Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Jadwal baru Referendum Bougainville ditetapkan

Presiden Pemerintah Otonom Bougainville (ABG), John Momis, dan Perdana Menteri PNG, Peter O'Neill. - Post-Courier
Jadwal baru Referendum Bougainville ditetapkan 1 i Papua
Presiden Pemerintah Otonom Bougainville (ABG), John Momis, dan Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill. – Post-Courier

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Port Moresby, Jubi – Masyarakat Bougainville akan menuju ke tempat pemungutan suara untuk memilih dalam referendum kemerdekaan mereka pada 12 Oktober. Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill, mengumumkan Jumat lalu (1/3/2019).

Jadwal plebisit itu awalnya ditetapkan untuk 15 Juni, namun badan pengawas bersama memutuskan untuk menunda referendum Bougainville hingga 12 Oktober.

Jadwal baru Referendum Bougainville ditetapkan 2 i Papua

Referendum itu terpaksa ditunda selama empat bulan, karena tugas pendaftaran pemilih yang sulit dan berbagai alasan lainnya.

PM O’Neill dan Presiden Pemerintah Otonom Bougainville (ABG), John Momis, bersama-sama mengumumkan penundaan ini, setelah pertemuan antar-kedua pemerintah di Port Moresby. Kedua pemimpin itu menegaskan jadwal yang baru ini masih berada di dalam batas waktu referendum yaitu 15 Juni 2020.

O’Neill dan Momis juga menegaskan komitmen bersama mereka untuk memastikan implementasi penuh dari Perjanjian Perdamaian Bougainville. Keduanya mengakui pentingnya mempertahankan upaya untuk menjaga perdamaian di Bougainville.

Hasil yang paling penting dari pertemuan di Port Moresby itu adalah kesepakatan yang dicapai terkait tanggal referendum. “Kami dengan senang hati mengumumkan kepada rakyat Papua Nugini dan Bougainville, bahwa referendum mengenai masa depan politik jangka panjang Bougainville akan diadakan pada 12 Oktober 2019,” ujar kedua pemimpin itu.

Loading...
;

Pertemuan itu membahas masalah-masalah penting seputar perdamaian dan rekonsiliasi dan pelucutan senjata, dan keduanya sepakat upacara rekonsiliasi nasional akan diselenggarakan sebelum referendum dilaksanakan.

Mereka juga sepakat akan menunjuk seorang pakar yang independen, untuk memberikan saran cerdas tentang cara paling baik dalam hibah pemulihan dan pembangunan, di mana saran dari ahli itu bersifat mengikat secara hukum. (Post-Courier/Gorethy Kenneth)


Editor : Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top