Follow our telegram news chanel

Previous
Next
Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Kebebasan media dan kekerasan seksual di Fiji dipertanyakan Dewan HAM PBB

Ini merupakan peninjauan UPR ketiga Fiji sejak UNHRC dibentuk pada 2006, tinjauan terakhirnya dilakukan pada 2014. - Radio Australia/ Pacific Beat/ United Nations Photo/flickr.com/CC-BY-NC-ND-2.0
Kebebasan media dan kekerasan seksual di Fiji dipertanyakan Dewan HAM PBB 1 i Papua
Ini merupakan peninjauan UPR ketiga Fiji sejak UNHRC dibentuk pada 2006, tinjauan terakhirnya dilakukan pada 2014. – Radio Australia/ Pacific Beat/ United Nations Photo/flickr.com/CC-BY-NC-ND-2.0

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jenewa, Jubi – Sejarah kekerasan terhadap perempuan, kebebasan pers, dan kebrutalan polisi Fiji telah dipertanyakan dalam tinjauan negara itu di Dewan HAM PBB (UNHRC).

Delegasi dari Fiji mempresentasikan laporan mereka tentang situasi HAM negara itu pada pertemuan Tinjauan Universal Berkala (UPR) UNHRC di Jenewa, dimana negara-negara anggota lainnya diundang memberikan rekomendasi dalam bidang-bidang yang perlu ditingkatkan. Ini merupakan peninjauan UPR ketiga Fiji sejak UNHRC dibentuk pada 2006, tinjauan terakhirnya dilakukan pada 2014.

Wakil Tetap Fiji pada PBB di Jenewa, Nazhat Shameem Khan, menerangkan dalam pertemuan itu, bahwa sejak 2014 Fiji telah meratifikasi sembilan perjanjian dan konvensi HAM yang penting, menghapuskan hukuman mati, dan berupaya mengurangi kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

Khan juga mengungkapkan upaya negara untuk menghentikan perundungan melalui media-media sosial, dengan meresmikan undang-undang keamanan daring, Online Safety Act — UU baru yang telah memicu kekhawatiran dari beberapa pengamat HAM yang prihatin UU itu dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berbicara.

“Pasal 17 dari Konstitusi kita menyatakan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak di Fiji, tetapi ini secara khusus mengatur perlindungan terhadap kebebasan media,” tutur Khan. “Kita telah mengalami, melalui media sosial, peristiwa-peristiwa yang mencemaskan dimana ada orang-orang yang dijadikan sasaran secara khusus, karena gender mereka, karena ras mereka, karena agama mereka, dan sebagai tanggapan atas persoalan itu pemerintah telah mengesahkan UU Online Safety Act.”

Rwanda, Brasil, dan Arab Saudi, yang merupakan rapporteur dalam pertemuan tersebut, telah menyampaikan tanggapan mereka tentang keadaan HAM Fiji – atas nama UNHRC – Jumat pagi, waktu Jenewa. (Radio Australia/ Pacific Beat)

Loading...
;

 

Editor: Kristianto Galuwo

Klik banner di atas untuk mengetahui isi pengumuman

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Instagram (jubicoid)

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending today

Foto

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top