Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Jaringan Damai Papua minta kasus pelanggaran HAM tak dibawa ke ranah politik

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Panggung politik di tahun 2019 mendatang mulai terasa memanas beberapa waktu belakangan. Tak heran karena pada 2019 mendatang, Indonesia akan menggelar hajat pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden. Dibalik riuhnya kontestasi politik tersebut, Jaringan Damai Papua (JDP) buka suara soal masuknya isu pelanggaran HAM sebagai salah satu upaya menjaring pemilih pada Pileg dan Pilpres.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay meminta kepada semua pihak agar tak memasukkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai bahan kampanye atau materi politik. Menurutnya, pelanggaran HAM adalah masalah kemanusiaan yang tidak boleh dicampuradukan dengan kepentingan politik atau kepentingan kekuasaan.

Jaringan Damai Papua minta kasus pelanggaran HAM tak dibawa ke ranah politik 1 i Papua

“Kita harus pahami dulu bahwa isu pelanggaran HAM adalah masalah kemanusiaan. Jadi siapapun yang jadi presiden atau siapapun yang menjadi pejabat di dalam republik ini, isu pelanggaran HAM perlu ditangani karena itu masalah kemanusiaan,” katanya kepada Jubi, Rabu (29/8/2018) di Jayapura.

Pastor Neles Tebay mengatakan, pihak-pihak yang akan bersaing dalam Pilpres tak seharusnya menjadikan isu pelanggaran HAM sebagai salah satu langkah menjatuhkan lawan politik. Harusnya, penanganan kasus HAM dilakukan setiap saat tanpa menunggu momentum tahun politik.

“Kalau itu yang dibuat maka isu HAM ini sudah dipolitisir untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Pastor Neles Tebay menjelaskan, pelanggaran HAM di tanah Papua sudah terjadi sejak 1963 hingga saat ini. Sehingga siapapun Presiden yang menjabat 2019 nanti, akan punya tugas berat guna menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tanah Papua.

Loading...
;

“Di jaman Jokowi (saat ini) pernah ada punya keinginan untuk menangani kasus HAM, dimana Luhut Panjahitan diangkat menjadi Menkopolhukam. Luhut membentuk satu tim untuk menyelidiki dan mengindentifikasi kasus-kasus HAM yang bisa ditangani, dan waktu itu ditetapkan ada tiga kasus HAM yang harus ditangani yaitu kasus Wasior  tahun 2001, kasus Wamena tahun 2003 dan kasus penembakan Paniai 2014. Namun, dari tiga kasus tersebut hingga kini belum ada titik terangnya," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Pastor Neles Tebay juga meminta masyarakat  Papua untuk tidak terpenjara dari stigma soal masa lalu para kandidat calon Presiden. Namun, masyarakat perlu tahu bahwa kandidat tersebut punya program yang jelas untuk pengentasan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.

“Saya sendiri tidak melihat dari track record-nya, tetapi saya lebih melihat bagaimana visi dan misi keduanya untuk Indonesia dan Papua secara khusus. Kita jangan terpenjara dengan masa lalu tetapi belajar dari pengalaman masa lalu tersebut kita bergerak ke depan,” katanya.

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia perwakilan Provinsi Papua, menyebut, Papua merupakan pusat pelanggaran HAM dari berbagai sektor. Lembaga itu mencatat pelanggaran tak hanya kekerasan aparat bersenjata tapi juga ekonomi, kesehatan, dan perburuhan.

“Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Papua bukannya berdampak pada penciptaan rasa aman, tetapi justru berujung pada terjadinya berbagai bentuk tindak kekerasan,” kata Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey belum lama ini kepada Jubi.

Menurut dia, kemiskinan pengangguran, dan keterbelakangan masih menghiasi kehidupan rakyat Papua sampai dengan saat ini. Dampaknya rakyat Papua semakin tak percaya kepada pemerintah yang kebijakannya dinilai deskriminatif tak jarang menimbulkan berbagai gejolak penolakan.

Selain itu, Ramandey menuding penentangan dan penolakan yang dilakukan rakyat Papua kemudian dicap sebagai tindakan makar, dengan disikapi dengan tindakan represi yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa manusia meninggal maupun yang luka-luka.

“Kekerasan demi kekerasan, selalu saja terjadi bagai perjamuan tanpa akhir, baik kekerasan yang menjadi korban adalah penduduk sipil maupun, yang menjadi korban aparat keamanan,” katanya.

 

Harus duduk bersama

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua dan mencegah agar tidak terjadi lagi, Pastor Neles Tebay mengajak semua pihak untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai kasus tersebut.

“Pada prinsipnya penyelesaian suatu masalah itu harus melibatkan orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan berbicara dengan orang-orang yang tidak terlibat dalam masalah tersebut,” katanya.

Dikatakan, saat ini masih saja terjadi kekerasan, entah itu pihak kepolisian, TNI maupun masyarakat yang menjadi korban. Ini menandakan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan oleh pemerintah di tanah Papua.

“Saya melihat, kekerasan-kekerasan yang terjadi ini hanya percikan-percikannya saja dari api permasalahan yang ada. Jadi mereka yang terlibat dari api permasalahannya harus dilibatkan dalam duduk bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua selama ini.

Sebelumnya, Tokoh gereja di tanah Papua, Pdt. Socrates Sofyan Yoman menegaskan, banyaknya kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua menjadi tak bermakna jika tidak menyentuh substansi masalah.

 

“Rakyat Papua tidak butuh banyak kunjungan. Jokowi itu musti selesaikan substansi masalah. Persoalan pelanggaran HAM di tanah Papua itu Jokowi harus selesaikan dulu,” kata Pdt. Socrates Sofyan Yoman kepada Jubi belum lama ini di Jayapura.

Pihaknya secara serius minta kepada Jokowi harus selesaikan kasus pelanggaran HAM (kejahatan negara) selama 50 tahun di atas tanah Papua.

“Setidaknya satu atau dua kasus. Jangan jauh-jauh, tapi seperti kasus Paniai Berdarah yang menewaskan empat siswa 8 Desember 2014 oleh aparat keamanan itu. Itu dulu,” katanya.

Menurut Yoman, kalau Jokowi selesaikan satu kasus pelanggaran HAM, berarti dilihat bahwa ada tanda-tanda keseriusan untuk melindungi masyarakat Papua yang telah memilihnya dengan 100 persen suara. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top