Kadepa: Mungkinkah Papua tanpa militer?

Papua No. 1 News Portal | Jubi,

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, menjaga merah putih tetap berkibar di Papua tidak harus dengan meneteskan darah, apalagi dari kalangan warga sipil.

Anggota komisi bidang politik, hukum, keamanan, dan HAM DPR Papua itu mengatakan, dalam menjaga keutuhan NKRI tidak harus selalu dengan pengerahan militer. Menciptakan perdamaian dapat dilakukan dengan cara lain.

“Apa pun kebijakan pemerintah pusat tak bisa menyelesaikan masalah di Papua selama masih mengedepankan pendekatab militer, kalau bisa Papua salah satu provinsi di Indonesia tanpa militer,” kata Kadepa kepada Jubi, Selasa (27/2/2018).

Menurutnya, sejak Tiga Komando Rakyat (Trikora) dikumandangkan Presiden RI pertama Soekarno, militer dikerahkan secara besar-besaran, dan hampir setiap tahun hingga kini ke Papua.

“Hampir setiap tahun juga ada masyarakat sipil yang menjadi korban penembakan di Papua,” ujarnya.

Kadepa berharap, suatu saat Papua menjadi provinsi di Indonesia yang bebas dari militer. Hanya saja, kini bidang infrastruktur keamanan di Papua justru kian meningkat. Misalnya kebedaraan pangkalan TNI Angkatan Udara (AU) di Biak.

Loading...
;

“Masalah keamanan di Papua harus dievaluasi. Beberapa bulan lalu, akademisi internasional juga meminta penarikan militer dari Papua. Saya bukan bicara untuk memperkuat kelompok bersenjata, tapi karena selama ini masyarakat sipil selalu korban,” katanya.

Belum lama ini, seorang Profesor dari Institut Teknologi Massachusetts (MIT), Noam Chomsky dan sekelompok akademisi internasional meminta pemerintah Indonesia menarik militer dari Papua.

Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pasukan keamanan terhadap warga sipil di Papua.

"Keberadaan militer yang sangat besar, dikombinasikan dengan rasisme dan diskriminasi ekonomi sruktural terhadap populasi lokal Papua, hanya akan berakibat pada konflik dan pelecehan,” kata Noam Chomsky belum lama ini seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Selain menuntut penarikan aparat militer dan penghentia kerja sama, Chomsky dan kawan-kawan juga meminta Indonesia melepaskan para tahanan politik dan mengizinkan pengamat, lembaga non-pemerintah serta media internasional untuk memasuki Papua. (*)

 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top