Kadis PU Papua nyagub? Akademisi: Tidak etis

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Jayapura, Jubi – Dr. Untung Muhdiarta, mengatakan tidak etis seorang pejabat eselon dua yang baru dilantik mencalonkan diri maju dalam Pilkada di propinsi lain.

Dosen Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura  ketika dihubungi Jubi, Kamis (6/4/2017) mengatakan, jika benar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Papua ikut meramaikan bursa Pilgub Sulsel, itu akan berpengaruh pada kinerja dia di instansi yang dipimpinnya.

"Dia tidak akan konsentrasi lagi. Kemudian tidak etis. Ketika dia ditawari menjabat Kepala Dinas PU, kan ada prosesnya. Dilihat track record. Diajak berkomunikasi dengan gubernur sebagai kepala derah atau pimpinan tertinggi dan lain sebagainya. Dia tidak fair. Pejabat seperti ini dia tidak memiliki etika. Kesannya dia tidak bertanggungjawab," kata Dr. Untung.

Menurutnya, jika prosesnya menempatkan kepala dinas main tunjuk begitu saja, mungkin lain hal. Kini prosedur menetapkan seseorang menjabat pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan prosedur baku.

"Ia sudah dipercaya menduduki jabatan di provinsi, itu kan pilihan. Dia orang-orang pilihan. Tapi dengan ketidakjujurannya seperti ini. Ketidak fairnya seperti ini, bisa dinilai kalau tidak memiliki etika. Harus tegas memilih. Sampaikan kepada pimpinan kalau tidak bisa karena akan ikut bursa kepala daerah," ujarnya.

Dengan begitu kata dia, nama yang bersangkutan tetap bersih. Untuk Pemda juga baik. Apalagi dimasa-masa seperti ini butuh pelayanan maksimal. Dan jika kabar ini benar, akan mengecewakan banyak orang.

Loading...
;

"Kalau DPR Papua mendesak gubernur menggantinya, itu wujud pengawasan politik legislatif daerah. Masyarakat tidak akan peduli seperti apa. Yang penting pelayanan berjalan selama 24 jam. Ini tanggungjawab gubernur menindaklanjuti masukan legislatif sebagai wujud pengawasan politik," katanya.

Ia khawatir, jika hal ini diabaikan, ujung-ujungnya Pemprov Papua sendiri akan susah dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Apalagi di Papua bidang infrastruktur merupakan program prioritas.

"Kalau orang yang bertanggungjawab di OPD terkait seperti ini, penting menurut saya. Saya kira bagus respon harus cepat. DPR kawal secara politik, melalui pengawasan politik dan media, masyarakat melalui pengawasan sosial. Pemerintah tidak boleh tunggu lama akan itu," imbuhnya.

Meski santer diberitakan akan mengikuti bursa Pilgub Sulsel, namun Djuli membantah hal itu. Ia menyatakan tidak pernah mendeklarasikan diri maju sebagai Cagub Sulsel. 

“Intinya, tidak benar saya deklarasi. Yang benar adalah suatu euforia atau perasaan senang dari pihak keluarga dikampung terhadap kinerja saya selama 17 tahun mengabdi untuk Papua. Pada akhirnya mereka seperti ingin memakai tenaga saya untuk membangun di kampung,” kata Djuli kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (4/4/2017).

Ia juga menegaskan tidak pernah membentuk tim relawan untuk pemenangannya di Pilkada Sulsel. Relawan itu dibentuk keluarganya. (*) 

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top