Follow our news chanel

Kampung Imbuti bagai negeri tak bertuan

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

AKTIVITAS pemerintahan seakan lumpuh di Kampung Imbuti, Distrik Merauke. Nyaris tidak ada kegiatan berarti sejak pemerintahan kampung ini dibentuk pada empat tahun silam. Begitu pula fasilitas kantor maupun perangkat desa, belum tersedia.

Berbagai iktiar telah dilakoni Kepala Kampung Junaidi Gebze agar pemerintahannya bisa berjalan normal. Namun, kendali pemerintahan yang dipimpinannya sejak September 2016 seperti berjalan tanpa arah. Berkali-kali Gebze meminta kejelasan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke mengenai nasib Kampung Imbuti, tetapi tidak kunjung membuahkan hasil.

“Saya berusaha mengecek berbagai persyaratan, termasuk peraturan daerah (perda), dan pemetaan wilayah, tetapi selalu mengalami kesulitan,” kata Gebze kepada Jubi, Selasa (22/1/2018).

Gebze mengaku tidak sepeser pun dana menetes ke pemerintah kampung walaupun Pemkab Merauke menganggarkannya setiap tahun. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan pembentukan atau pemekaran kampung, yakni meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kejelasan status wilayah administrasi menjadi penyebab keterpurukan Imbuti. Pembentukkan pemerintahan kampung masih menyisakan persoalan tapal batas dengan wilayah induk.

“Persoalan mendasarnya ialah wilayah administrasi yang masih tumpang tindih dengan Kelurahan Samkai, sebagai wilayah induk. Dari situ berbuntut panjang, sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan sampai sekarang,” ungkap Gebze.

Loading...
;

Dia berharap Pemkab Merauke segera menuntaskan persoalan ini supaya pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan di Imbuti.

“Saya tak menilai pemerintah buruk, tetapi jangan menganaktirikan kami sebagai orang asli Marind Imbuti.”

Kampung di tengah kota

Kampung Imbuti dibentuk pada masa pemerintahan Romanus Mbaraka. Bupati yang menjabat pada 2011-2015, ini mendorong pembentukan kampung untuk melestarikan alam dan menghormati budaya setempat. Rencana pembentukannya pun disertai kajian mendalam.

“Masyarakat setempat merupakan pemilik ulayat yang tanahnya telah digunakan untuk pembangunan dan aktivitas lain di Kota Merauke. Hutan mereka dibabat habis, rawa ditimbun, dan kali ditutup,” kata Mbaraka.

Pemkab Merauke kala itu ingin menjadikan Imbuti semacam wilayah istimewa, yakni kampung yang berada di perkotaan. Mbaraka memastikan pembentukan kampung tersebut tidak menabrak aturan perundang-undangan.

“Undang Undang jelas (mengatur) pembentukkan kampung dalam sebuah kota. Mereka yang belum mengerti agar membaca undang undang,” ujarnya.

Mbaraka menganggap persoalan wilayah administratif dan kependudukan bukan masalah pelik. Itu bisa diatasi melalui kajian pemetaan ruang tematik.

“Orang Imbuti boleh tinggal di wilayah Samkai, tetapi secara administratif (identitas) dia warga Kampung Imbuti. Itu persoalan teknis semata, dan semuanya bisa diatur (diselesaikan).

Mantan Bupati Merauke ini mengingatkan kewajiban pemerintah kabupaten hingga distrik untuk menjamin terlaksananya pelayanan publik di Kampung Imbuti. Aktivitas pemerintah harus berjalan ketika kepala kampung telah dilantik.

“Kalau ada hal belum beres, harus segera diselesaikan.” (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top