Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kasus malaria turun drastis di Nabire

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

ANGKA kesakitan malaria atau Annual Parasite Incidence (API) di Kabupaten Nabire dilaporkan terus menurun dalam tiga tahun terakhir. Pada Juni 2018 ini dilaporkan hanya 13,36 persen, padahal pada 2015 tercatat 71 persen. Laporan dihimpun dari seluruh puskesmas dan laboratorium swasta di Nabire.

Penurunan angka malaria tersebut membuat Dinkes Nabire optimistis bisa berkontribusi mewujudkan Provinsi Papua bebas malaria pada 2028 dan Indonesia bebas malaria 2030.

Pengelola program malaria Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Yenni Derek, mengatakan angka API 13,36 persen adalah Angka Annual Blood Eximanation Rate (ABER) atau angka rata-rata penderita diperiksa sebanyak 178,44 persen dan Slide Positivity Rate (SPR) atau jumlah slite positif malaria sebanyak 7,488 persen.

Jika angka nasional 1 per 1.000 penduduk, artinya 1.000 orang hanya satu positif malaria, maka di Nabire dalam 1.000 orang penderita malaria 14 orang.

“Angka API diperoleh dengan cara penjumlahan kasus positif malaria dibagi jumlah penduduk, lalu dikali 1.000,” kata Yenni Derek, kepada Jubi, Rabu, 24 Oktober 2018.

Dinas Kesehatan, kata Derek, terus berupaya menekan angka melalui program yang sudah berjalan, seperti pembagian kelambu dan penyuluhan kepada masyarakat. Selain itu juga dibukanya Nabire Centre pengelola malaria serta pelatihan fasilitator Participatory Learning Action (PLA) dengan melibatkan masyarakat kampung.

Loading...
;

Dari 15 distrik, jelas Derek, ada beberapa distrik yang jarang terdapat kasus malaria. Penyebabnya karena kurangnya jumlah penduduk, seperti di Distrik Moora, Distrik Menou, dan Dsitrik Dipa.

Sedangkan di beberapa distrik lainnya masih terdapat banyak kasus, termasuk di Distrik Nabire. Artinya, jumlah kasus juga dipengaruhi jumlah penduduk, selain lingkungan dan kurangnya kesadaran masyarakat, terutama pola hidup.

Ia mengatakan program yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir adalah pemeriksaan rutin, baik dilakukan Dinas Kesehatan maupun puskesmas, sosialisasi, dan sudah tentu pembagian kelambu.

“Namun saya yakin masyarakat sudah semakin sadar dan mengerti. Buktinya dari pantauan kami, mereka sudah sering menggunakan kelambu yang dibagikan petugas,” ujarnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Nabire, dr. Frans Sayori, mengatakan memberantas malaria wajib dilakukan seluruh unit layanan kesehatan (Yankes) dengan menggukanan Obat Anti Malaria  (OAM).

“Kalau ada yang rasa demam jangan langsung kasih obat lain, harus periksa darah dulu, sebab demam belum tentu malaria,” katanya.

Selain itu, kata Sayori, peran serta masyarakat dan seluruh elemen seperti swasta dan pemerintah harus dikolaborasikan karena berbagai faktor.

“Ada OPD (Organisasi Perangat Daerah) yang harus peduli, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, karena saluran air harus dibersihkan, Dinas Lingkungan Hidup yang harus memerangi sampah, tentu ini bukan tanggung jawab satu pihak semata,” ujarnya.

Kepala Unit Teknis AIDS TB Malaria (UPT ATM) Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr. Beeri Wopari, mengatakan bmalaria center wilyah Meepago berada di Timika. Malaria center tersebut dibangun untuk pusat koordinasi, bukan sebagai kegiatan pengendalian dan pencegahan malaria.

“Sifatnya koordinasi, sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan dan Peraturan Gubernur Papua tentang pengendalian malaria yang membagi per wilayah adat, maka Meepago pusatnya di Timika,” ujarnya.

Untuk menuju eliminasi malaria di Papua pada 2028, katanya, dibutuhkan kerja sama lintas sektor, lembaga pemerintah maupun swasta, serta semua komponen masyarakat agar bisa berhasil.

“Kami sudah bertemu dan saling berkoordinasi beberapa waktu lalu di Timika, seluruh elemen terkait wilayah adat Meepago,” katanya.

Menurut Wopairi, upaya percepatan pengendalian malaria diawali dari unit terdepan, yaitu kampung, masyarakat, dan keluarga. Kemudian naik ke distrik, kabupaten, dan baru provinsi. Ini diperlukan untuk memudahkan pengendalian malaria.

Mengingat kasus malaria di Papua pada 29 kabupaten dan kota masih tinggi, maka harus dibentuk pusat pengendalian. Pusat pengendalian tersebut untuk kegiatan-kegiatan pengendalian dan pencegahan malaria, bersifat koordinasi.

“Jadi kita mulai dari bawah ke atas untuk mempermudah pengendalian dan dikerjakan secara bersama-sama, harus semua komponen masyarakat terlibat supaya berhasil, maka semua harus bekerja di bawah satu koordinasi untuk menurunkan kasus malaria di kabupaten dan kota di Papua,” katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire, Mulyadi, mengatakan untuk menuju eliminasi malaria dibutuhkan peran serta masyarakat, bukan hanya pemerintah.

“Dari masyarakat seperti apa, dari pemerintah seperti apa, sebab untuk menuju eliminasi rencana kegiatan harus bersumber dari masyarakat ini harus dilakukan agar petugas tahu kendala di masyarakat,” ujarnya.

Seorang warga Nabire, Suyono, mengaku sekarang jauh berkurang penyakit malaria. Ia mengaku tiba di Nabire 20 tahun silam dan sering terserang malaria, tapi sekarang sudah jarang, bahkan tidak pernah lagi terserang malaria.

“Waktu datang pertama di sini selalu kena malaria, dulu banyak nyamuk, mungkin karena masih hutan,” ujarnya.

Diakui Suyono, kala itu belum ada program pemberantasan malaria, kesadaran masyarakat yang kurang, dan tidak ada pembagian kelambu gratis.

“Ya mungkin seperti itulah kondisinya makanya banyak malaria, tapi sekarang saya lihat sudah jarang orang kena malaria,” katanya. (*)

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top