TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

John Gobai: Kritik Pigai terhadap Jokowi dan Ganjar jangan dianggap ujaran rasis

Papua
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobai (kiri) saat berbincang dengan Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana belum lama ini - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobai menyatakan, kritikan bekas komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Natalius Pigai terhadap kedatangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo jangan dianggap sebagai ujaran rasialisme.

Pernyataan itu dikatakan John Gobai berkaitan dengan tudingan sejumlah pihak, yang menuduh Natalius Pigai melakukan ujaran rasialisme terhadap Jokowi dan Ganjar, ketika keduanya ke Papua menghadiri pembukaan pekan olahraga nasional (PON) XX di Jayapura pada 2 Oktober 2021.

Melalui akun Twitter-nya @NataliusPigai2, Jumat (1/10), Natalius Pigai menuliskan “Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi & Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat papua, injak2 harga diri bangsa Papua dgn kata2 rendahan Rasis, monyet & sampah”.

Cuitan itu membuat Natalius Pigai dilaporkan oleh kelompok Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) ke Bareskrim Polri, Senin (4/10/2021). 

Natalius Pigai dianggap melakukan ujaran rasialisme kepada Jokowi dan Ganjar Pranowo.

Akan tetapi John Gobai berpendapat, cuitan Pigai itu tidak menyebut suku, agama dan ras. Akan tetapi menyebut nama Jokowi Ganjar. 

“Saya pikir, kita tidak bisa menuding seseorang melakukan ujaran rasialisme tanpa memahami apa makna rasisme sesungguhnya. Jawa Tengah adalah nama provinsi atau daerah. Bukan suku, agama atau ras,” kata John Gobai kepada Jubi, Rabu (6/10/2021).

Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008, disebutkan tindakan diskriminasi ras dan etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Ia berpendapat, cuitan Natalius Pigai itu mesti dimaknai sebagai kritik terhadap Jokowi dan Ganjar Pranowo sebagai personal. 

Katanya, pemerintah mesti dikritik karena dinilai lamban dalam menyelesaikan berbagai masalah di Papua. 

Di antaranya penyelesaian dugaan Pelanggaran HAM, berdialog damai dengan orang Papua untuk mencari solusi masalah Papua, serta rencana pengelolaan Blok Wabu yang kini menimbulkan pro dan kontra.

“Berbagai masalah ini harus disikapi dengan serius oleh pemerintah dengan langkah tepat dan terukur. Jokowi sebagai presiden mewakili pemerintahan di negara ini,” ujarnya.

Gobai menduga, untuk Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu ke Papua tidak hanya bertujuan mengikuti pembukaan PON. Akan tetapi mungkin ada maksud lain di balik itu.

Sebab, tamu yang datang ke Papua tidak hanya berasal dari Jawa Tengah, namun dari berbagai provinsi lain. Akan tetapi Ganjar Pranowo yang dinilai agresif bertemu berbagai pihak di Papua.

“Kami menduga ada agenda yang sudah disiapkan sebelum ia datang ke Papua. Sebab, Ganjar Pranowo salah satu yang kini disebut sebut sebagai bakal kandidat calon presiden,” ucapnya.

Kuasa hukum Pigai, Marthen Goo mengatakan akan mengikuti proses hukum terkait pelaporan dugaan rasialisme, meski menyoroti legal standing alias kedudukan hukum pelapor.

“Kami tetap ikuti prosesnya,” ujar kuasa hukum Pigai, Marthen Goo, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com pada Selasa (5/10/2021).

Menurut Marthen Goo, subjek hukum pelapor (Baranusa) juga tidak jelas atau tidak memiliki legal standing. Menurutnya, kasus tersebut merupakan kasus delik aduan sehingga hanya Jokowi ataupun Ganjar yang dapat melaporkannya.

“Jadi kami juga bingung, bagaimana mereka yang tidak punya legal standing atau subjek dalam proses pelaporan kemudian bisa melapor? Itu kan kemudian juga rancu,” ucapnya.

Ia menambahkan bahwa cuitan Pigai bukan bentuk rasisme karena menyebutkan nama daerah Jawa Tengah sebagai lokasi administratif.

“Kasus ini juga dapat menjadi bagian dari pendidikan publik. Biar publik juga tahu sebenarnya mana yang masuk kategori kritik dan kategori rasisme,” tambahnya.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mendoakan agar Natalius Pigai selalu sehat dan tetap kritis.

“Saya doakan beliau sehat selalu dan tetap kritis,” ujar Ganjar saat dimintai konfirmasi seperti dikutip dari Detikcom.

Terkait tudingan yang dilontarkan Pigai, Ganjar tidak mau merespons. Ganjar hanya mengatakan ia mendapat sambutan yang hangat saat berkunjung ke Papua.

“Saya sangat menghormati sambutan warga Papua yang hangat,” katanya. (*)

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us