ada sejak leluhur mereka dan menjadi warisan turun temurun,” kata Gobai, Rabu (3/4/2019).

Sebelumnya, ratusan kontainer kayu merbau asal Papua yang dikirimkan ke Surabaya dan Makassar disita penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Desember 2018 dan 8 Januari 2019 lalu. Pada 20 Maret lalu, penyidik telah menetapkan DG selaku Direktur PT MGM, DT direktur PT EAJ dan TS direktur PT RPF sebagai tersangka kepemilikan kayu merbau yang dinilai ilegal itu.

Dalam pemeriksaan Senin pekan ini, Gobay justru mempertanyakan balik, mengapa hingga kini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum menerbitkan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) pengelolaan hutan yang mengadopsi pengaturan Perdasus kehutanan. Akibatnya, hasil hutan yang diambil masyarakat adat kerap dianggap ilegal, sebagaimana kasus yang terjadi di Surabaya dan Makassar itu.

“KLHK hingga kini belum menerbitkan NSPK pengelolaan hutan yang didasarkan Perdasus kehutanan. Padahal dengan perdasus itu diharapkan masyarakat adat mendapat izin mengelola kayu di hutan adatnya, dan hasil hutan yang mereka ambil diakui sebagai hasil hutan yang sah,” kata Gobay.

Gobay juga menyinggung Pemerintah Provinsi Papua turut andil dalam ketidakpastian hukum atas hak masyarakat adat mengambil hasil hutan ulayatnya. Menurutnya, seharusnya Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dan menyelaraskannya dengan Perdasus kehutanan.

Loading...
;

“Kan ada pilihan skema untuk memberikan ruang kepada masyarakat adat mengelola hutan. Skemanya hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan,” ucapnya.

Menurut Gobay, jika Gubernur Papua menindaklanjuti peraturan menteri itu dengan peraturan gubernur serta memasukkan skema perhutanan sosial dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua, Menteri LHK dapat mendelegasilkan penerbitan izin pengelolaan hutan kepada Gubernur Papua. “Mestinya pemprov bisa mengambil langkah mendorong sesuai Permen KLHK agar masyarakat memperoleh izin,” ujarnya.

Penyidik KLHK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus kepemilikan kayu merbau ilegal asal Papua itu pada 20 Maret 2019. Dalam siarannya, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan dua kali penangkapan serta asal Jayapura pada awal 2019.

“Ketiga tersangka diduga melanggar Pasal 12, Pasal 14, dan Pasal 16 UU nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pengamanan hutan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 100 miliar,” kata Rasio Ridho Sani. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top