HARI
JAM
MENIT
DETIK

MENUJU PON PAPUA 2021

Kasus Paniai, Aktivis HAM: Kalau Indonesia tak mampu, serahkan saja ke PBB

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Satu diantara aktivis HAM di Papua dari wilayah adat Meepago, Yones Douw mengatakan, jika Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM tak mampu menuntaskan kasus penembakan di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 lalu, sebaiknya penyelesaiannya diserahkan ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Ia mengatakan, kasus Paniai berdarah yang menyebabkan empat pelajar meninggal dunia dan belasan warga sipil terluka, sudah empat tahun berlalu. Namun hingga kini tak ada kepastian penyelesaian. Padahal tim Komnas HAM, Mabes Polri, Mabes TNI, pihak gereja, serta pemerintah telah melakukan investigasi dan mengumpulkan data. 

Kasus Paniai, Aktivis HAM: Kalau Indonesia tak mampu, serahkan saja ke PBB 1 i Papua

"Mereka membawa data dan bukti yang di berikan oleh korban, keluarga korban, pihak gereja di Paniai, Pemerintah Kabupaten Panai, dan warga yang menyaksikan peristiwa itu. Tetapi hingga kini Pemerintah Indonesia tidak punya niat menyelesaikan kasus Paniai," kata Yones Douw ketika dihubungi Jubi, Sabtu (8/12/2018). 

Menurutnya, karena berbagai bukti dan data telah dibawa (diserahkan) ke Komnas HAM, Mabes TNI dan Polri, sehingga pihaknya bersama masyarakat Paniai, terutama korban dan keluarga korban tetap menuntut para palaku penembakan diungkap. 

Katanya, jika Pemerintah Indonesia dan Komnas HAM tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai, sebaiknya menyerahkan penyelesaiannya ke Dewan HAM PBB. 

"Kalau Pemerintah Indonesia tidak mampu menyelesaikan kasus Paniai berdarah, Pemerintah Indonesia mesti mengizinkan wartawan internasional dan aktivis HAM internasional datang menyelidiki kasus itu," ujarnya. 

Loading...
;

Pemerintah Indonesia lanjut Yones Douw, harus membuka diri dan mengakui kesalahannya sebab yang ditembak dalam peristiwa berdarah itu adalah manusia. 

"Janji Presiden Jokowi menuntaskan kasus Paniai hanya omong kosong belaka dan kami aktivis HAM tetap menunggu janji itu ditepati," katanya. 

Sementara Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, John NR Gobai, salah satu pihak yang mengawal proses pengungkapan kasus Paniai selama ini mengatakan, butuh intervensi Presiden Joko Widod (Jokowi) menyelesaikan tragedi berdarah itu. 

Katanya, salah satu hambatan yang ditemui tim adhoc kasus Paniai adalah sulitnya meminta keterangan sejumlah oknum TNI yang berada di lokasi kejadian dan diduga mengetahui peristiwa itu.

Hingga kini Panglima TNI belum mengizinkan sejumlah oknum anggotanya dimintai keterangan, meski Presiden Jokowi telah memerintahkan para pihak terkait termasuk institusi TNI menyelesaikan kasus Paniai. 

"Presiden sudah memerintahkan, Panglima TNI wajib hukumnya melaksanakan atau mendukung keinginan presiden itu," kata Gobai.

 Kata legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago itu, presiden mestinya memanggil lagi Panglima TNI dan memerintahkannya agar mengizinkan anggotanya dimintai keterangan. 

"Kalau tidak, copot panglima TNI yang membelot dari perintah presiden. Presiden harus mengintervensi kasus Paniai agar panglima TNI mengizinkan oknum anggotanya dimintai keterangan dalam proses pengungkapan kasus Paniai," ujarnya. 

Namun di sisi lain kata Gobai, masyarakat (korban, keluarga korban dan saksi), juga harus membuka diri jika keterangan mereka dibutuhkan untuk mendukung proses pengungkapan.

Pihak gereja dan tokoh masyarakat suku Mee dinilai perlu memberikan pemahaman kepada masyarakat agar proses pengungkapan dapat berjalan dan Komnas HAM bisa bekerja leluasa. 

"Tidak bisa menuntut orang, kalau kita sendiri tidak bisa pro aktif," ucapnya. (*) 

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Instagram (jubicoid)

Scroll to Top

Pace Mace, tinggal di rumah saja.
#jubi #stayathome #sajagako #kojagasa