Follow our news chanel

Kampung Sereh siap jadi kampung sadar administrasi

Perekaman e-KTP di Kampung Sereh oleh Disdukcapil Kabupaten Jayapura - Jubi/Engel Wally
Kampung Sereh siap jadi kampung sadar administrasi 1 i Papua
Perekaman e-KTP di Kampung Sereh oleh Disdukcapil Kabupaten Jayapura – Jubi/Engel Wally

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Sentani, Jubi – Setelah dua kali melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Lembaga Hukum (LBH) Papua terkait pemenuhan hak dasar masyarakat kampung untuk memiliki dokumen kependudukan, Kampung Sereh Distrik Sentani dinyatakan siap menjadi kampung sadar administrasi.

Kepala Kampung Sereh, Steven Eluay, saat dihubungi di Sentani, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kerja sama yang telah terbina selama ini, antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan LBH Papua yang telah mengakomodir pelaksanaan perekaman dokumen kependudukan di Kampung Sereh.

“Beberapa hari yang lalu sudah dilaksanakan perekaman kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, serta dokumen lainnya bagi warga Kampung Sereh. Hal ini menandakan kami warga Kampung Sereh siap menjadi kampung yang sadar administrasi,” ujar Steven, di Sentani, Senin (24/6/2019).

Dikatakan, sejalan dengan visi dan misi Pemeritah Kampung Sereh, hal yang dilakukan saat ini akan terus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

“Ke depan kita akan buat lagi hal seperti ini secara bersama untuk kepengurusan kartu jaminan kesehatan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lainnya. Mungkin juga pengurusan sertifikat tanah,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur LBH Papua, Imanuel Gobai, mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya bersama Pemerintah Kampung Sereh sangat penting. Selain mengadvokasi masyarakat terkait hak atas identitas, tetapi juga implementasi dari UU No 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Loading...
;

“Hal ini sangat penting bagi masyarakat. Di kemudian hari mereka juga akan memiliki akses untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan, dan bantuan kesejahteraan keluarga. Dalam penegakan hukum, dokumen yang telah diurus seperti akta nikah bisa menjadi jaminan ketika ada proses hukum menyangkut kekerasan dalam rumah tangga,” pungkasnya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top