Previous
Next
HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2020

Kabupaten Jayapura salah urus kodefikasi kampung adat

Ilustrasi masyarakat adat Papua di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engelbert Wally.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Proses kodefikasi dalam peregistrasian 24 pemerintah kampung adat belum juga tuntas di Kabupaten Jayapura. Hal itu ternyata akibat kekeliruan dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat kampung.

Mereka salah mengajukan permohonan. Permohonan pengodefikasian seharusnya ditujukan kepada Kementerian dalam Negeri, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura justru mengajukannya kepada Kementerian Desa.

“Prosesnya (pengurusan kodefikasi) sudah lama. Namun, (terjadi) salah komunikasi antara tim (DPMK) dengan kementerian,” kata Bupati Mathius Awoitauw, Senin (24/2/2020).

Awoitauw memastikan miskoordinasi tersebut telah diselesaikan, dan pengodefikasian saat ini masih diproses di Kementerian Dalam Negeri. Sembari menunggu pengodefikasian rampung, pendampingan terhadap pemerintah kampung adat harus tetap berlanjut.

“Pendampingan harus dilakukan oleh tokoh atau pemimpin masyarakat adat di kampung masing-masing. Mereka yang lebih mengetahui sistem pemerintahan, dan batas wilayah (adat), serta struktur kekerabatan setempat,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung kegiatan pemetaan partisipatif terhadap kawasan adat. Keberadaan peta kampung tersebut untuk memperjelas status, kepemilikan, dan batas antar-wilayah kelola adat.

Loading...
;

Bupati Awoitauw menambahkan pengodefikasian akan meningkatkan status pemerintahan wilayah, yakni dari pemerintah kampung adat persiapan menjadi pemerintah kampung adat definitif. Semua urusan kepemerintahan dan pelayanan publik pun dilaksanakan oleh masyarakat adat. “Tidak ada lagi bamuskam (badan musyawarah kampung), tetapi dewan adat kampung yang dikoordinisasi langsung oleh kepala suku.”

Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra mengatakan mereka saat ini juga sedang memantau pengelolaan alokasi dana kampung. Tujuannya, agar pemanfaatnya tepat sasaran.

“Kami monitoring penggunaan anggaran kampung, sesuai perencanaan atau tidak. Sistemnya online (daring) sehingga setiap item penggunaan anggaran dapat diketahui (dipantau langsung dari jauh),” pungkasnya. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca juga artikel lainnya dari

Loading...
;

Berita terkait

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Ads

Terkini

Foto

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top