Kebijakan Menteri Keuangan Cukup Buat Stres Daerah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy - Jubo/Alex
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy – Jubo/Alex

Jayapura, Jubi – Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebesar Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016, cukup membuat stres pejabat pengelola keuangan daerah.

“Kebijakan pemangkasan Rp133,8 triliun ini cukup buat kami stress juga,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Benyamin Arisoy, di Jayapura, Senin (8/8/2016).

Arisoy meminta penjelasan twekait dana transfer, apakah dana tersebut dibagi dari hasil pajak dan bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Lalu komponen mana lagi, yang akan dilakukan rasionalisasi atau pemotongan dana transfer itu. Ini kan kita sudah di bulan Agustus. Sesuai dengan ketentuan ini kan perubahan anggaran sudah harus dilakukan. Kalau tidak berarti kita akan molor lagi sampai bulan September, Oktober. Sementara kita harus menyusun lagi anggaran tahun 2017,” ujarnya.

Arisoy meminta pemerintah pusat untuk segera menurunkan keputusan presiden (Keppres) agar di daerah bisa segera melakukan penyesuaian.

“Yang kurang lebih dari Rp133,8 triliun itu transfer daerah yang Rp68,8 triliun ini nanti akan dilakukan pemotongan kepada daerah daerah. Bagian bagian ini yang saya pikir mungkin perlu diberikan gambaran kepada kami,” kata Arisoy.

Sementara itu, Kepala Subdit Dana Bagi Hasil Dirjen Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Anwar menekankan, akan ada pemangkasan anggaran di tingkat pusat dan daerah.

Loading...
;

“Jadi Rp133,8 triliun itu, memang untuk daerah Rp68,8 triliun. Kalau di pusat itu memang dipangkas,” kata Anwar.

Dia menambahkan untuk DBH PPH yang besar adalah DKI Jakarta yakni sebesar 50 persen.

“Jadi kalau Rp19 triliun dari PPH itu separuhnya DKI Jakarta. Sekitar Rp7,5 triliun. Kemudian ada DAU penundaan itu sebesar Rp, 19 triliun. Ini dilakukan sangat selektif, dimana dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sudah memilih daerah yang memang untuk kas nya sangat tinggi,” tutupnya. (*)

Baca Juga

Berita dari Pasifik

Loading...
;

Sign up for our Newsletter

Dapatkan update berita terbaru dari Tabloid Jubi.

Klik baner di atas untuk membaca pengumuman

Trending

Terkini

Rekomendasi

Follow Us

Scroll to Top