Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kapolres Jayawijaya akui satgas BBM satu harga belum kerja maksimal

Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1

Wamena, Jubi – Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba mengaku bahwa tim pengendalian BBM satu harga yang terbentuk awal Januari 2017, belum bekerja maksimal, dalam mengawasi peredaran BBM di Jayawijaya, yang merupakan pintu masuk untuk sejumlah kabupaten lain di kawasan pegunungan tengah Papua.

“Tim ini belum maksimal berjalan, karena yang ada di sini untuk kebutuhan semua, baik BBM untuk kabupaten Tolikara, Yalimo, Mamteng dan lainnya semua berfokus di Jayawijaya,” kata Kapolres Reba kepada wartawan di Wamena, Selasa (23/5/2017).
 
Menurutnya, satgas itu perlu memperhitungkan kepadatan penduduk di suatu kabupaten terkait pemberian subsidi BBM kepada masyarakat tertentu. Sehingga banyaknya kuota yang di drop untuk suatu wilayah sesuai data lapangan. Misalnya, kata kapolres, untuk Jayawijaya punya beberapa ribu liter, jangan sampai nanti penjualannya tidak sampai habis kemudian dijual lagi dengan harga berbeda yang ditetapkan dari harga subsidi ke industri kemudian dijual ke kabupaten lain.

Kapolres Jayawijaya akui satgas BBM satu harga belum kerja maksimal 1 i Papua

Kapolres juga menyoroti tentang legalitas pelaku usaha jasa pengadaan BBM di wilayah itu. Ia meminta agar ada koordinasi yang transparan dari dinas Perindag dan Pertamina. “Kalau memang ditunjuk untuk melayani subsidi ya harus subsidi, jangan sampai melayani subsidi tetapi pelaksanaan realisasinya menggunakan harga industri,” tegasnya.
 
Belum maksimalnya satgas ini juga dipengaruhi pemberian perintah dari pusat sehingga ke daerah itu baru hanya perintah pembentukan, tetapi legal action belum dilaksanakan. Kapolres mengharapkan pihak terkait dalam pembentukan satgas bisa bertugas, tak hanya kepolisian.
 
Ditambahkan, untuk penguatan satgas ini juga pihak kepolisian Jayawijaya belum meminta keterlibatan unsur Pertamina dan pemerintah daerah, karena perlu dikoordinasikan dengan pimpinan daerah di pemerintahan yang ada dipegunungan tengah. “Masalahnya seluruhnya ini kan perlu dibiayai, ketika kita ingin mengecek ke suatu daerah perlu ada pembiayaan,” katanya.
 
Menurut Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo, pemberlakuan harga BBM satu harga sebenarnya sebenarnya sudah diberlakukan sejak lama. Dan, perubahan harga itu menurutnya hanya terjadi pada moment tertentu.
 
“Pemberlakuan BBM satu harga ini saya pikir sejak dulu sudah diberlakukan, dan berjalan seperti biasa. Dampak yang dihasilkan ketika pada momen tertentu saja, apabila momen-momen itu permintaan pasar semakin tinggi maka akan berdampak,” ujarnya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top