Jokowi didesak realisasikan pembentukan Pengadilan HAM di Tanah Papua. 

Advokasi HAM di Papua
Advokat dan aktivis HAM Papua, Jan Christian Warinussy. - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Tanah Papua. Warinussy menegaskan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah mandat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua, dan kunci menyelesaikan masalah Papua.

“Itu perintah Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) dari UU Otsus Papua jelas memerintahkan bahwa untuk melaksanakan penegakan, pemajuan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia atau HAM di Tanah Papua, maka pemerintah membentuk perwakilan Komisi Nasional HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR, dan Pengadilan HAM di Tanah Papua,” kata Warinussy kepada Jubi, Selasa (13/7/2021).

Warinussy menyatakan DPR RI dan DPD RI dapat mulai mengumpulkan data dan informasi serta fakta mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua sebelum adanya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). “[Begitu juga dengan kasus pelanggaran HAM setelah adanya UU Pengadilan HAM. [Data dan informasi itu dapat] guna dijadikan latar belakang politik yang menjadi alasan pentingnya menghadirkan lembaga Pengadilan HAM di Tanah Papua dalam waktu dekat ini,” katanya.

Baca juga: KNPB sebut Indonesia tunjukkan sikap kompromi sepihak terkait RUU Otsus

Warinussy mengatakan proses pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua UU Otsus Papua yang tengah dibahas DPR RI tidak membahas perubahan ketentuan Bab XII tentang HAM yang terdiri dari pasal 45, 46 dan 47 dari UU Otsus Papua. “Kementerian Hukum dan HAM RI bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta DPR Papua dan DPR Papua Barat dapat segera mengambil langkah politik mendorong lahirnya Pengadilan HAM di Tanah Papua,” katanya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay mengatakan salah satu mandat terpenting UU Otsus Papua adalah membentuk KKR dan Pengadilan HAM di Tanah Papua. “Dengan adanya lembaga HAM [itu, negara] dapat menyelesaikan kasus-kasus yang tidak terselesaikan selama ini. [Upaya] rekonsiliasi [juga harus dijalankan] agar orang Papua mendapatkan perdamaian serta perlindungan dan penghargaan HAM,” kata Gobay. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Loading...
;

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top