Follow our news chanel

Previous
Next

Jika kandidat Pilkada Keerom bukan OAP, Herman Yoku akan palang Kantor KPU

Pilkada Serentak 2020 Papua
Ilustrasi Pilkada Serentak 2020. - sumbar.kpu.go.id

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala suku besar perang Suku Wikaya, Herman Yoku yang juga anggota Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua atau MRP meminta setiap partai politik mencalonkan orang asli Papua dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Keerom 2020. Jika tidak, Herman Yoku akan memalang Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Keerom.

Hal itu dinyatakan Herman Yoku saat diwawancarai jurnalis Jubi pada Rabu (26/8/2020). “Kalau ada orang pendatang yang calon di Keerom, saya jamin, saya akan palang KPU. Saya  kepala suku yang kastau atau bicara. [Jika ada kandidat yang bukan orang asli Papua], tidak boleh ada pemilu di kabupaten Keerom,” kata Yoku.

Herman Yoku adalah kepala suku besar perang Suku Wikaya, suku yang tujuh Kampung di Distrik Skamtom, Kabupaten Keerom, Papua. Ia menegaskan pemerintah di Jakarta maupun di Papua harus memberikan hak politik orang asli Papua secara adil, dengan memprioritaskan orang asli Papua dalam rekrutmen politik di Papua.

Yoku mengingatkan, keadilan adalah salah satu sila Pancasila. “Saya mau lihat, lima [sila] Pancasila taruh di depan, keadilan itu diberikan kepada orang Papua. Perhatikan ini baik-baik, lima [sila] Pancasila taruh di depan mata, bola mata orang Papua melihat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Orang Papua mendapat bagian sila ke lima,” kata Yoku.

Baca juga: Soal pencalonan, partai politik dan KPU diminta hargai semangat Otsus Papua

Menurutnya, penjabaran dari sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sudah tertuang di dalam Pasal 28 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua). “Hak politik orang Papua ada dalam UU Otsus Papua Pasal 28 ayat (3) dan (4). Kembalikan kepada orang asli Papua. [Calon] bupati dan [calon] wakil bupati di 11 kabupaten harus orang asli Papua. Tidak boleh orang pendatang,” kata Yoku.

Kata dia, pihaknya tidak mengizinkan pemerintah menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua dengan calon yang bukan orang asli. Alasannya, Yoku menyatakan orang asli Papua tidak pernah merebut hak politik orang lain dengan mencalonkan diri menjadi kepala daerah di luar Papua.

Loading...
;

Yoku mengingatkan, orang asli Papua juga tidak pernah meminta Otsus Papua. Ia menyatakan UU Otsus Papua lahir sebagai upaya elit politik di Jakarta untuk membujuk orang Papua yang pada tahun 2000 meminta merdeka.

Jika rekrutmen politik di Papua gagal memberikan prioritas kepada orang asli Papua, maka tidak ada hasil apapun dari 19 tahun berlakunya UU Otsus Papua. “Kalau itu, untuk membujuk. Waktu itu, Jakarta memahami itu. Berikan hak politik kepada orang Papua. Kalau tidak diberikan, mengapa?” Yoku bertanya.

Pada Senin (25/8/2020), Ketua MRP Timotius Murib juga menyampaikan desakan agar pimpinan partai politik, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua dan 11 KPU kabupaten yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 memprioritaskan masyarakat asli Papua dalam melakukan perekrutan politik di Papua. Murib menyampaikan hal itu usai menerima perwakilan pemuda dan mahasiswa Papua yang menyampaikan aspirasi mereka menolak orang non Papua dicalonkan menjadi bupati atau wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Merauke.

Baca juga: Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB sahkan 4 keputusan bersama

Murib menyatakan salah satu mandat UU Otsus Papua adalah memprioritaskan orang asli Papua dalam rekrutmen politik di Papua. Murib menyatakan pihaknya telah bertemu sejumlah pimpinan partai politik di tingkat pusat maupun daerah. MRP juga telah membicarakan masalah itu dengan KPU RI dan KPU Provinsi Papua, agar hak orang asli Papua untuk diprioritaskan dalam rekrutmen politik terpenuhi.

“Sayangnya, [ketika] sampai proses pencalonan [kepala daerah, pencalonan dilakukan] bukan dengan semangat itu. [Yang ada justru] teman-teman luar Papua yang mencalonkan diri, sehingga menuai protes. Protes terjadi di media massa, media sosial, juga demonstrasi menolak pencalonan orang non Papua. MRP mengikuti [perkembangan] itu, dan akan meyerahkan, mempubikasikan keputusan bersama MRP dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) terkait hak konstitusional orang asli Papua,” kata Murib.

Murib menegaskan keputusan bersama Rapat Pleno Luar Biasa MRP dan MRPB pada 28 Februari 2020 telah menyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tanah Papua haruslah orang asli Papua. Murib menegaskan keputusan bersama MRP dan MRPB itu sejalan dengan semangat Pasal 28 ayat (3) UU Otsus Papua.

“Pimpinan partai politik harus menaati UU Otsus Papua itu. Kalau [tidak], jangan tinggal di Papua, harus keluar. Kalau [ingin] pakai UU [lain yang berlaku secara nasional], tidak boleh memimpin partai politik di wilayah khusus. Kalau mau tinggal [dan] menjadi pengurus atau pimpinan partai [politik] di Papua, harus melaksanakan UU Otsus Papua,” kata Murib.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top