Follow our news chanel

JJO dapat penangguhan penahanan dari Polda

Papua No. 1 News Portal | Jubi 

Jayapura, Jubi – Tersangka kasus dugaan pemerasan  kayu, JJO alias Jan Jap Ormuseray mendapat penangguhan penahanan dari Polda Papua setelah menjalani penahanan selama 14 hari di rumah tahanan (rutan) Mapolda Papua, terhitung sejak 11 Januari 2019.

Kuasa Hukum JJO, Anton Raharusun kepada wartawan mengatakan, JJO dikeluarkan dari Rutan Polda pada Jumat (25/1/2019) malam, Pukul 19:30 WIT.

"Penangguhan didapat setelah adanya permohonan oleh tim kuasa hukum yang diajukan 14 Januari 2019, dan disetujui oleh Kapolda melalui Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Kombes Pol Edi Swasono, melalui surat perintah pengeluaran penahanan nomor : Sp. Han/2/I/2019/Ditreskrimsus," Kata Anton, di Jayapura, Sabtu (26/1/2019).

Untuk itu, selaku kuasa hukum JJO, dirinya menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada Kapolda dan Direskrimsus serta penyidik yang telah memenuhi permintaan penangguhan penahanan.

"Tentu kebijakan hukum ini secara prosedural sudah tepat dan memang dilakukan sesuai prosedur berdasarkan surat permohonan dari tim," ujarnya.

Soal kabar kasus JJO yang sudah dilimpahkan ke Bareskrim, ujar ia, pihaknya belum tahu soal itu karena sejauh ini masih dalam penyelidikan Polda Papua. Namun jika kabar itu benar, kata ia, itu merupakan ranah dari pada institusi Polri untuk melakukan pemeriksaan dimana saja.

Loading...
;

"Kalau itu benar silahkan saja, tapi lokus logistik ada di Kota Jayapura tentu secara wilayah hukumnya atau misalnya proses ini berlanjut, maka sidangnya di Pengadilan Negeri Jayapura," kata Anton.

Soal kabar yang mengatakan JJO meminta uang kepada pengusaha kayu berinisial FT yang bermasalah, tegas Anton, kabar ini perlu diluruskan, karena dalam hasil pemeriksaan sama sekali tidak ada inisiatif atau indikasi apapun yang dilakukan atau atas perintah JJO untuk menyiapkan uang itu.

"Ini sebenarnya konspirasi yang dilakukan oleh para pengusaha ini. Bahkan ketentuan Pasal 368 yang dituduhkan sebagai satu tindakan pemerasan, hampir tidak ada mata rantai itu di dalam proses pemeriksaan," ujarnya.

"Tapi sekali lagi itu tugas dan kewenangan polisi untuk tindakan penyidikan dan proses hukum, namun bagi kami selaku pihak JJO sekali menegaskan, JJO tidak pernah memerintahkan FT untuk menyiapkan uang itu. Kemudian FT sendiri bukan juga orang suruhan dari JJO, itu jelas," sambungnya.

Ia katakan, jika ke depan kasus ini tidak cukup bukti itu tetap menjadi kewenangan dari pada penyidik untuk mempertimbangkan, apakah kasus ini dihentikan atau dilanjutkan. "Soal ini tentu menjadi ranah penyidik Polri," kata Anton Raharusun.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua JJO ditahan penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Papua di rutan Polda setempat, usai menjalani pemeriksaan lanjutan, Jumat (11/1/2019) petang.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol A.M. Kamal via pesan singkatnya kepada Jubi, Jumat (11/1/2019) malam, mengatakan JJO resmi ditahan selama 20 hari ke depan, setelah menandatangani surat berita acara pemeriksaan, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan, dan berita acara penahanan.

"Penyidik telah memberikan surat pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada pihak keluarga. Sebelumnya, Kamis (10/1/2019), yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik dan menjalani pemeriksaan pertama oleh Penyidik Dit Reskrimsus Polda Papua," kata Kamal. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top