HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Jejak kekerasan di Nduga, jendela kecil untuk melihat kekerasan di Papua – [2/2]

TPNPB di bawah pimpinan Egianus Kogoya - Jubi/Victor Mambor
TPNPB di bawah pimpinan Egianus Kogoya – Jubi/Victor Mambor

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, dan gelombang pengungsian ribuan warga sipil yang menghindari dari konflik itu, telah berlangsung delapan bulan. Konflik itu berawal dari pembunuhan 16 pekerja PT Istaka Karya oleh kelompok bersenjata yang dipimpin Egianus Kogoya pada 2 Desember 2018 lalu.

Sejak saat itu, aparat gabungan TNI/Polri melakukan operasi untuk mengejar kelompok Egianus Kogoya. Sejak saat itu pula, kabar kematian, penembakan, dan pengungsian terus mewarnai pemberitaan berbagai media di Papua. Selama rentang waktu itu, Markus Haluk merampungkan sebuah buku berjudul “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua”. Buku yang menelusuri lini masa panjang kekerasan terhadap orang Nduga itu diluncurkannya di Jayapura pada 19 Juli 2019 lalu.

Aktivis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) itu menyebut bukunya sebagai “jendela kecil untuk melihat Nduga.” Akan tetapi, kekerasan di Nduga juga sebuah jendela kecil dari kekerasan yang selalu berulang di Papua. Tulisan ini merupakan bagian kedua dari dua tulisan serial “Jejak kekerasan di Nduga, jendela kecil untuk melihat kekerasan di Papua”.

 

“Ok pa Jhon, Lanjut! Kalau bisa ambil foto.”

Nama Egianus Kogoya bergaung keras sejak 22 Juni 2018, ketika kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dipimpinnya menembak pesawat pengangkut logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Pada 25 Juni 2018, kelompok Egianus menembaki pesawat twin-otter Trigana pengangkut logistik Pilkada dan 15 orang polisi yang diperbantukan untuk mengamankan Pilkada di Nduga. Pilot pesawat itu, Ahmad Kamil (27), mengalami luka di punggung.

Loading...
;

Pada hari yang sama, sekelompok orang bersenjata menyerbu permukiman warga di sekitar bandara Kenyem, Nduga.Hendrik Sattu Kola dan istrinya, Margareta Polli, tewas. Anak mereka yang berumur enam tahun, Arjuna Kola, dibacok dengan senjata tajam dan kepalanya terluka parah. Seorang warga lainnya, Zaenal Abidin, tewas.

Selang dua hari kemudian, pada hari pemungutan suara Pilkada, kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Egianus Kogoya itu mengibarkan bendera Bintang Kejora di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nduga di Kenyem. Pada 1 Juli 2018, Egianus Kogoya juga mempimpin upacara pengibaran bendera Bintang Kejora di Kenyem.

Sejak itulah, masyarakat awam mengenal nama Egianus Kogoya, dan sejak itu pula namanya terus bergaung. Ketika pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018 lalu terkabarkan, publik kembali tersentak oleh sepak terjang kelompok Egianus Kogoya.

Laporan investigasi Panitia Khusus (Pansus) Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Rakyat Papua (MRP) berjudul “Kekerasan tak Berujung” menemukan fakta bahwa pembunuhan para pekerja PT Istaka Karya tidak terjadi secara spontan. Laporan yang dibacakan Ketua Pansus Hukum dan HAM MRP, Aman Jikwa dalam sidang pleno penutupan masa sidang pertama 2019 itu menyebut pada pertengahan November 2018 Egianus Kogoya sudah menulis dua pucuk surat.

Surat pertama ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo. Surat kedua ditujukan kepada Jhoni Arung, Site Operation Manager PT Istaka Karya dalam pembangunan jalan trans Papua di Nduga itu. Egianus Kogoya menyuruh tiga anak buahnya mengantar surat itu ke kamp pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi.

Di sana, ketiga utusan Egianus Kogoya itu tidak bertemu Jhoni Arung, karena para pekerja di kamp itu menyatakan Jhoni Arung tengah pergi. Salah satu pekerja PT Istaka Karya yang lolos dari pembunuhan 2 Desember 2018 memberikan kesaksiannya kepada Tim Investigasi MRP.

“Saya bilang bapak Jhoni tidak ada. Karena … saya takut, karena orang itu saya tidak kena. Tetapi Bapak Jhoni Arung sudah kenal orang itu, anggota TPN-OPM,”tulis Tim Investigasi Pansus Hukum dan HAM MRP dalam laporan itu.

Surat untuk Jhoni Arung itu ternyata berisi permintaan agar Jhoni Arung membawa seluruh pekerja PT Istaka Karya pergi dari lokasi kerja mereka di Yigi. Egianus Kogoya meminta seluruh pekerja PT Istaka Karya sudah meninggalkan lokasi itu paling lambat 23 November 2018, karena pada 1 Desember 2018 kelompok Egianus Kogoya akan mengggelar upacara hari kemerdekaan Papua.

“Kami sudah ingatkan Jhoni Arung, bahwa sebelum tanggal 24 November semua tukang termasuk Jhoni Arung harus keluar [dari Yigi dan pergi] ke Wamena. Karena, kami kami mau merayakan kemerdekaan Papua pada 1 Desember,” ungkap Egianus Kogoya dalam laporan Tim Investigasi Pansus Hukum dan HAM MRP itu.

Akan tetapi, hingga 30 November 2018, para pekerja PT Istaka Karya masih bekerja di Yigi. MRP menyimpulkan Jhoni Arung dan PT Istaka Karya sengaja mengabaikan surat Egianus Kogoya, karena sedang mengejar tenggat waktu pembangunan jembatan kali Aorak dan Kali Yigi.

Laporan itu bahkan menyebutkan pada 1 Desember 2018 pagi Jhoni Arung justru mengirim salah pekerjanya, Lokbere, pergi ke markas Egianus Kogoya di kampung Simbop, Distrik Yigi. Lokbere disuruh mengambil  gambar upacara 1 Desember yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya.

Tim Investigasi Pansus Hukum dan HAM MRP mencatat kesaksian seorang warga yang sempat bertemu Lokbere, dan bertanya mengapa Lokbere justru mendatangi markas Egianus Kogoya. Lokbere tidak menjawab pertanyaan itu, dan memilih melanjutkan perjalanannya. Lokbere mengikuti upacara peringatan 1 Desember oleh kelompok Egianus pada pukul 8.00 – 10.00 WP.

Usai upacara itu, Egianus dan kelompoknya pergi ke Gereja Kingmi di Wiridlak, untuk memberikan derma dalam tradisi gantung noken Gerbang Natal. MRP menyebut, Jhoni Arung ternyata mengikuti ibadah itu, dan memotret suasana ibadah di gereja itu.

Sejumlah tokoh Gereja Kigmi di Wiridlak sempat melarangnya mengambil foto dan video, mengingat Egianus Kogoya dan kelompoknya berada di sana. Akan tetapi, Jhoni Arung tetap memotret.

Beberapa warga meminta Jhoni Arung menghapus foto-foto itu, karena takut kelompok Egianus marah. “Seorang Hamba Tuhan telah melarang Jhoni Arung mengambil gambar, tetapi dia tidak mau dengar. Itu yang bikin sehingga masalah Nduga seperti sekarang ini. Kami harus mengungsi ke Wamena,” ungkap seorang saksi mata yang kini mengungsi di Wamena kepada Tim Investigasi MRP.

Empat jam kemudian, kelompok Egianus Kogoya kembali ke  Gereja Kingmi di Wiridlak, dan nyaris menembak Jhoni Arung. Sejumlah tokoh gereja mencoba melindungi Jhoni Arung, agar tak terjadi insiden yang memakan korban.

Anak buah Egianus meminta Jhoni Arung menghapus foto-fotonya, hingga akhirnya merampas telepon genggam Jhoni, dan memeriksa isinya. Telepon genggam itu ternyata bercerita banyak. Jhoni Arung kedapatan berkomunikasi dengan seseorang yang memintanya mendokumentasikan perayaan 1 Desember oleh kelompok Egianus Kogoya.

“Ok pa Jhon, Lanjut! Kalau bisa ambil foto.” Itulah bunyi pesan singkat dalam telepon genggam Jhoni, sebagaimana dikutip laporan Tim Investigasi MRP. Laporan itu menyebutkan, komunikasi melalui pesan layanan singkat itu terjadi pada 1 Desember 2018 pukul 7.50 WP.

Egianus memerintahkan anak buahnya menangkap para pekerja PT Istaka Karya. Laporan Tim Investigasi MRP menyebutkan, Jhoni yang ketika itu masih ditemani para pemuka Gereja Kigmi Wiridlak mencoba menyuap Egianus dengan janji uang, senjata, dan amunisi. Egianus menolak.

Sejumlah 16 orang pekerja PT Istaka Karya akhirnya dibunuh. Beberapa pekerja lainnya, termasuk Jhoni Arung, lolos dari maut.

Jakarta bereaksi keras, memerintahkan operasi aparat gabungan TNI/Polri untuk mengejar kelompok Egianus Kogoya. Hingga kini, tidak ada kejelasan hingga kapan operasi pengejaran itu akan berlangsung. Yang jelas adalah, operasi pengejaran itu membuat puluhan ribu warga sipil Nduga mengungsi dan ratusan dari mereka telah meninggal di pengungsian.

Kekayaan alam, sumber penderitaan

Ketua legislatif ULMWP Edison Waromi mengatakan orang Nduga menjadi incaran karena orang Nduga berad di dekat area pertambangan dan gunung emas bernilai tinggi. Magnet kekayaan alam itulah yang justru membuat Waromi pesimis rangkaian kekerasan di Nduga bisa diakhiri.

Ketua Sinode Gereja Kingmi Papua, Pdt Benny Giay sama pesimisnya. “Operasi-operasi yang kita hadapi akan dihadapi juga [oleh] generasi berikutnya,” ungkap Giay dalam pelucuran buku “Konflik Nduga: Tragedi kemanusiaan Papua” pada 19 Juli 2019 lalu.

Giay menilai, ada kelompok garis keras yang terus mengendalikan dan mengelola konflik di Papua, dan kelompok itu terhubung dengan jaringan kapitalisme global yang ingin menjaga kepentingan mereka di Papua. “Karena negeri ini kaya, semua yang terjadi ada yang mengatur. Sekarang kita harus berfikir keluar dari cara berfikir Negara,” kata Giay.

Sejak lama, para geolog dari berbagai negara sudah meneliti kekayaan sumber daya mineral di Papua. Para pemodal di Amerika Serikat, berikut komunitas intelijen Amerika Serikat cemas jika sumber daya alam Papua yang melimpah itu dikuasai komunis, mengingat besarnya kekuatan Partai Komunis Indonesia pada saat itu.

“Tentara Indonesia dianggap sebagai sarana terbaik untuk mencegah kuasa politik di kepulauan yang kaya sumber alam jatuh ke tangan PKI, dan satu-satunya cara untuk mengusir pemerintah kolonial Belanda dari Papua,” tulis Gred Poulgrain dalam bukunya “Bayang-bayang intervensi: Perang Siasat John F.Kennedy dan Allen Dulles atas Sukarno” hal 145-146.

Sejak itulah, sejarah penguasaan Papua oleh Indonesia adalah sejarah penguasaan tentara atas Papua. Kekerasan pun terus terjadi, seiring dengan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Entah kemalangan, entah keberuntungan, sumber daya alam itu tak kunjung habis.

“Butuh waktu 300 tahun untuk menghabiskan mineral di [areal pertambangan] Freeport,”ungkap Yosua Asmuruf, mantan Dekan Fakultas Geologi Universitas Sains dan Teknologi Jayapura kepada penulis beberapa waktu lalu.

Akankah Papua terlepas dari jerat kutukan sumber daya alamnya? “Kamu bisa merdeka, tetapi kekayaan alam itu yang akan buat kamu menderita. Kecuali [jika kamu bisa] membangun persatuan,” ungkap salah satu relawan untuk pengungsi Nduga, Raga Kogoya, dalam peluncuran “Konflik Nduga: Tragedi Kemanusiaan Papua” karya Markus Haluk itu. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga: Jejak kekerasan di Nduga, jendela kecil untuk melihat kekerasan di Papua – [1/2]

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa