Follow our news chanel

Previous
Next

Kabupaten Jayapura salah urus kodefikasi kampung adat

Salah satu tarian adat yang ditampilkan oleh masyarakat kampung pada HUT Kebangkitan Masyarakat Adat, tahun lalu - Jubi/Engel Wally
Kabupaten Jayapura salah urus kodefikasi kampung adat 1 i Papua
Ilustrasi masyarakat adat Papua di Kabupaten Jayapura – Jubi/Engelbert Wally.

Papua No.1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Proses kodefikasi dalam peregistrasian 24 pemerintah kampung adat belum juga tuntas di Kabupaten Jayapura. Hal itu ternyata akibat kekeliruan dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat kampung.

Mereka salah mengajukan permohonan. Permohonan pengodefikasian seharusnya ditujukan kepada Kementerian dalam Negeri, tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura justru mengajukannya kepada Kementerian Desa.

“Prosesnya (pengurusan kodefikasi) sudah lama. Namun, (terjadi) salah komunikasi antara tim (DPMK) dengan kementerian,” kata Bupati Mathius Awoitauw, Senin (24/2/2020).

Awoitauw memastikan miskoordinasi tersebut telah diselesaikan, dan pengodefikasian saat ini masih diproses di Kementerian Dalam Negeri. Sembari menunggu pengodefikasian rampung, pendampingan terhadap pemerintah kampung adat harus tetap berlanjut.

“Pendampingan harus dilakukan oleh tokoh atau pemimpin masyarakat adat di kampung masing-masing. Mereka yang lebih mengetahui sistem pemerintahan, dan batas wilayah (adat), serta struktur kekerabatan setempat,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jayapura mendukung kegiatan pemetaan partisipatif terhadap kawasan adat. Keberadaan peta kampung tersebut untuk memperjelas status, kepemilikan, dan batas antar-wilayah kelola adat.

Loading...
;

Bupati Awoitauw menambahkan pengodefikasian akan meningkatkan status pemerintahan wilayah, yakni dari pemerintah kampung adat persiapan menjadi pemerintah kampung adat definitif. Semua urusan kepemerintahan dan pelayanan publik pun dilaksanakan oleh masyarakat adat. “Tidak ada lagi bamuskam (badan musyawarah kampung), tetapi dewan adat kampung yang dikoordinisasi langsung oleh kepala suku.”

Kepala DPMK Kabupaten Jayapura Elisa Yarusabra mengatakan mereka saat ini juga sedang memantau pengelolaan alokasi dana kampung. Tujuannya, agar pemanfaatnya tepat sasaran.

“Kami monitoring penggunaan anggaran kampung, sesuai perencanaan atau tidak. Sistemnya online (daring) sehingga setiap item penggunaan anggaran dapat diketahui (dipantau langsung dari jauh),” pungkasnya. (*)

 

Editor: Aries Munandar

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top