Jubir Gubernur Papua: Masalah Papua tak lantas selesai dengan pengesahan RUU 

Jubir Gubernur Papua
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus. - Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Juru bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyatakan pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua menjadi Undang-undang pada 15 Juli 2021 lalu tidak serta merta menyelesaikan masalah di Papua.Hal itu dinyatakan Rifai di Kota Jayapura, Senin (19/7/2021).

Rifai menyatakan undang-undang hanyalah pondasi, dan baru akan berdampak serta membawa perubahan dan kemajuan jika pemerintah pusat konsisten berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di Papua. Ia menekankan komunikasi dan partisipasi pemerintah di semua tingkatan akan menentukan terlaksananya mandat undang-undang.

“Kolaborasi menjadi penting dalam mencapai perubahan dan kemajuan. Untuk itu, Gubernur Papua berharap agar ke depan relasi [antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah] dapat berjalan semakin baik, dan mengedepankan asas keterbukaan,” ujar Rifai.

Baca juga: DPR RI sahkan RUU Otsus Papua jadi UU

Ia menyatakan Gubernur Papua, Lukas Enembe telah mencermati dan menganalisa perubahan Pasal 18 dan penambahan pasal dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Revisi UU Otsus Papua) belum berbanding lurus dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemerintah daerah dan rakyat Papua. Padahal, harapan dan kebutuhan itu telah disampaikan sejak 2014, melalui usulan perubahan kedua atas UU Otsus Papua, yang dikenal sebagai RUU Otsus Plus.

Rifai menyatakan Gubernur Papua mengakui RUU Revisi UU Otsus Papua telah mengakomodir sejumlah masalah krusial yang berulang kali disampaikan dan diperjuangkan Pemerintah Provinsi Papua sejak 2014. Panitia Khusus Otsus Papua DPR RI juga dinilai telah berusaha mengakomodasi dan mengagregasi kepentingan Papua dalam RUU Revisi UU Otsus Papua, meskipun hasilnya tidak optimal.

“Sejumlah lima kerangka dasar yang disuarakan belum sepenuhnya terjawab. Aspek politik, hukum, dan Hak Asasi Manusia tidak mendapat porsi [dalam RUU itu]. Namun harus diakui bahwa perubahan beberapa bagian [RUU itu] diharapkan akan menjadi ruang baru bagi rasionalisasi kewenangan, penguatan kelembagaan, relokasi dan reorientasi Dana Otsus, efektivitas kebijakan pembangunan, dan peningkatan partisipasi politik OAP,” kata Rifai.

Loading...
;

Baca juga: ULMWP dan KNPB tolak rencana pengesahan RUU Perubahan UU Otsus Papua

Ia menyayangkan RUU Revisi UU Otsus yang disahkan pada 15 Juli 2021 itu tidak memberikan porsi yang cukup terhadap aspek politik, hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Padahal desakan atas penyelesaian masalah politik, hukum, dan HAM secara komprehensif dan bermartabat rutin disuarakan oleh berbagai kalangan. Itu menandakan bahwa perihal tersebut merupakan hal yang urgent dan krusial,” kata Rifai dalam rilisnya.

RUU yang disahkan pada 15 Juli 2021 justru melahirkan sebuah Badan Khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beberapa anggota dari perwakilan pusat serta perwakilan Pemprov Papua. Pembentukan Badan Khusus itu nantinya akan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Rifai menyatakan Gubernur Papua meminta agar Pemerintah Provinsi Papua dapat dilibatkan secara aktif untuk menyusun Peraturan Pemerintah itu. “Pemerintah Provinsi Papua akan membentuk tim khusus untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait penyusunan Peraturan Pemerintah yang akan menjadi aturan turunan dari RUU [Revisi UU] Otsus Papua yang telah disahkan tersebut,” ujarnya.

Rifai meminta masyarakat Papua mencermati, aktif memberi masukan, serta mengawal ketat tahapan demi tahapan pasca disahkan RUU Revisi UU Otsus Papua itu. “Selain itu, Gubernur juga akan terus berjuang untuk memastikan agar aturan-aturan turunan [seperti Peraturan Pemerintah] dapat sesuai dengan amanat dari RUU yang telah disahkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Papua,” tutupnya. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top