Jalan provinsi dibiarkan rusak, warga palang Jalan Sentani – Depapre

Infrastruktur Papua
Kondisi badan jalan penghubung Depapre dan Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy memblokade Jalan Raya Sentani – Depapre pada Selasa (13/7/2021). Pemalangan jalan itu dilakukan sebagai unjuk kekecewaan masyarakat Tanah Merah dan Moy atas kondisi jalan provinsi yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun itu.

“Hari ini kami turun di sini, dan kami sudah menyampaikan [aspirasi kami] semaksimal mungkin. Aksi itu karena kekecewaan masyakarat terkait jalan itu, sehingga massa membludak,” kata Ketua Solidaritas Peduli Pembangunan Tanah Merah dan Moy, Elkana Demianus Sorontouw, Selasa.

Sorontouw menyatakan banyak perwakilan warga telah berulang kali menemui Pemerintah Kabupaten Jayapura, beraudiensi untuk meminta Jalan Sentani – Depapre diperbaiki. “Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, kami hanya tuai janji terus. [Kami dijanjikan bahwa perbaikan jalan] dianggarkan nanti, dan Pemerintah Provinsi Papua akan kerja besok,” jelasnya.

Baca juga: DPR Papua minta perbaikan jalan Kemiri-Depapre dianggarkan dalam ABT 2021

Sorontouw menyatakan selam ini Kampung Depapre dan Moy selalu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Jayapura. “Wilayah kami memberikan support yang baik juga kepada PAD Pemerintah Provinsi Papua, melalui penambangan galian C dan Pelabuhan Tol Laut Depapre. Semua itu datangkan PAD, tetapi pemerintah tidak perhatikan kami, karena kondisi jalan saya begini,” ujar Sorontouw.

Sorontouw menyatakan pihaknya tidak akan berunjuk rasa di Kantor Pemerintah Kabupaten Jayapura ataupun Kantor Pemerintah Provinsi Papua. Ia menyatakan massa memilih bertahan dan tetap akan memblokade jalan hingga mereka memperoleh kepastian kapan Jalan Sentani – Depapre akan diperbaiki.

“Karena kekecewaan kami, kami tidak ke kantor. Kami ada di wilayah kami, kami akan berdiri di sini sampai yang berwenang berikan kepastian kapan jalan itu akan diperbaiki. Apapun alasannya, tahun 2021 ini [perbaikan jalan] harus dikerjakan,” Sorontouw.

Loading...
;

Baca juga: Bupati Jayapura: Kami usul jalan Sentani – Depapre jadi jalan nasional

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayapura, Alpius Toam yang menemui para pengunjuk rasa menjelaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak berwenang untuk memperbaiki Jalan Sentani – Depapre, karena jalan itu berstatus Jalan Provinsi. Ia menyatakan telah berusaha berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua agar segera memperbaiki jalan yang rusak itu.

“Jalan itu kewenangan Provinsi Papua. Pemerintah Kabupaten Jayapura memfasilitasi untuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, dan sudah kami lakukan. Saya sampai ke Kantor PU PR, namun kantor ditutup karena [pandemi] COVID-19,” kata Toam.

Ia juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar jalan provinsi itu dapat segera diperbaiki. “Kami ajukan perbaikan jalan itu di Dana Alokasi Khusus ahun 2022. Kami pergi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk minta kepastian. Mereka jelaskan bahwa Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sudah berkunjung April, dan sekarang sedang perencanaan anggaran. Akan tetapi, mereka tidak memberikan kepastian kepada kami,” ucap Toam. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top