Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Karut marut perizinan sawit di Papua Barat

Diana Wambrauw, Koordinator Kampaye LSM Panah Papua (Jubi/dokumentasi pribadi).
Karut marut perizinan sawit di Papua Barat 1 i Papua
Diana Wambrauw, Koordinator Kampaye LSM Panah Papua (Jubi/dokumentasi pribadi).

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Manokwari, Jubi – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran, diminta tak menerbitkan rekomendasi teknis dan  Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT. Mitra Silva Lestari (PT.MSL). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panah Papua menilai penerbitan izin tersebut melanggar Inpres Moratorium Sawit Nomor 8/2018.

Hasil penelusuran LSM Panah Papua dan sejumlah pihak di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat diketahui PT.MSL memperoleh izin lokasi perkebunan dengan luasan sekitar 11.214 hektar dari salah satu pejabat di Kabupaten Manokwari Selatan sejak tahun 2015.

Karut marut perizinan sawit di Papua Barat 2 i Papua

Dalam dokumen Izin tersebut, posisi lokasi perkebunan terletak pada dua Distrik di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu Distrik Tahota seluas 8.975 hektar dan Distrik Isim seluas 2.239 hektar. Izin lokasi tersebut berlaku selama tiga tahun yang kemudian diperpanjang oleh Bupati Manokwari Selatan saat ini.

Koordinator kampanye Panah Papua, Diana Wambaruw mengatakan, seharusnya Bupati Manokwari Selatan mencermati adanya Inpres 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit. Bukan justru mengeluarkan izin yang secara jelas melanggar Inpres tersebut.

“Jika mencermati isi Inpres 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktifitas perkebunan kelapa sawit, memang tidak terdapat instruksi agar Bupati menunda pemberian izin lokasi bagi pemohon. Namun untuk menjalankan usahanya, PT MSL tidak dapat berjalan hanya dengan berbekal izin lokasi saja,” kata Diana Wambaru dalam rilis yang diterima Jubi.

Menurutnya, diperlukan izin lainnya seperti Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin lingkungan, dan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) untuk memastikan tak ada aturan yang dilanggar dalam proses pengembangan sawit di lahan tersebut.

Loading...
;

“Kalau berkaca pada substansi Inpres 8 Tahun 2018, Gubernur dan Bupati diinstruksikan untuk menunda memberikan rekomendasi IUP Kelapa sawit dan Izin pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit baru yang berada di dalam kawasan hutan,” jelasnya.

 

Masalah izin lokasi

Jika melihat lebih jauh ke belakang, sebelum izin lokasi untuk PT. MSL diterbitkan pada tahun 2015, wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) tersebut peruntukannya bukan untuk perkebunan apalagi skala luas seperti perkebunan sawit.

Ini tergambar jelas dalam peta pola ruang pada lampiran Perda No 19 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten. Dalam dokumen tersebut disebutkan peruntukannya sebagian besar lahan untuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan Luas 5.013 hektar dan Hutan Produksi (HP) dengan luas 2.249 hektar, serta APL seluas 3.047.

Penerbitan Izin lokasi pada periode 2015 tentunya telah melanggar syarat perizinan lokasi sebagaimana telah diatur dalam Peratuan Menteri Negara Agraria (Permen Agraria) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

LSM Panah Papua mencatat, perpanjangan Izin lokasi yang dikabarkan telah ditandatangani oleh Bupati Manokwari Selatan juga tidak sesuai dengan Peta Pola Ruang dalam Perda RTRW Kabupaten Manokwari Selatan  Nomor 6 Tahun 2016.

“Perpanjangan izin lokasi ini juga telah menyalahi syarat perizinan lokasi yang diatur Permen ATR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. Karena dalam peraturan tersebut diatur mengenai syarat pemberian perpanjangan izin lokasi. Perpanjangan hanya diberikan jika tanah yang diperoleh sudah lebih dari 50%,” tuturnya.

 

Konsultasi publik tak libatkan masyarakat

Fakta lain juga terungkap dalam kasus ini. Informasi yang diperoleh dari masyarakat, tidak ada perwakilan masyarakat yang tinggal di Distrik Isim dilibatkan dalam kegiatan Konsultasi Publik yang membahas soal AMDAL di Distrik Tahota, Kabupaten Manowari Selatan.

Kepala Kampung Isim, Frans mengatakan, masyarakat di kampungnya tidak tahu jika ada rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit. Frans juga menyatakan komitmennya untuk tidak menerima adaanya pembukaan lahan sawit di wilayahnya.

“Selama sa’ kerja jadi kepala kampung, tra pernah dengar ada sawit masuk di Isim. Yang sa tahu itu kalau Izin perkebunan sawit hanya ada di Distrik Tahota dan perusahaan telah melakukan sosialisasi AMDAL,” ujar Frans. (*)

Editor : Edho Sinaga

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top