Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Jika digarap pengusaha luar, Dewan Adat Nabire akan palang proyek Jembatan Bihewa

Micfrank Wayar, pemilik CV Nahase Putra mendatangi Kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua di Jayapura bersama Ketua Dewan Adat Nabire John Wayar dan Sekretaris II Dewan Adat Papua John NR Gobai untuk memprotes hasil lelang proyek pembangunan Jembatan Bihewa di Kabupaten Nabire. – Jubi/Benny Mawel

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Dewan Adat Nabire, John Wayar memprotes hasil lelang proyek pembangunan Jembatan Bihewa Tahap I di Kabupaten Nabire, Papua, yang dimenangi perusahaan dari luar Papua. Jika proyek itu tetap dikerjakan penguasaha dari luar Papua, John Wayar menyatakan akan memalang lokasi proyek pembangunan jembatan itu

Hal itu disampaikan John Wayar usai menemani pengusaha Papua, Micfrank Wayar menemui Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua di Jayapura, Kamis (13/2/2020). Mereka datang untuk memprotes hasil pelelangan proyek pembangunan Jembatan Bihewa.

John menyatakan mengatakan pembangunan jembatan dan seluruh pembangunan di Nabire harus dilakukan pengusaha asli Papua. “Pengusaha asli itu punya tanah, batu, dan kayu. Kami minta jangan sampai pengusaha luar Papua masuk ke Nabire. Kalau pengusaha luar yang datang, kami akan palang,” kata John Wayar.

Micfrank Wayar yang juga pemilik CV Nahase Putra gagal mengikuti tender itu. Micfrank menilai hasil pelelangan itu telah mengabaikan kebijakan afirmasi bagi pengusaha asli Papua yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 (Perpres 17/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Hasil lelang itu juga dinilai tidak mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 (Pergub 14/2019) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Provinsi Papua. Perpres 17/2019 dan Pergub 14/2019 menyatakan pengadaan barang dan jasa senilai Rp1 miliar hingga Rp2,5 miliar dapat dilakukan dengan Tender Terbatas yang hanya bisa diikuti oleh pengusaha asli Papua. Selain itu, pengadaan barang dan jasa senilai kurang dari Rp1 miliar dapat dilakukan penunjukan langsung pengusaha asli Papua.

Pergub 14/2019 mengatur pengadaan barang dan jasa oleh perusahaan kecil hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kantor, kantor cabang, anak cabang, atau perwakilan di Papua. Micfrank menekankan peserta tender skala perusahaan kecil di Papua juga harus memiliki rekening di Bank Papua. “Seolah-olah CV Jangka Utama itu [lewat] jalan tol, dari Makassar ke sini,” kata Micfrank.

Loading...
;

Berdasarkan pengumuman tender yang dipublikasikan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik, nilai proyek pembangunan Jembatan Bihewa Tahap I adalah Rp9,9 miliar. Lelang proyek pembangunan jalan itu diikuti 81 perusahaan kecil, sesuai skala pekerjaan yang dilelang.

CV Jangka Utama memenangi tender itu dengan nilai harga penawaran Rp8,9 miliar. CV Jangka Utama berkedudukan di Jalan Poros Jembatan Kp Jangka Pangkabinanga, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai yang turut mengantar Micfrank memprotes hasil lelang itu mengatakan ia tidak mau proyek pembangunan Jembatan Bihewa itu terhambat hanya gara-gara pelaksanaan proyek  tidak melibatkan orang asli Papua. “Hambatan itu tidak hanya kontak senjata. [Jika] anak setempat tidak diberikan kesempatan berpartisipasi, [bagaimana] kita mau proses percepatan pembangunan ini berjalan tanpa hambatan?” tanya Gobai.

Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Papua, Hamdi mengatakan proses lelang berjalan sesuai prosedur, dan proyek itu akan dilaksanakan. Hamdi menyatakan CV Nahase Putra tidak bisa mengikuti lelang karena dokumen pengalaman personelnya belum lengkap.

“Pengalaman personelnya yang jatuh. [Peserta lelang harus memiliki pengalaman mengerjakan konstruksi jembatan dalam] 4 tahun terakhir. [Harus] ada referensi, harus munculkan itu,” kata Hamdi.

Terkait ancaman Ketua Dewan Adat Nabire, John Wayar yang menyatakan akan memalang lokasi proyek jika pembangunan jembatan dikerjakan oleh pengusaha luar Papua, Hamdi menyatakan pihaknya tidak bisa berkomentar. “Agak susah untuk menjelaskan seperti itu, karena kompleks,” kata Hamdi.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top