Follow our news chanel

Jalan panjang menuju rekonsiliasi Papua

Aksi solidaritas menentang rasisme terhadap Papua – dok. Jubi
Jalan panjang menuju rekonsiliasi Papua 1 i Papua
Aksi solidaritas menentang rasisme terhadap Papua – dok. Jubi

Papua No. 1 News Portal | Jubi

“Serdadu baktimu kami tunggu.Tolong kantongkan tampang serammu. Serdadu rabalah dada kami. Gunakan hati, jangan pakai belati.” (Serdadu-Iwan Fals).

BOLA liar terus menggelinding pascaaksi massa menolak rasisme terhadap Papua. Isu pihak asing menunggangi aksi damai yang berujung amuk massa itu pun dihembuskan dari Jakarta.

Narasi sumbang tersebut merupakan nyanyian lama. Senandung semasa Orde Baru yang dirilis ulang.

“Negara sibuk menuding pihak asing turut bermain tanpa bisa membuktikannya. Itu bukan solusi melainkan mengaburkan masalah,” kata Koordinator Forum Studi Noken Ilmu (FSNI) Papua Barat, Agustinus R Kambuaya, Selasa (10/9/2019).

Cara-cara instan nan semu juga kerap dikemas untuk menampikan akar masalah. Semua dianggap selesai dengan menggelar seremoni. Tengoklah, deklarasi damai. Seremoni itu digelar serentak hampir di seluruh Indonesia. Untuk merekatkan persaudaraan dan nasionalisme, kata mereka.

Di Papua Barat, deklarasi damai, di antaranya digelar di Manokwari, pada Rabu. Acara itu dimeriahkan parade yang melibatkan seluruh pegawai negeri dan personel TNI maupun Polri. Mereka bahkan diwajibkan untuk mengikutinya.

Loading...
;

Seremoni tersebut berlangsung di provinsi yang masih bercokol sekitar 1.800 personel keamanan. Mereka diperbantukan dari luar Papua. Kondisi terkini itu terasa kontras dengan slogan “Damai itu Indah”, yang tersablon di kaos para peserta parade.

Pihak kepolisian daerah (polda) sebagai penanggung jawab dan pemegang komando keamanan dan ketertiban masih belum bisa memastikan sampai kapan pasukan tersebut di Papua Barat.

“BKO tidak akan ditarik sebelum situasi (keamanan) benar-benar kondusif. Keberadaan mereka bukan untuk menakuti-takuti (masyarakat) melainkan memastikan tidak ada lagi aksi yang mengganggu keamanan dan ketertiban,” kata Juru bicara Polda Papua Barat, AKBP Mathias Krey.

Pasukan di bawah kendali operasi (BKO) Polda Papua Barat tersebut terdiri atas 988 personel di Manokwari, dan 600 personel di Kota Sorong. Selain itu, sebanyak 164 personel di Fakfak, serta 51 personel helikopter dan personel khusus.

“Pendekatan keamanan secara berlebihan merupakan cara-cara lama di Rezim Orde Baru. Itu masih dipakai dalam menanggani gejolak (sosial) di Papua dan Papua Barat,” tegas Kambuaya.

Bredel informasi

Prilaku Rezim Orde Baru juga diadopsi untuk membungkam dan memblokade kebebasan informasi. Pemadaman akses internet tidak ubah pemberedelan dan hegemoni informasi oleh penguasa.

Dengan alasan membendung tsunami hoaks, pemadaman internet justru berefek berantai dan merugikan kepentingan umum. Kebebasan untuk mendapatkan informasi yang merupakan hak asasi manusia (HAM) menjadi terpasung. Kegiatan ekonomi, birokrasi, dan kemasyarakat malah semakin lumpuh gara-gara pemadaman internet.

Saluran informasi dibuat menjadi formal dan satu pintu, yakni versi aparat dan penguasa. Keterangan mereka menjadi sulit diverifikasi agar lebih berimbang lantaran tidak ada sarana untuk memublikasikannya.

“Media (massa) turut terkena dampak pemblokadean internet. Wartawan kesulitan menyajikan berita akurat, sesuai fakta dan perkembangan terkini,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Barat, Bustam.

Upaya membendung tsunami hoaks dengan mematikan koneksi internet sejatinya tidak efektif. Hoaks tetap saja bertebaran di media sosial maupun aplikasi percakapan di telepon seluler. Kabar bohong itu justru diduga diproduksi dan disebar dari luar Papua.

“Pers adalah pilar ke empat dalam demokrasi. Jadi, pemberitaan media pers seharusnya didukung sehingga menekan laju kabar bohong di media sosial,” tegas Bustam.

Dialog konstruktif

Solusi damai yang ditawarkan pemerintah melalui forum dialog juga dianggap basa-basi belaka. Peserta dialog rata-rata pro-Jakarta atau pro-penguasa. Ketua rombongan dialog bahkan bekas anggota Tim Pemenangan Calon Presiden 2019.

“Dinamika sosial dan politik Papua hari ini ada di tangan anak muda. Jika forum hanya melibatkan orang-orang tua, pemerintah salah alamat. Mereka bukan lagi aktor pencipta kondisi di Papua saat ini,” jelas Kambuaya.

Dialog juga digelar di tengah upaya represif aparat dalam meredam bara di Tanah Papua. Mereka menangkapi sejumlah tokoh yang berseberangan dengan pemerintah, dan dituding sebagai provokator atau aktor intelektual penggerak amuk massa.

Menurut Advokad HAM Papua, Yan Christian Warinussy, mereka yang diincar dan ditangkap aparat justru layak dihadirkan dalam dialog damai. Aspirasi dari pengikut tokoh tersebut juga wajib didengar pemerintah.

“Buchtar Tabuni, Agus Kossay, Edison Kladius Waromi, dan Markus Haluk relatif pantas untuk duduk dan berdialog dengan presiden. Selain itu, Thaha Mohammad Alhamid, Yan Pieter Yarangga atau Ferry Kombo,” kata Warinussy melalui keterangan tertulis, Selasa.

Dia menilai dialog presiden dengan 61 tokoh Papua di Istana Negara gagal menyerap aspirasi dari akar rumput yang menentang rasisme terhadap Papua. Itu sebabnya kesepakatan dalam dialog dianggap tidak relevan dengan permasalahan.

“Presiden perlu menunjuk segera tokoh kunci untuk mempersiapkan dialog konstruktif dengan Rakyat Papua. Itu untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM, dan sejarah politik Papua yang menjadi akar permasalahan selama ini,” jelas Peraih John Humphrey Freedom Award 2005, tersebut. (*)

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top