TERVERIFIKASI FAKTUAL OLEH DEWAN PERS NO: 285/Terverifikasi/K/V/2018

Kadepa Ingatkan Indonesia jangan merespons berlebihan deklarasi Pemerintahan West Papua

Papua
Pengungsi Nduga di salah satu lokasi pengungsian di Jayawijaya - Jubi/Arjuna

Papua No.1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota komisi bidang politik, hukum, keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengingatkan pemerintah tidak merespons berlebihan deklarasi pemerintahan Papua Barat oleh Ketua The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda beberapa hari lalu.

Ia tidak ingin Pemerintah Indonesia menyikapi deklarasi itu dengan operasi keamanan atau penambahan pasukan ke Papua. Sebab, itu akan menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

“Pasukan militer sudah banyak di berbagai daerah di Papua. Deklarasi Benny Wenda jangan disikapi berlebihan. Pendekatannya mesti secara damaim, secara dialog itu lebih terhormat,” kata Kadepa kepada Jubi, Jumat (4/12/2020).

Menurutnya, warga sipil beberapa daerah di Papua sudah beberapa tahun terakhir hidup dalam ketakutan. Mereka mengungsi ke berbagai daerah yang dianggap aman karena terjadi konflik bersenjata antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Misalnya saja warga Nduga, warga Tembagapura di Mimika, warga Intan Jaya, warga Puncak.

“Mereka ini sudah banyak yang mengungsi. Hidup tanpa kepastian di pengungsian. Jangan tambah lagi penderitaan mereka,” ujarnya.

Melihat situasi itu Kadepa berpendapat, kini terjadi krisis kemanusiaan di Papua. Kondisi tersebut katanya, mesti segera disikapi oleh semua pengambil kebijakan mulai dari daerah hingga pusat.

“Kalau bicara Papua, ya bicara masalah [kemanusiaan] ini. Bukan bicara uang, pembangunan atau politik,” ucapnya.

Kadepa juga tidak mempertanyakan ada apa di balik rangkaian kekerasan yang terus terjadi di Papua. Apakah hanya karena kepentingan mempertahankan NKRI ataukah ada upaya mengamankan kepentingan pihak tertentu.

“Akan tetapi mesti diingat, dunia kini terus memantau setiap apa yang terjadi di Papua, terutama PBB. Bagaimana mungkin, Indonesia bicara kepada dunia kalau peduli kemanusiaan dan HAM jika situasinya seperti ini,” katanya.

ULMWP menyatakan pembentukan pemerintah sementara pada 1 Desember 2020 lalu. Akan tetapi, pembentukan itu direspons Pemerintah Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md menyebut deklarasi pembentukan Pemerintah Sementara Papua Barat oleh pimpinan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda sudah masuk kategori kejahatan makar.

“Benny Wenda itu, dia telah mengajak melakukan makar. Pemerintah menanggapi itu dengan cara Polri melakukan penegakan hukum,” kata Mahfud beberapa hari lalu.

Menurutnya, karena makar itu kalau skalanya masih kecil cukup dengan penegakan hukum. Ditindak menggunakan pasal kejahatan keamanan negara. (*)

 

Editor: Edho Sinaga

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending


Terkini

JUBI TV

Oops, something went wrong.

Rekomendasi

Follow Us