Joe Biden tunggu dilantik, akankah dia “sentuh” masalah Papua?

Presiden AS dan Papua
Joe Biden. - pixabay.com

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kendati Trump terus menyangkal hasil Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020, pada 20 Januari 2021 mendatang Joe Biden akan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-46. Joe Biden bakal menjadi politisi Partai Demokrat ke-16 yang memegang jabatan Presiden Amerika Serikat. Akankah Joe Biden bersentuhan dengan isu Papua?

Sejarah mencatat sejumlah peristiwa besar di Papua terjadi pada masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat. Nama Presiden AS ke-35, John F Kennedy misalnya, kerap disebut-sebut sebagai tokoh penting dalam babak awal perundingan politik antara AS, Kerajaan Belanda, dan Republik Indonesia untuk memutuskan “nasib Papua”.

John F Kennedy adalah politisi Partai Demokrat AS yang menjadi anggota Kongres AS pada tahun 1947 sampai 1953. Sejak 1953, Kennedy menjadi anggota Senat AS, dan menjadi senator hingga tahun 1960. Pada 1957, Kennedy mengunjungi Indonesia, dan bertemu dengan Presiden Soekarno.

Dalam bukunya yang berjudul “Indonesia melawan Amerika Serikat: Konflik Perang Dingin 1953-1963” (2008), Baskara T Wardaya menulis Kennedy yang dilantik menjadi Presiden AS pada 1961 mengundang Soekarno untuk berkunjung ke AS. Wardaya menulis Kennedy dan Soekarno akhirnya bertemu di AS pada 24 April 1961, dan membahas isu Papua Barat yang saat itu telah diperebutkan antara Indonesia dan Kerajaan Belanda.

Baca juga: Donald Trump absen pelantikan Joe Biden, namun tidak untuk mantan Presiden AS yang lain

Kala itu, Kennedy menanyakan mengenai pentingnya Papua bagi Indonesia. Pasalnya, Kennedy mengetahui bahwa warga di Tanah Papua merupakan etnis Melanesia, berbeda dari mayoritas warga di Indonesia.

Kennedy juga tahu bahwa Kerajaan Belanda telah menyediakan banyak anggaran untuk mengelola wilayah Nederlands Nieuw Guinea, sebutan Papua Barat pada masa itu. Selain itu, Belanda juga telah bertemu dengan Australia, dan membahas kemungkinan membentuk United Nieuw Guinea yang menggabungkan wilayah Papua dan Papua Nugini yang saat itu dikuasai Australia.

Loading...
;

Pada 8 Maret sampai dengan 17 Maret 1957, Menteri Luar Negeri Australia Sir Richard Gavin Gardiner Casey berkunjung ke Hollandia, kota yang kini dikenal sebagai Kota Jayapura. Menurut Majalah Triton edisi April 1958, mantan Duta Besar Australia untuk AS itu disambut oleh Gubernur Nederlands Nieuw Guinea, Dr Jan van Baal.

Pasca kunjungan itu, beberapa kerjasama terjalin di antara Nederlands Nieuw Guinea dan Australia. Sejumlah enam orang mahasiswa Papua dikirim belajar di Fakultas Kedokteran di Port Moresby pada 1961, dan enam orang lainnya belajar telekomunikasi di Sekolah Tinggi Teknik di Lae. Sebaliknya, empat pelajar dari Papua Nugini dikirimkan untuk belajar di sekolah navigasi di Hamadi, Hollandia.

Baca juga: Joe Biden jadi orang pertama disuntik dosis vaksin Covid-19 Pfizer

Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea juga rutin melaporkan kondisi Papua dalam laporan tahunan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Salah satu laporan Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea pada 1960 berjudul “Rappor Inzake Nederlands Nieuw Guinea”, yang melaporkan semua perkembangan politik, ekonomi, social dan budaya termasuk kerja sama ekonomi dengan negara negara Pasifik Selatan atau Pasific Commision.

Maka, Kennedy pun bertanya kepada Soekarno, kenapa Soekarno begitu menginginkan Papua diserahkan kepada Indonesia. Konon Soekarno menjawab bahwa Irian Jaya merupakan wilayah Indonesia, dan harus dikembalikan kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri AS kala itu, Dean Rusk sempat mengingatkan Kennedy untuk membawa pertikaian antara Indonesia dan Belanda ke forum PBB.

Pada 1 Desember 1961, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di Kota Hollandia (sekarang Kota Jayapura) dan di semua ibukota onderafdeling Nederlands Nieuw Guinea. Peristiwa itu membuat Soekarno marah, dan mendeklarasikan Operasi Trikora pada 19 Desember 1961.

Kennedy akhirnya tewas ditembak pada 22 November 1963. Peristiwa itu mengantar naiknya Wakil Presiden AS, Lyndon B Johnson menjadi Presiden AS. Lyndon B Johnson yang juga politisi AS itu kembali terpilih menjadi Presiden AS pada 1965, dan menjabat hingga 1969 saat berlangsung Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Papua.

Baca juga: Kicauan kerusuhan di US Capitol, akun Twitter Trump dikunci 12 jam

Meskipun disangkal, banyak pihak meyakini Johnson lah yang menggerakkan Badan Intelijen Pusat AS (CIA) untuk “bermain” dalam ketegangan politik Indonesia pada 1965, karena saat itu Soekarno dianggap terlalu dekat dengan Uni Soviet dan China. Soekarno akhirnya jatuh, dan pada 1967 digantikan oleh Soeharto, jenderal TNI AD yang kemudian membuka jalan bagi perusahaan tambang AS, Freeport McMoran untuk membuka tambang emas terbesarnya di Mimika.

Pada 20 Januari 1993, politisi Partai Demokrat AS, Bill Clinton dilantik menjadi Presiden AS ke-42. Dalam masa pemerintahannya yang berlangsung hingga 20 Januari 2001, Bill Clinton mengalami prahara politik di Indonesia, yang berujung dengan kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998. Kejatuhan Soeharto itu melemahkan dominasi politik Jakarta, membuat Timor Leste merdeka.

Peristiwa penting lain pada masa pemerintahan Bill Clinton adalah pertemuan Presiden Indonesia BJ Habibie dengan Tim 100 pada 26 Februari 1999. Dalam pertemuan di Jakarta itu, 100 tokoh Papua menyampaikan keinginan masyarakat Papua untuk merdeka, berpisah dari Indonesia.

Barack Obama juga Presiden AS berlatar belakang politisi Partai Demokrat. Ketika Obama berkunjung ke Indonesia pada 9-10 November 2010, banyak pihak berharap ia akan secara terbuka berbicara tentang isu Papua.

Baca juga: Seorang perempuan tewas ditembak saat pendukung Donald Trump kepung US Capitol

Namun, hingga kunjungan itu berakhir, Obama tak membuat pernyataan terkait Papua. Pasca diamnya Obama itu,  anggota Kongres AS dari Rhode Island, Patrick J Kennedy yang juga berasal dari Partai Demokrat menggulirkan usulan resolusi Kongres AS soal situasi kemanusiaan di Papua pada 5 Desember 2010.

Ingat Obama, tentu ingat Joe Biden. Biden adalah politisi Partai Demokrat yang selama dua periode menjadi Wakil Presiden Obama. Banyak pihak menganggap Biden akan selamanya pensiun dari dunia politik AS setelah  merampungkan tugasnya mendampingi Obama.

Akan tetapi, nasib berkata lain. Obama digantikan politisi Partai Republik AS, Donald Trump yang terpilih menjadi Presiden AS ke-45. Selama masa pemerintahannya, Trump membuat banyak kebijakan kontroversial. Biden begitu kecewa dengan kepemimpinan Trump, hingga akhirnya memutuskan menggandeng Senator AS Kamala Harris untuk bertarung melawan Trump dan Mike Pence dalam Pemilihan Presiden 2020.

Biden akhirnya memenangi Pemilihan Presiden AS 2020. Pada 6 Januari 2021, Kongres AS mengukuhkan keputusan Elektoral yang memenangkan Biden untuk menduduki jabatan Presiden AS. Kini, publik tinggal menunggu Joe Biden dan Kamala Haris dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden AS.

Lalu, apakah Biden, sang Presiden AS dari Partai Demokrat itu, bersentuhan dengan isu Papua? Jika ya, akan dia sediam Barack Obama? Atau justru seramai Patrick J Kennedy? (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top