Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kasus persekusi mahasiswa Papua di Jawa, tindakan negara coreng HUT ke-74 RI

Anggota DPR RI perwakilan Papua, John S. Mirin – Jubi/IST
Kasus persekusi mahasiswa Papua di Jawa, tindakan negara coreng HUT ke-74 RI 1 i Papua
Anggota DPR RI perwakilan Papua, John S. Mirin – Jubi/IST

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Perlakuan diskriminatif, rasis, serta represif yang diterima mahasiswa Papua di sejumlah kota di Indonesia menuai protes dan kecaman. Salah satunya, anggota DPR RI perwakilan Papua, John S. Mirin, yang geram atas perlakuan itu minta pemerintah pusat dan aparat terkait untuk menindak tegas aparatnya hingga anggota ormas yang diduga melakukan tindakan tidak terpuji kepada mahasiswa Papua di beberapa kota di Indonesia, 15-16 Agustus 2019.

Melalui selulernya, John Mirin mengatakan detik-detik menuju peringatan hari kemerdekaan bangsa Indonesia ke-74, yang semestinya disambut seluruh rakyat se-Nusantara dengan rasa bangga, justru kembali mencoreng kepercayaan rakyatnya sendiri. Belum sembuh duka kemanusiaan di Nduga, kini rasa sakit itu ditambah lagi dengan perlakuan diskriminasi rasial oleh sesama anak bangsa terhadap puluhan mahasiswa asli Papua di sejumlah daerah di Indonesia.

Kasus persekusi mahasiswa Papua di Jawa, tindakan negara coreng HUT ke-74 RI 2 i Papua

Mirin menyatakan mengecam keras perlakuan dan lontaran aparat negara maupun ormas kepada mahasiswa Papua yang diteriaki kata-kata kotor, kasar, caci maki, dan hinaan yang merendahkan martabat manusia. Di Malang dan Surabaya, mahasiswa dikekang dan diteriaki agar dipulangkan ke Papua, seolah mereka bukan anak bangsa yang boleh belajar di mana saja di dalam negara kesatuan republik ini.

Ia mempertanyakan makna kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya.

“Kita sedang merayakan hari kemerdekaan Indonesia ke-74, merdeka karena sudah terbebas dari penjajahan negara lain. Tapi, kenapa kebebasan warga sendiri untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilindungi Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 ini malah direpresi? Mereka lakukan sesuai amanat konstitusi, sudah di jalur formal, mereka berdemo dengan cara-cara santun dan bermartabat tapi kok bisa sampai mereka (mahasiswa) berdarah-darah? Kenapa mereka dilarang?” ujar Jhon Mirin dengan nada meninggi kepada Jubi via seluler, Minggu (18/8/2019).

Demonstrasi aktivis Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia for West Papua di Malang pada Kamis (15/8/2019) merupakan unjuk rasa damai yang digelar untuk menolak Perjanjian New York yang ditandatangani Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. Kericuhan terjadi karena sekelompok warga setempat mengejek para pengunjuk rasa dengan nama panggilan binatang, dan melempari para pengunjuk rasa dengan batu dan air cabai. Para mahasiswa Papua membalas lemparan itu. Sedikitnya 23 orang mahasiswa Papua terluka dalam kericuhan tersebut.

Loading...
;

John Mirin meminta aparat kepolisian bersikap profesional dengan menangkap pelaku pengeroyokan, baik dari pihak ormas maupun aparat kepolisian yang bertindak arogan.

“Saya sebagai wakil rakyat Papua di DPR RI, sangat tidak terima masyarakat saya direndahkan martabatnya. Di mana Pancasila itu? Pemerintah harus bertindak terhadap orang-orang yang mau memecah persatuan ini, yang tidak menghormati sesama warga,” pintanya.

Anggota Fraksi PAN DPR RI ini juga menyesalkan perbedaan perlakuan negara kepada warga negaranya khususnya Papua dalam isu hak asasi manusia.

Ia mencontohkan penanganan kasus demo 212 dan Pilpres di Jakarta, yang mengedepankan penghargaan terhadap kemanusiaan namun berbeda pada penanganan demo damai mahasiswa Papua.

“Saya menyesalkan perlakuan aparat keamanan saat demo 212 dan Pilpres di Jakarta sangat baik sekali tapi kepada mahasiswa Papua yang jelas-jelas lakukan aksi damai itu mendapat perlakukan sangat rasis.”

Kata-kata rasis dilontarkan anggota berbagai ormas saat sedang mengepung asrama Papua di Surabaya. Seperti dilansir Suara Papua, salah satu mahasiswi Papua, Dolly Iyowau, yang berada di asrama itu mengungkapkan hal tersebut.

Dorang bikin yel-yel di depan asrama dengan kata-kata ‘pulang ke Papua,’ lalu mereka juga bilang kami ‘monyet’, bahkan diteriaki kotoran manusia dan masih banyak kata-kata makian, cacian, dan rasis yang dilontarkan pada kami,” ungkap Iyouwau.

Hingga Minggu ini, dorongan berbagai pihak kepada pemerintah, daerah maupun pusat, untuk merespons kondisi mahasiswa Papua di beberapa daerah terus dilakukan. Seperti di Surabaya, Malang, Ternate, dan Ambon.

“Sebagai wakil rakyat Papua, saya juga mengecam keras tindakan represif yang dilakukan kepolisian terhadap demonstran dan meminta Kapolda Jatim minta maaf kepada rakyat Papua, dan segera dalam waktu 1×24 jam mencabut pernyataan Walikota Malang. Tidak boleh lagi ada pernyataan rasis dan para pelaku harus ditindak tegas, serta berikan rasa aman bagi adik-adik mahasiswa Papua itu,” pintanya. (*)

Editor: Dewi Wulandari

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top