Follow our news chanel

Jelang Natal, AMPTPI minta mobilisasi aparat keamanan di Papua dihentikan

Foto ilustrasi, pendaratan pasukan TNI menggunakan helikopter di lapangan terbang Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, pada Desember 2019.- IST
Jelang Natal, AMPTPI minta mobilisasi aparat keamanan di Papua dihentikan 1 i Papua
Pendaratan pasukan TNI menggunakan helikopter di lapangan terbang Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Papua – IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia atau AMPTPI meminta pemerintah pusat dan TNI/Polri berhenti menggunakan dalil pengamanan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 untuk memobilisasi pasukannya di Papua. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal AMPTI, Januarius Lagowan saat dihubungi pada Jumat (20/12/2019).

”Lonceng kematian orang asli Papua semakin nyata. Pelan dan pasti rakyat Papua berada dalam ancaman kepunahan. Pembangunan dan pendekatan kesejahteraan bagi Provinsi Papua hanya lips service.  Kenyataannya masih saja terjadi kekerasan dan penembakan di Papua,” kata Lagowan.

Lagowan mendesak pemerintah pusat segera menarik TNI/Polri dari Papua. Pasalnya, mobilisasi pasukan TNI/Polri saat ini dinilai tidak memberikan rasa nyaman bagi masyarakat adat di Papua, dan malah membuat resah dan tidak nyaman.

“Keberadaan aparat justru membuat masyarakat resah. Oleh sebab itu, [pemerintah pusat harus] segera menarik pasukan organik dan non organik dari Tanah Papua. Karena [kehadiran mereka] hanya meresahkan umat nasrani menyambut pesta Natal. Kita lihat beberapa waktu terakhir [kehadiran TNI/Polri] menimbulkan banyak korban seperti kasus Nduga, Intan Jaya, dan Yahukimo,” katanya.

Menurut Lagowan, berbagai kekerasan yang terjadi seharusnya cukup menjadi bahan pertimbangan untuk menghentikan mobilisasi aparat keamanan di Papua.

“Kami mendesak  Kapolda dan Pangdam agar memerintahkan seluruh pasukannya untuk tidak melakukan manufer dan segera menarik diri menjelang pesta Natal bagi umat Nasrani,” katanya.

Loading...
;

Lagowan menegaskan pendekatan represif seperti yang selama ini digunakan pemerintah pusat tidak akan menyelesaikan persoalan di Papua.  “Pemerintah seharusnya berani membuka diri, duduk bersama dengan masyarakat. Dengan begitu, diharapkan persoalan bisa diselesaikan secara baik,” katanya.

AMPTPI menuntut aparat penegak hukum segera menangkap semua aktor intelektual dari tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan  Surabaya. Pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka proses hukum terhadap para pelaku rasisme terhadap para mahasiswa Papua itu.

Ia juga mendesak pemerintah untuk segera membebaskan para tahanan politik yang ditangkap karena memprotes kasus rasisme di Surabaya. Polisi juga diminta membuka dan menjamin ruang demokrasi di Papua. Selain itu, Lagowan meminta polisi yang menganiaya wartawan Jubi di Dekai, Kabupaten Yahukimo, segera diadili.

“Kami menolak dengan tegas tindakan represif terhadap jurnalis asli Papua. Kami meminta pemerintah segera membuka ruang bagi jurnalis asli Papua,” kata Lagowan.

Sekretaris Fraksi Membangun Papua di DPR Papua, Alfred Fredy Anouw menyatakan pemerintah Indonesia seperti sengaja menciptakan konflik sosial di Papua. Kesan itu muncul karena pemerintah Indonesia terus mengirim pasukan keamanan ke daerah pegunungan Papua, bahkan menjelang perayaan Natal.

“Saya sudah meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kapolri dan Panglima TNI, agar menghentikan pengiriman militer di seluruh wilayah Papua. Karena, kehadiran militer di beberapa kabupaten di Papua justru membuat situasi jadi resah, katanya.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top