Follow our news chanel

Kampung adat dan kampung dinas berbeda

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Sentani, Jubi – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayapura, Elisa Yarusbra, mengatakan Pemerintahan Kampung Adat dan Kampung Dinas harus berbeda, baik dari sisi pemerintahan, penganggaran, maupun kewenangan.

“Sesuai arahan Menteri Desa yang tertuang dalam UU no 16 tahun 2018, dana desa sudah tidak lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” jelas Elisa, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/1/2019).

Dikatakan, Alokasi Dana Desa sejak 2005 hingga 2018 lalu paling banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Oleh sebab itu, tahun 2019 ini anggaran tersebut akan dialihkan ke pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan terhadap ibu dan anak, serta para kepala suku di masing-masing kampung perlu diperhatikan secara serius.

“Secara khusus kepada kampung-kampung adat yang telah terbentuk. Mulai dari rencana kerja pembangunan kampung dan pembiayaannya harus secara berjalan. Ini yang menjadi realisasi Otonomi Khusus di Papua,” katanya.

Sementara itu, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, mengatakan pelaksanaan Otsus di Papua bentuk nyatanya tidak nampak sama sekali hingga Otsus tinggal menghitung waktu akan berakhir.

Loading...
;

“Ketika orang berbicara Otsus, hanya uangnya saja yang dibicarakan sementara bentuk fisik dari hasil uang Otsus tersebut tidak nampak. Kampung-kampung adat di Kabupaten Jayapura adalah jawaban dari Otsus yang sesungguhnya,” kata Bupati Awoitauw. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top