HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Jaksa tolak keberatan penasihat hukum demonstran antirasisme

Sidang lanjutan terhadap sembilan pengunjuk rasa antirasisme di Deiyai, di Pengadilan Negeri Nabire, Senin (16/12/2019) – Jubi/Titus Ruban.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Nabire, Jubi – Jaksa penuntut umum (JPU) menolak eksepsi (keberatan) dari tim penasihat hukum sembilan terdakwa pengunjuk rasa antirasisme di Deiyai. Penolakan itu disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Nabire, Senin (16/12/2019).

“Surat dakwaan telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat 2a dan 2b KUHP. Karena itu, kami memohon majelis hakim menolak seluruh materi keberatan tim penasihat hukum terdakwa,” kata anggota Tim JPU Leonardus Yakadewa.

Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan JPU dipimpin Rifin Nurhakim Sahetapi sebagai hakim tunggal. Pada persidangan tersebut, jaksa juga memohon majelis hakim menyatakan pemeriksaan terhadap perkara itu dapat dilanjutkan.

“Eksepsi terhadap dakwaan tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil.  Tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan (pengajuan dakwaan),” lanjut Yakadewa.

Nota keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan JPU disampaikan tim penasihat hukum terdakwa pada persidangan pekan lalu. Mereka mendalilkan dakwaan batal demi hukum sehingga pengadilan dianggap tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

JPU mendakwa para pengunjuk rasa dengan pasal berlapis dan diajukan melalui sembilan berkas terpisah. Sebanyak enam orang didakwakan dengan Pasal 1 dan 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1955 junto Pasal 212 dan Pasal 213 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Loading...
;

Pasal 1 dan 2 UU Darurat Nomor 12 tahun 1955 memuat delik kepemilikan senjata tajam dan senjata api. Sementara itu, Pasal 212 dan Pasal 213 KUHP tentang tindak kekerasan, perlawanan, dan penyerangan terhadap aparat pemerintah.

Enam terdakwa tersebut ialah Yuven Pekei, Alex Pakage, Andreas Douw, Stefanus Goo, Melianus Mote, dan Simon Petrus Ukago. Adapun tiga terdakwa lain ialah Steven Pigai, Mikael Bukega, dan Yos Iyai. Mereka didakwa dengan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, junto Pasal 55 KUHP tentang turut serta dalam tindak pidana.

Baca juga  Setiap hari, 7-8 warga PNG datang ke Dusun Yakyu

“Kami menolak dakwaan karena penyidikannya tidak sesuai KUHP, dan sarat kepentingan politik. Kita tunggu saja sidang selanjutnya,” kata anggota tim penasihat hukum Oktovianus Tabuni, seusai persidangan.

Sidang terhadap Yuven Pikai, dan kawan-kawan dilanjutkan kembali pada 8 Januari mendatang dengan agenda pembacaan putusan sela. Sidang ditunda selama tiga pekan karena menunggu kesiapan dua anggota hakim lain.

“Putusan sela belum bisa dibacakan (diputuskan) sekarang. Sidang ditunda hingga tiga pekan ke depan sebab dua hakim lain berhalangan,” kata Rifin, di akhir persidangan. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa