Follow our news chanel

Jangan sampai pengadilan dicap jadi alat kolonialisme Indonesia

Foto ilustrasi, Dewi Keadilan. - pixabay.com
Jangan sampai pengadilan dicap jadi alat kolonialisme Indonesia 1 i Papua
Foto ilustrasi, Dewi Keadilan. – pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Tim Advokat untuk Orang Asli Papua berharap majelis hakim yang memeriksa sejumlah perkara terkait amuk massa di Jayapura pada 29 Agustus 2019 akan obyektif dan adil menggali fakta persidangan perkara itu. Hal itu penting agar Pengadilan Negeri Jayapura tidak dipersepsikan sebagai alat kolonialisme Indonesia terhadap Orang Asli Papua.

Hal itu disampaikan dalam siaran pers Tim Advokat untuk Orang Asli Papua (OAP) selalu penasehat hukum para terdakwa sejumlah perkara yang terkait amuk massa 29 Agustus 2019. Dalam sidang perkara itu pada Rabu (15/1/2020), Tim Advokasi untuk OAP menghadirkan aktivis Papua merdeka, Filep Karma sebagai saksi meringankan bagi empat klien mereka.

Dalam siaran pers pada Kamis (16/1/2020), Tim Advokat untuk OAP menyatakan kesaksian Filep Karma di Pengadilan Negeri Jayapura pada Rabu (15/1/2020) memperkuat dugaan bahwa unjukrasa anti rasisme Papua yang berlangsung damai pada 29 Agustus 2019 berkembang menjadi amuk massa karena diprovokasi kelompok orang yang digerakkan. Pengadilan Negeri Jayapura diminta menggali fakta persidangan tersebut sebelum menjatuhkan vonis bersalah kepada para terdakwa.

“Filep Karma, saksi fakta yang diajukan oleh Tim Advokat untuk OAP dalam persidangan terdakwa YL, EH, PK, dan DK mengungkap fakta baru [yang] semakin menegaskan keterangan saksi sebelumnya, bahwa tragedi pembakaran dalam kerusuhan Jayapura diduga dilakukan oleh kelompok yang digerakkan. Pada saat kerusuhan terjadi, sekitar jam 15.00 WP, Filep Karma berada di lokasi aksi damai mahasiswa, di simpang Dok II Kota Jayapura,” demikian siaran pers Tim Advokat

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Maria M Sitanggang, Filep Karma bersaksi bahwa ia melihat sekelompok orang mengendarai motor dan terkesan memprovokasi dengan suara motor yang meraung-raung. Para pengendara motor itu melewati kelompok mahasiswa dan massa aksi yang berlangsung damai.

Tim Advokat untuk OAP menyatakan saksi juga melihat kelompok lainnya mengendarai sepeda motor. Di dalam kelompok berbeda itu terdapat Wakil Ketua Barisan Merah Putih, bernama Abisai Rolo. Karma menyatakan Rolo bahkan sempat menyapa dirinya.

Loading...
;

Tim Advokasi untuk OAP menggarisbawahi kesaksian Karma yang menyebut dugaan adanya skenario menunggangi demo mahasiswa dengan membuat rusuh, sehingga mahasiswa dijadikan terdakwa dalam kasus itu hanyalah kambing hitam. Karma menegaskan para pengunjukrasa yang dilihatnya mengikuti demo yang  berlangsung damai, dan ikuti pula oleh para mama-mama.

Saksi Fillep-pun sebagai Orang Asli Papua, berharap Pengadilan Negeri Jayapura bersikap adil terhadap para mahasiswa dan generasi muda OAP, agar bisa tumbuh kepercayaan bagi Orang Asli Papua bahwa Pengadilan bukan alat kolonialisme Indonesia.

Dalam siaran persnya itu, Tim Advokat untuk OAP juga menyatakan sejumlah persidangan telah memunculkan fakta bahwa Berita Acara Pemeriksaan para terdakwa amuk massa 29 Agustus 2019 itu disusun dengan intimidasi dan kekerasan. Dalam sidang pemeriksaan perkara masing-masing Terdakwa DK & FE, para saksi yang dihadirkan Tim Advokat OAP menyatakan para terdakwa perkara amuk massa 29 Agustus 2019 diintimidasi atau bahkan dipukul penyidiknya.

Selain disiksa selama penyidikan, sejumlah terdakwa sudah mengalami penganiyaan aparat sebelum disidik. Tim Advokat untuk OAP menyatakan para terdakwa dianiaya dengan berbagai cara, ditendang pada rusuk, tulang belakang,  telinga, dan lutut, ditampar pada pipi, dipukul dengan borgol, menyebabkan luka dan kesakitan.

“Berdasarkan hal-hal tersebut, Tim Advokat untuk OAP menyatakan sikap dan menyerukan agar Majelis Hakim mempertimbangkan secara objektif fakta persidangan, sehingga Pengadilan Negeri Jayapura tidak dipersepsikan sebagai alat kolonialisme Indonesia terhadap Orang Asli Papua. ”

Tim Advokat untuk OAP juga mendesak Majelis Hakim agar mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif fakta persidangan. “Dari keterangan beberapa saksi, terdapat persesuaian fakta bahwa tragedi pembakaranlah yang dampaknya jauh lebih besar, namun fakta hukum tersebut tidak diungkap oleh kepolisian,” tulis Tim Advokat untuk OAP dalam siaran persnya itu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top