Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Jepang khawatirkan dampak dari utang Pasifik

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Oleh Grant Wyeth

Dalam kunjungannya ke Selandia Baru pekan lalu, Menteri Luar Negeri Jepang, Taro Kono, menyatakan keprihatinannya – bersama dengan Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters – tentang tingginya utang yang diakumulasikan oleh beberapa negara Kepulauan Pasifik. Meskipun berhati-hati untuk tidak menyebutkan Tiongkok secara khusus, komentar Kono jelas sekali ditujukan untuk kebiasaan peminjaman uang Beijing yang murah tangan di wilayah tersebut. Kekhawatiran mereka adalah bahwa beberapa negara di Pasifik telah menimbun pinjaman dengan cara yang tidak berkesinambungan, dari Tiongkok, yang dapat membuat mereka terikat pada kepentingan Tiongkok.

Jepang khawatirkan dampak dari utang Pasifik 1 i Papua

Kontrak 99 tahun yang sekarang dimiliki Tiongkok di Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka, dapat dilihat sebagai contoh konsekuensi apa yang mungkin akan terjadi akibat berutang kepada Beijing.

Hal ini telah merebut perhatian Australia dan Selandia Baru, yang sedang dalam proses menyesuaikan strategi Pasifik mereka, untuk mengakomodasi peningkatan keterlibatan Tiongkok di tingkat regional. Tetapi ini juga menarik perhatian signifikan dari Jepang, negara yang masih menjadi aktor aktif di kawasan Pasifik, dan kini ikut waspada terhadap pergeseran dalam tatanan global yang terjadi akibat kebangkitan Tiongkok.

Setiap tiga tahun sekali, sejak tahun 1997, Jepang menjadi tuan rumah Pertemuan Pemimpin Pulau Pasifik (Pacific Island Leaders Meeting; PALM), yang memberikan suatu kesempatan kepada pemimpin-pemimpin Jepang, untuk terlibat dalam pembicaraan tingkat tinggi dan mencari kepentingan bersama, dan bidang-bidang kerja sama dengan pemimpin-pemimpin Kepulauan Pasifik.

Pertemuan kedelapan dari acara ini (PALM8) diadakan tahun ini, pada Mei lalu. Dalam pertemuan tersebut, Jepang dan negara-negara Kepulauan Pasifik menyatakan komitmen mereka terhadap ‘tatanan maritim yang bebas, terbuka dan berkelanjutan’, dimana para pemimpin Pasifik menyambut kerja sama Jepang di kawasan itu melalui strateginya, free and open Indo-Pacific (FOIP). Strategi ini awalnya dikembangkan oleh Tokyo, dan lalu digunakan dan disesuaikan oleh Washington. Kedua FOIP, versi Jepang dan Amerika Serikat, dinilai sebagai upaya untuk melawan upaya-upaya maritim Tingkok yang terus meningkat.

Loading...
;

Karena statusnya yang unik sebagai negara yang damai, Jepang dengan mudah menyadari pergeseran dalam tatanan regional Pasifik. Perdana Menteri Shinzo Abe, terutama, telah mengambil peran aktif sebagai pengatur yang strategis, mencoba untuk memindahkan perspektif negara lain ke arah dan struktur yang dapat mengimbangi kemampuan Jepang. Kombinasi ini telah menciptakan kebijakan luar negeri Jepang yang sangat aktif, dengan Jepang sebagai negara pulau dengan sumber daya domestik yang terbatas, Tokyo sangat tertarik dengan perkembangan maritim.

Komunike PALM8 menekankan tiga bidang di mana FOIP memiliki kepentingan yang sama dengan negara-negara Kepulauan Pasifik: pengembangan dan penyusunan hukum dan kebebasan navigasi; mencari kekayaan secara ekonomi dengan memperkuat konektivitas; dan komitmen atas perdamaian dan stabilitas. Komunike itu juga menegaskan kerja sama Jepang dengan negara-negara Kepulauan Pasifik, dalam bidang keselamatan maritim dan Pengurangan Risiko Bencana.

Fokusnya pada bidang maritim juga menunjukkan pengakuan Jepang atas konsep ‘Blue Pacific’, suatu upaya oleh negara-negara Kepulauan Pasifik, untuk mendefinisikan kembali diri mereka sebagai ‘negara-negara lautan besar’, dan bukan ‘negara-negara kepulauan kecil’. Sebagian besar negara-negara Kepulauan Pasifik memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), wilayah yang jauh lebih besar dibandingkan daratannya.

Secara umum, lautan sangat penting dalam membantu negara-negara Pasifik menilai diri mereka sendiri, namun sayangnya mereka memiliki kemampuan terbatas dalam memantau dan mengawasi daerah perairan mereka. Hal ini menyebabkan wilayah luas di Pasifik itu rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional, khususnya usaha penangkapan ikan ilegal, yang tidak hanya merampas penghidupan negara-negara kepulauan Pasifik, tetapi juga tidak menggunakan praktik-praktik yang tidak berkelanjutan. Komunike PALM8 menunjukkan komitmen Jepang untuk memperkuat kapasitas penegakan hukum maritim negara-negara ini.

Menstabilkan tatanan maritim berdasarkan aturan hukum, dan kelestarian sumber daya laut, sangat penting, untuk kepentingan Jepang dan juga negara-negara Kepulauan Pasifik. Dan sebagai negara-negara yang rentan terhadap bencana alam, ada juga kepentingan bersama dalam memperkuat tindakan penanggulangan perubahan iklim dan meningkatkan manajemen risiko bencana. Untuk poin kedua ini, Jepang telah mendanai pembangunan gedung dan fasilitas Pusat Perubahan Iklim Pasifik yang baru di Samoa, dijadwalkan akan dibuka pada Agustus 2019. Pusat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi sekitar 1.400 orang per tahun, dari seluruh Pasifik, di bidang ketahanan perubahan iklim, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Karena sejumlah kepentingan bersama yang dimiliki Jepang dengan negara-negara Pasifik, ini merupakan pendorong besar di balik kekhawatiran Jepang tentang beban utang berlebihan di kawasan ini, seperti yang dibenarkan oleh Menteri Luar Negeri Kono minggu lalu. Tonga, Vanuatu, Samoa, dan Papua Nugini, dalam beberapa tahun terakhir, semuanya telah meminjam uang dalam jumlah besar dari Tiongkok, dan ketiga negara masih risau tentang bagaimana Tiongkok akan merespons, jika mereka tidak bisa melakukan pengembalian utang.

Meskipun Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Sailele, telah mengungkapkan bahwa berbagai gunjingan mengenai penghapusan utang itu ‘memalukan’ dan akan menyebabkan negara-negara Kepulauan Pasifik dilihat sebagai aktor yang tidak bertanggung jawab, kepercayaan atas tindakan Beijing di wilayah tersebut mulai berkurang.

Kenyataannya, otoriter dari rezim Beijing dan operasinya yang susah untuk ditebak, sudah pasti akan menimbulkan kecurigaan besar dari negara-negara seperti Jepang, Australia dan Selandia Baru. Selain itu, kegiatan Tiongkok di Laut China Selatan telah menunjukkan keinginannya untuk mengubah norma-norma maritim, dan preseden yang telah ditunjukkan oleh kontroversi Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, mengkhawatirkan negara-negara lainnya yang juga memiliki kepentingan maritim.

Tokyo juga sangat menyadari adanya pergeseran dalam tatanan global, dan karena keterbatasan militernya, ia pasti lebih teliti dalam mempelajari perkembangan seperti itu – dan situasi apa yang terjadi sebelumnya untuk memungkinkan hal ini – dengan semakin gelisah. Namun, apa tanggapan langsung Tokyo, masih harus kita lihat. (The Diplomat 18/10/2018)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top