TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Jika ganti rugi tak dilunasi, GOR Toware akan dipalang selama PON XX Papua

GOR Toware di Papua
GOR Toware di Kampung Toware Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, Papua. - Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Agustinus Marbase selalu ahli waris pemilik tanah ulayat yang menjadi lokasi GOR Toware di Kabupaten Jayapura meminta pemerintah segera melunasi kekurangan ganti rugi tanah ulayatnya. Jika ganti rugi itu tak dilunasi, Marbase akan memasang palang adat di salah satu arena Pekan Olahraga Nasional atau PON XX Papua itu.

Hal itu dinyatakan Marbase di Sentani, ibu kota Kabupaten Jayapura, Papua, Senin ( 1/3/2021). “Kesepakatan waktu itu di Kepolisian Resor Jayapura, [nilai ganti rugi kami] adalah Rp5 miliar. Pemerintah baru menyerahkan Rp600 juta pada 2019, untuk uang kebersihan dan buka palang. Kami belum berbicara soal kompensasi tanah yang digunakan,” kata Marbase.

Pada 2007, Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah membayar ganti rugi tanah ulayat lokasi GOR Toware senilai Rp1,492 miliar. Saat itu, ganti rugi itu dibayarkan kepada mendiang Timoteus Marweri dan mendiang Hengky Marweri selaku Ondofolo Kampung Kwadewar, Distrik Waibhu.

Baca juga: Nama HMS diusulkan untuk jadi nama GOR Toware

Akan tetapi, Agustinus Marbase menyatakan pembayaran ganti rugi tanah ulayat lokasi GOR Toware seluas 9.970 meter persegi itu salah alamat. Agustinus Marbase menyatakan dia adalah pemegang hak ulayat yang sah atas lokasi tersebut.  “Kami sudah ajukan proses hukum ke pengadilan,” kata Marbase.

Ia menyatakan pihaknya berpegang kepada kesepakatan bersama di Kepolisian Resor Jayapura pada 2019, terkait rencana penggunaan GOR Toware sebagai arena PON XX Papua. Akan tetapi, sampai sekarang para ahli waris baru menerima Rp600 juta dari total Rp5 miliar ganti rugi yang disepakati.

Marbase mengancam, apabila sisa kekurangan ganti rugi itu tidak dibayarkan, pihaknya akan menutup akses GOR Toware dengan memasang palang. Dengan pemasangan palang itu, maka GOR Toware tidak boleh digunakan dalam pelaksanaan PON XX Papua.

Baca juga: GOR Toware direnovasi untuk PON 2020

“Sudah berkali kali kita datangi pemerintah, tetapi jawababnya hanya begitu-begitu saja, tanpa ada realisasi. Alasannya, dana kas minim, pandemi COVID-19, macam-macam alasannya. Kami memang tidak memberikan batasan waktu. Tetapi apa [bila] hak kami tidak dipenuhi, maka sudah pasti fasilitas tersebut akan kami palang,” tegasnya.

Sebelumnya, Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan persoalan GOR Toware sudah dibicarakan bersama masyarakat adat di Kampung Kwadewar. Awoitauw menyatakan GOR Toware sudah disepakati untuk dikelola sebagai fasilitas olahraga bagi masyarakat umum.

“Untuk pengelolaannya kita sudah sepakat bahwa yang direkrut adalah masyarakat, dan pemuda setempat yang sebagai pemilik hak ulayat,  sehingga ada peningkatan kesejahteraan bagi mereka. Itu sudah menjadi kesepakatan bersama,” pungkas Bupati Awoitauw. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us