Kapolda minta penyidikan dugaan korupsi Bupati Yalimo tidak dikaitkan dengan soal politik

Kapolda Papua
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri. - Jubi/Yance Wenda

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri meminta penetapan mantan Bupati Yalimo, Lakius Peyon sebagai tersangka dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Yalimo tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik. Fakhiri menegaskan penyidikan kasus itu tidak ada hubungannya dengan persoalan politik di Yalimo.

Hal itu dinyatakan Fakhiri di Kota Jayapura, Kamis (28/10/2021). “Saya sudah banyak baca berita liar di media sosial, [isinya] segala macam. Polri tidak tiba-tiba melakukan penegakan hukum. Tentunya ada tahapan-tahapan, sehingga hasil [penyidikan] Polri menemukan ada unsur melawan hukum. Lalu, tiga hari yang lalu kami memanggil yang bersangkutan, LP diperiksa sebagai tersangka dan kemudian ditahan,” kata Fakhiri.

Fakhiri menegaskan proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Yalimo, berikut penangkapan dan penahanan mantan Bupati Yalimo Lakius Peyon, tidak ada kaitannya dengan persoalan politik apapun. Ia mempersilahkan pihak yang berkeberatan dengan proses itu menempuh langkah atau upaya hukum di pengadilan.

Baca juga: Kuasa hukum mantan Bupati Yalimo minta Polda Papua bertindak adil

“Saya punya tugas menegakkan hukum. Saya tidak mau masuk ke ranah politik. Apapun itu, [kalau] salah kami proses. Dan [apa yang terjadi di] Yalimo salah, kita lakukan [proses] itu.  Saya tidak membuka ruang ke hal-hal yang lain. Saya berharap kita sama-sama menghormati hal itu. Kalau ada yang merasa Polri tidak benar, ada wadahnya. Silahkan ke pengadilan untuk melakukan langka-langka hukum. Itu lebih elegan,” tegas Fakhiri.

Ia juga berharap tidak ada pihak yang menyebarkan hasutan karena bisa merugikan banyak orang dan mengganggu roda pemerintahan di Kabupaten Yalimo. Ia juga berharap para pemangku kepentingan politik di Kabupaten Yalimo mengajarkan demokrasi yang baik di Tanah Papua.

“Daripada kita mengasut dan mengajak orang untuk dibenturkan, itu tidak baik. Itu tidak baik dalam mengajar demokrasi di Tanah Papua. Saya minta masyakarat stop dengan kekerasan berdalil antara saudara dan saudara. Proses hukum sedang berjalan, dan saya tetap akan tegakkan hukum, karena telah ditemukan telah melanggar hukum,” tegasnya. (*)

Loading...
;

Editor: Aryo Wisanggeni G

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending

Terkini

JUBI TV

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top