Jokowi diminta ambil langkah cepat untuk selesaikan kasus Biak Berdarah

Advokasi HAM di Papua
Advokat dan aktivis HAM Papua, Jan Christian Warinussy. - IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH, Manokwari, Yan Christian Warinussy meminta Presiden Joko Widodo untuk mengambil langkah cepat dan segera dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia Biak Berdarah. Kemauan politik Joko Widodo akan menjadi penentu penyelesaian kasus itu.

Hal itu dinyatakan Warinussy saat dihubungi Jubi melalui layanan pesan singkat pada Jumat (9/7/2021). Menurutnya, sudah 23 tahun berlaku sejak kasus itu terjadi di Biak pada 6 Juli 1998. “Sudah 23 tahun kasus itu [berlalu]. Semenjak Jokowi berkuasa, [kasus itu] belum pernah ‘disentuh’ aras kebijakan negara,” kata Warrinussy.

Dalam kasus Biak Berdarah, pada 6 Juli 1998 dini hari aparat keamanan menyerang massa aksi damai di Puskesmas Biak Kota. “Semenjak Juli 1998 hingga saat ini, Pemerintah Indonesia sama sekali tidak memberi perhatian serius dalam mendiskusikan penyelesaian kasus Biak Berdarah secara hukum maupun secara politik,” katanya.

Baca juga: Komnas HAM dianggap tidak mampu tuntaskan tragedi Biak Berdarah

Ia menyitir laporan Lembaga Studi Advokasi HAM (ELS-HAM) Papua berjudul “Pusara Tanpa Nama, Nama Tanpa Pusara” yang mendokumentasikan kasus Biak Berdarah. “Laporan itu tercatat delapan warga sipil diduga mati, tiga lainnya diduga hilang. Sejumlah empat warga sipil mengalami luka berat, 33 lainnya menderita luka ringan. Juga ada 50 warga sipil diduga mengalami penahanan dan penyiksaan secara sewenang-wenang, dan 32 sosok mayat tanpa identitas ditemukan di sekitar perairan Pulau Biak,” kata Warinussy.

Warinussy mengatakan Indnesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “Selanjutnya, Pemerintah RI melahirkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua atau UU Otsus Papua. Pasal 45 dan 46 [undang-undang itu] mengatur mengenai bagaimana negara menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua,” katanya.

Akan tetapi, hingga saat ini sama sekali tidak nampak adanya kemauan politik pemerintah, termasuk pemerintahan Presiden Jokowi, untuk menyelesaikan kasus Biak Berdarah. “Menurut pandangan saya, Pasal 46 UU Otsus Papua sudah memberikan ruang bagi penyelesaian kasus seperti Biak Berdarah,” kata Warinussy.

Loading...
;

Baca juga: Aksi peringatan Biak Berdarah di Surabaya dijaga ketat oleh polisi

Ia meminta Gubernur Papua segera mempersiapkan pementukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dengan yang salah satu tugasnya menangani kasus Biak Berdarah. “Karena [kasus itu] bersinggungan dengan aspek perbedaan pandangan politik antara pemerintah RI dengan rakyat Papua mengenai sejarah yang diakui negara di dalam konsideran menimbang huruf e dari UU Otsus Papua itu sendiri,” kata Warinussy.

Salah satu saksi hidup tragedi Biak Berdarah, Filep Karma menyatakan Komisi Nasional HAM RI tidak mampu mengusut tuntas peristiwa yang terjadi pada 6 Juli 1998 itu. Padahal, sebulan setelah peristiwa itu terjadi, Komnas HAM RI telah menurunkan tim untuk menyelidiki kasus itu. Karma ketika itu bertemu dua komisioner Komnas HAM RI, Asmara Nababan dan ada BN Marbun.

“Kalau Asmara Nababan oke, dia datang sebagai Komnas HAM, menggali fakta. Dia bertanya, saya jawab, dia menerima jawaban saya. Akan tetapi waktu Pak Marbun [bertanya dan saya jawab], saya malah disalah-salahkan. Apa pun jawaban saya selalu dia sanggah, seakan dia yang lebih tahu. Padahal apa yang saya sampaikan sesuai kejadian ketika itu,” kata Filep Karma. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top