Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Jakarta dinilai halalkan segala cara terhadap Papua 

Papua
Ilustrasi pemekaran Papua - Jubi/Tirto.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Pemerintah pusat di Jakarta dinilai tengah panik menghadapi tuntutan rakyat Papua atas kegagalan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Rencana pemerintah pusat untuk secara sepihak mengubah ketentuan tentang masa berlaku Dana Otonomi Khusus Papua dan ketentuan pemekaran di Papua dinilai sebagai langkah yang menghalalkan segala cara terhadap Papua.

Penilaian itu disampaikan politikus Partai Golkar, Paskalis Kossay dan Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy saat dihubungi Jubi pada Senin (14/9/2020). Pernyataan keduanya merujuk kepada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD dalam rapat bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta perwakilan TNI-Polri di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, pada 11 September .

Dalam pertemuan itu, Mahfud menyatakan pemerintah pusat akan merevisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua, khususnya mengubah ketentuan Pasal 76 yang mengatur pembentukan provinsi baru di Papua hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua. Mahfud juga menyatakan masa kucuran Dana Otsus Papua akan diperpanjang melalui revisi Pasal 34 UU Otsus Papua.

Jakarta dinilai halalkan segala cara terhadap Papua  1 i Papua

Baca juga: Front Rakyat Papua gelar aksi tolak Otsus jilid II

Kossay yang telah menulis sejumlah buku analisis kebijakan pemerintah dalam menangani persoalan Papua itu menyatakan pernyataan yang disampaikan Mahfud itu mengejutkan publik di Papua. Kossay menyatakan rencana pemerintah pusat secara sepihak mengubah ketentuan Pasal 34 dan Pasal 76 UU Otsus Papua membuat publik di Papua menduga pemerintah pusat kehilangan akal sehat dalam menanggapi aspirasi penolakan Otsus Papua yang marak disampaikan rakyat Papua.

“[Itu] tindakan penghinaan [yang dilakukan] negara kepada orang Papua. [Mereka menganggap] bahwa Papua bisa diatur sesukanya [oleh] pemerintah, tanpa dilandasi kepastian hukum,” kata Kossay.

Kossay mengingatkan jika pemerintah pusat memaksakan untuk membentuk tiga provinsi baru tanpa persetujuan MPR dan DPR Papua, citra negara akan jatuh dalam pandangan komunitas internasional. Apalagi desakan rakyat Papua yang menolak Otsus Papua sudah terkabarkan secara meluas di seantero dunia.

Loading...
;

Kossay menilai rencana sepihak pemerintah pusat untuk membentuk tiga provinsi baru di Papua menunjukkan pemerintahan Joko Widodo akan mengulangi langkah Presiden Megawati Soekarnoputri yang pada 2003 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2003 yang telah mengaktifkan kembali Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 untuk melegalkan pembentukan Provinsi Papua Barat. Padahal, UU Nomor 45 Tahun 1999 telah ditolak rakyat Papua, dan pada 2001 telah terbit UU Otsus Papua.

Baca juga: MRP dan MRPB sepakat tarik kembali draf revisi UU Otsus

Kossay menilai pemerintah Indonesia seperti tidak pernah belajar atas kesalahan demi kesalahan terhadap Papua. Kossay menegaskan pemekaran Provinsi Papua untuk membentuk provinsi baru sudah diatur dengan Pasal 76 UU Otsus Papua. Pasal itu mensyaratkan, pembentukan provinsi baru dilakukan atas persetujuan MRP dan DPR Papua. Kini, pemerintah pusat ingin merevisi Pasal 76, agar bisa secara sepihak membentuk provinsi baru di Papua.

Ia menyatakan akan lebih bijak jika pemerintah kembalil ke jalur dan mekanisme hukum yang benar. “Jangan terus membodohi rakyat Papua. Apa susahnya kalau membentuk provinsi baru [dengan] mengikuti prosedur formal yang konstitusional. Apakah karena Papua, lalu segala cara dihalalkan? [Rakyat Papua] digiring masuk dalam [kondisi] hampa [aturan hukum] dan ketidakpastian [atas] masa depannya,” kata Kossay.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy rencana pemerintah pusat untuk secara sepihak merevisi Pasal 34 dan Pasal 76 UU Otsus Papua bertolak belakang dengan jiwa dan semangat UU Otsus Papua. Warinussy menilai langkah sepihak pemerintah pusat itu menunjukkan pemerintah tidak mampu merespon secara positif keinginan rakyat Papua yang menolak Otsus Papua, dan menuntut diadakannya referendum.

Baca juga: MRP: Kemendagri dan MPR for Papua mendukung rencana RDP evaluasi Otsus Papua

Warinussy menyatakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah gagal membangun sebuah dialog damai dengan rakyat Papua. “Padahal dialog damai sesungguhnya merupakan sarana yang efektif untuk mempertemukan rakyat Papua dan pemerintah Indonesia dalam membahas perbedaan pendapat, pandangan dan pemahaman di dalam konteks mencari solusi damai di dalam sebuah negara demokrasi,” kata Warinussy.

Warinussy menilai Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum tata negara telah membohongi rakyat Papua, karena menyatakan pembentukan lima provinsi di Tanah Papua merupakan amanat UU Otsus Papua. “Ini bohong besar. Pasal 76 bukan mengamanatkan [apa yang] dimaksud Menko Polhukam. Justru Pasal 76 itu menyebut prosedur dan mekanisme [pembentuan provinsi baru] mesti dilakukan dengan persetujuan MRP, MRPB, DPR Papua, dan DPR Papua Barat,” tegas Warinussy.

Ia menyatakan rencana sepihak pemerintah pusat untuk merevisi Pasal 76 UU Otsus Papua justru menimbulkan pertanyaan, mengapa Jakarta memaksakan pembentukan tiga provinsi baru di Tanah Papua. “Sekarang, apakah rencana [pembentukan] tiga provinsi baru yang dikatakan Mahfud MD itu disetujui MRP, MRPB, DPR Papua, dan DPR Papua Barat?” Warinussy mempertanyakan.

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top