Follow our news chanel

Previous
Next

Jokowi tunjuk Ma’ruf pimpin tim percepatan pembangunan di Papua

Wilayah Adat Papua
Peta wilayah adat Papua. - Jubi/jeratpapua.com

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jakarta, Jubi – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Wakil Ma’ruf Amin memimpimpin tim percepatan pembangunan di Papua lewat Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Keppres ini ditandatangani Jokowi pada 29 September 2020 lalu.

“Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang maju, sejahtera, damai, dan bermartabat,” tulis Pasal 4, dalam Keppres itu.

Baca juga :Orang asli Papua bisa hidup tanpa Otsus Jilid II dari Jakarta (bagian 1 – 2)

MRP minta Jakarta bawa evaluasi Otsus Papua ke mekanisme legal

Pemerintah Indonesia dan agenda “aktual” yang menjadi PR bersama di Papua

Sedangkan Dewan Pengarah beranggotakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Staf Presiden.

Loading...
;

Selain itu ada pula Ketua Harian yang juga merangkap anggota, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa.

Dalam Pasal 5, Dewan Pengarah yang diketuai Ma’ruf Amin akan mempunyai fungsi untuk pemberian arahan dalam rangka penetapan Rencana Aksi, pengoordinasian pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan Rencana Aksi, pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan kebijakan dan Rencana Aksi, pemberian arahan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana, dan penyampaian pelaporan pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat kepada Jokowi jika dibutuhkan.

Di bawah Dewan Pengarah ada Tim Pelaksana. Tim Pelaksana ini akan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian PPN/Bappenas. Mereka akan didukung oleh sejumlah Kelompok Kerja. Secara total, ada enam kelompok yang tertera dalam Keppres.

Mereka adalah Kelompok Kerja Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kelompok Kerja Bidang Perekonomian, Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kelompok Kerja Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kelompok Kerja Bidang Pembinaan Daerah, dan Kelompok Kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan. (*)

Editor : Edi Faisol

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top